Kejagung: Pencabutan Paspor Tak Hilangkan Kewarganegaraan Riza Chalid dan Jurist Tan

kejagung: pencabutan paspor tak hilangkan kewarganegaraan riza chalid dan jurist tan koranpalpos.com - pelaksana tugas (plt.) direktur jenderal (dirjen) imigrasi kementerian imigrasi dan pemasyarakatan (imipas) yuldi yusman mengatakan pencabutan paspor terhadap mohammad riza chalid dan jurist tan bisa berujung dengan dibatalkannya izin tinggal di negara tempatnya berada saat ini. "karena kan secara otomatis harusnya dengan dibatalkan paspor yang bersangkutan, ijin tinggal di malaysianya pun tentunya pasti sudah bisa dibatalkan," kata yuldi di kantor kementerian imipas, jakarta, rabu (08/10/2025). yuldi mengatakan pencabutan paspor terhadap riza chalid dan jurist tan juga telah dilaporkan ke otoritas imigrasi negara yang mereka tinggali saat ini. baca juga:deru buktikan semangat sportivitas di pornas baca juga:usai rekonsiliasi, pimpinan ppp kompak janjikan tak ada paw pencabutan paspor tersebut juga akan membatasi ruang geraknya sehingga tidak bisa bepergian ke negara lain. mengenai apakah keduanya akan dipulangkan ke indonesia dari negara tempat mereka berdiam saat ini, yuldi mengatakan hal tersebut adalah tergantung aturan masing-masing negara. "kalau overstay-kan setiap negara punya aturan. pasti kalau sudah melewati batas ijin tinggalnya, pasti akan dikembalikan ke negara yang bersangkutan berasal," ujarnya. baca juga:pemerintah percepat sertifikasi halal dan peningkatan standar keamanan program makan bergizi gratis baca juga:motogp mandalika 2025 jadi magnet ekonomi ntb lebih lanjut yuldi mengatakan paspor riza chalid sudah dicabut pada 11 juli 2025 berdasarkan permintaan dari kejaksaan agung, sedangkan paspor jurist tan dicabut pada 22 juli 2025 juga berdasarkan permintaan kejaksaan agung. diketahui, mohammad riza chalid selaku beneficial owner pt orbit terminal merak merupakan salah satu dari delapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada pt pertamina subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (kkks) tahun 2018–2023. selain kasus korupsi, riza juga dijerat dengan kasus tppu sejak 11 juli 2025. baca juga:mariah carey menghipnotis penonton di konser privat sicc bogor baca juga:menumbuhkan kecintaan batik pekalongan di kalangan generasi muda berdasarkan catatan imigrasi, riza terakhir tercatat meninggalkan indonesia menuju malaysia pada 6 februari 2025. sedangkan jurist tan selaku staf khusus (stafsus) mendikbudristek tahun 2020–2024 ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022. jurist tan diisukan tengah berada di australia bersama suaminya. sementara itu, kejaksaan agung (kejagung) mengklarifikasi pernyataan terkait tersangka mohammad riza chalid dan tersangka jurist tan yang berstatus stateless (tidak memiliki kewarganegaraan) usai paspor mereka dicabut oleh imigrasi. kepala pusat penerangan hukum (kapuspenkum) kejagung anang supriatna saat ditemui di gedung kejagung, jakarta, selasa, menegaskan bahwa pencabutan paspor tidak serta-merta menghilangkan kewarganegaraan. “yang jelas, ketika seseorang dicabut paspor, maka terhadap yang bersangkutan tidak serta-merta hilang kewarganegaraannya atau istilahnya stateless,” katanya. dia mengatakan, pencabutan paspor hanya membatasi ruang gerak riza chalid dan jurist tan untuk bepergian ke negara lain dari negara yang mereka tinggali saat ini. “keberadaan yang bersangkutan di sana (negara lain), karena sudah dicabut paspornya oleh negara yang menerbitkan paspor, maka bisa dinyatakan ilegal,” imbuh anang. pencabutan paspor ini, kata dia, meninggalkan dua pilihan kepada kedua tersangka tersebut, yakni kembali ke indonesia dengan menggunakan surat perjalanan laksana paspor (splp) atau tinggal melebihi batas waktu (overstay) di negara lain. jika melebihi batas waktu masa tinggal, maka keduanya bisa dideportasi dari negara yang mereka tinggali saat ini. “seyogianya karena pemerintah negara yang mereka tempati tahu bahwa mereka sudah dicabut paspornya, bisa dideportasi,” ujarnya. anang juga mengatakan bahwa pencabutan paspor ini merupakan salah satu strategi penyidik kejagung agar riza chalid dan jurist tan kembali ke indonesia. “itu upaya maksimal dari kami, selain kami juga mengajukan red notice ke interpol,” katanya. diketahui, mohammad riza chalid selaku beneficial owner pt orbit terminal merak merupakan salah satu dari delapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada pt pertamina subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (kkks) tahun 2018–2023. selain kasus korupsi, riza juga dijerat dengan kasus tppu sejak 11 juli 2025. berdasarkan catatan imigrasi, riza terakhir tercatat meninggalkan indonesia menuju malaysia pada 6 februari 2025. sedangkan jurist tan selaku staf khusus (stafsus) mendikbudristek tahun 2020–2024 ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022. jurist tan diisukan tengah berada di australia bersama suaminya. terpisah, divisi hubungan internasional (divhubinter) polri melalui ncb interpol indonesia mengatakan bahwa pengajuan interpol red notice (irn) terhadap mohammad riza chalid dan jurist tan masih dalam proses asesmen oleh markas besar interpol di lyon, prancis. “masih dalam proses asesmen pihak interpol,” kata ses ncb interpol indonesia brigjen pol. untung widyatmoko saat dihubungi di jakarta. sebagai informasi, riza chalid merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada pt pertamina subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (kkks) tahun 2018–2023. sedangkan jurist tan merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pada kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022. terkait kabar bahwa keduanya berstatus stateless (tidak memiliki kewarganegaraan) usai paspor mereka dicabut oleh kementerian imigrasi dan pemasyarakatan (imipas), untung menegaskan bahwa pencabutan paspor hanya mempersempit ruang gerak dan tidak menghilangkan kewarganegaraan. “revoke (pencabutan) paspor tidak berarti hilangnya kewarganegaraan seseorang, tapi lebih memberikan keterbatasan ruang gerak bepergian dan menjadikan status ilegal keberadaan yang bersangkutan di suatu negara karena otomatis dengan pencabutan paspor, mereka tidak memiliki dasar hukum berada di suatu negara,” katanya. diketahui, riza chalid selaku beneficial owner pt orbit terminal merak merupakan salah satu dari delapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada pt pertamina subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (kkks) tahun 2018–2023. perbuatan melawan hukum riza chalid, salah satunya menyepakati kerja sama penyewaan terminal bbm tangki merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola pt pertamina berupa memasukkan rencana kerja sama penyewaan terminal bbm merak. padahal, pt pertamina pada saat itu belum memerlukan tambahan penyimpanan stok bbm. selain kasus korupsi, riza juga dijerat dengan kasus tppu sejak 11 juli 2025. sedangkan jurist tan selaku staf khusus (stafsus) mendikbudristek tahun 2020–2024 ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022. jurist bersama tiga tersangka lainnya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu chrome os untuk pengadaan tik pada tahun anggaran 2020–2020. (ant)

Tag

• # kasus korupsi pertamina
• # interpol indonesia
• # dirjen imigrasi
• # jurist tan
• # pencabutan paspor
• # riza chalid
• # tppu
• # digitalisasi pendidikan
• # red notice
• # kejaksaan agung

Share

• 
• 
• 
• 
•