APK Masih Marak, Tindak dan Sanksi Tegas !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Senin , 12 Feb 2024 - 21:37

Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho, spanduk dan pamflet peserta Pemilu 2024 yang masih terpasang dalam masa tenang-Foto: Koer Palpos-

“Sudah seharusnya APK yang masih terpasang pada masa tenang ini ditertibkan dan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini agar pelaksanaan pemilihan umum dapat berlangsung dengan adil dan demokratis," ungkap Eni, warga lainnya.

Harapan warga ini tentu menjadi ‘panggilan’ bagi Bawaslu, pemerintah termasuk KPU untuk bertindak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga ketertiban dan kelancaran proses pemilihan umum di Kota Palembang.

Kondisi yang sama juga terjadi di sejumlah daerah seperti di Baturaja Kabupaten OKU, Dimana masa tenang Pemilu terkesan tidak diindahkan oleh para peserta pemilu.

Hal ini terlihat dari masih banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di tempat umum, meskipun sudah memasuki masa tenang sejak 11 Februari 2024.

Berdasarkan aturan dalam Pasal 27 Ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2023, peserta pemilu dilarang melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun selama masa tenang.

Meskipun Bawaslu OKU telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada peserta pemilu dan partai politik untuk menurunkan APK, banyak yang mengabaikannya.

Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran peserta pemilu dalam mengikuti aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, Bawaslu OKU melakukan penertiban APK secara serentak di seluruh wilayah OKU selama masa tenang.

Penertiban ini dilakukan tanpa kendala dan diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Banyak peserta pemilu di OKU tidak mematuhi aturan masa tenang dengan tidak menurunkan APK secara mandiri.

Untuk itu Bawaslu OKU melakukan penertiban APK secara paksa untuk menciptakan suasana yang kondusif menjelang pemungutan suara.

Ketua Bawaslu OKU, Yudi Risandi, mengatakan bahwa hanya segelintir peserta pemilu yang secara mandiri menurunkan APK miliknya.

Selebihnya, baik caleg, tim kampanye capres, dan partai politik, terkesan 'tak sadar' atau cuek terhadap imbauan Bawaslu untuk menurunkan APK.

apk masih marak, tindak dan sanksi tegas !                            palembang  - meskipun telah memasuki masa tenang sejak minggu, 11 februari  hingga selasa 13 februari jelang pemilihan umum atau h-1 pecoblosan, sejumlah alat peraga kampanye (apk) baik calon legislatif (caleg) maupun pilpres 2024 masih terlihat terpasang di berbagai wilayah kota palembang. 
pantauan dari palpos di beberapa titik, seperti jalan basuki rahmat ilir timur ii dan beberapa simpang flyover, menunjukkan masih adanya spanduk dan baliho yang terpasang.
selain itu, di kawasan demang lebar daun, dan jalan soekarno hatta serta kawasan musi ii.
tentu saja masih terpasangnya, apk tersebut tidak hanya melanggar aturan masa tenang yang ditetapkan, tetapi juga mengganggu pemandangan kota.
baca juga:namamu tidak ada dalam daftar pemilih? jangan khawatir, simak ini!
baca juga:gunakan hak suara, golput bukanlah pilihan yang tepat !
ketika mendekati hari pemilihan, kebersihan visual kota menjadi hal yang semakin penting, namun keberadaan apk yang masih terpasang justru menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga dan pengunjung kota.
santoso, salah seorang warga sukarami kota palembang  mengatakan, pentingnya pematuhan terhadap aturan masa tenang dalam pelaksanaan pemilihan umum.
"penting adanya kesadaran bersama sesuai dengan aturan sehingga masa tenang memang benar-benar tenang," ujarnya, senin, 12 februari
senada dikatakan ridwan, warga kenuning palembang yang menilai perlu pembersihan secara menyeluruh hingga pemandangan wajah kota kembali rapi setelah banyak ditumpuk ratusan bahkan ribuan apk berupa baliho dan spanduk selama masa tahapan kampanye.
baca juga:survey lksp prediksi anies-prabowo bersaing ketat 
baca juga:melanggar, bawaslu copot 15.494 apk 
“kita selaku warga berharap agar pihak-pihak terkait atau yang punya wewenang agar melakukan tindakan hingga sanksi agar aturan dapat dipatuhi dan dijalankan,” harapnya. 
menurutnya,  keberadaan apk tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengganggu keindahan kota dan menciptakan ketidaknyamanan bagi warga.
“sudah seharusnya apk yang masih terpasang pada masa tenang ini ditertibkan dan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. ini agar pelaksanaan pemilihan umum dapat berlangsung dengan adil dan demokratis," ungkap eni, warga lainnya. 
harapan warga ini tentu menjadi ‘panggilan’ bagi bawaslu, pemerintah termasuk kpu untuk bertindak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga ketertiban dan kelancaran proses pemilihan umum di kota palembang.
baca juga:pesan damai hingga sentuhan kemanusiaan: sorotan kampanye ketiga pasangan capres-cawapres 
baca juga:dpt pemilu 2024 muara enim 453.729 orang
kondisi yang sama juga terjadi di sejumlah daerah seperti di baturaja kabupaten oku, dimana masa tenang pemilu terkesan tidak diindahkan oleh para peserta pemilu.
hal ini terlihat dari masih banyaknya alat peraga kampanye (apk) yang terpasang di tempat umum, meskipun sudah memasuki masa tenang sejak 11 februari 2024.
berdasarkan aturan dalam pasal 27 ayat (4) pkpu nomor 15 tahun 2023, peserta pemilu dilarang melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun selama masa tenang.
meskipun bawaslu oku telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada peserta pemilu dan partai politik untuk menurunkan apk, banyak yang mengabaikannya.
hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran peserta pemilu dalam mengikuti aturan yang berlaku.
oleh karena itu, bawaslu oku melakukan penertiban apk secara serentak di seluruh wilayah oku selama masa tenang.
penertiban ini dilakukan tanpa kendala dan diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif menjelang pemungutan suara pada 14 februari 2024.
banyak peserta pemilu di oku tidak mematuhi aturan masa tenang dengan tidak menurunkan apk secara mandiri.
untuk itu bawaslu oku melakukan penertiban apk secara paksa untuk menciptakan suasana yang kondusif menjelang pemungutan suara.
ketua bawaslu oku, yudi risandi, mengatakan bahwa hanya segelintir peserta pemilu yang secara mandiri menurunkan apk miliknya.
selebihnya, baik caleg, tim kampanye capres, dan partai politik, terkesan 'tak sadar' atau cuek terhadap imbauan bawaslu untuk menurunkan apk.
namun demikian, hingga waktu yang ditetapkan, hal itu terkesan disengaja dibiarkan sampai menunggu waktu untuk ditertibkan oleh bawaslu oku.
sehingga, kesadaran peserta pemilu masih belum optimal untuk mengikuti aturan yang berlaku.
padahal, lanjut yudi, pihak bawaslu oku telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada peserta pemilu dan partai-partai politik pendukung agar segera menurunkan alat peraga masing-masing sesuai aturan yang berlaku sebelum hari masa tenang.
sementara itu badan pengawas pemilu provinsi sumatera selatan meminta warga aktif dan jangan ragu  melapor jika menemukan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu 2024 saat masa tenang berlangsung pada 11-13 februari 2024.
“kami meminta warga sumsel yang menemukan pelanggaran dari peserta pemilu saat masa tenang agar melaporkan hal tersebut ke panitia pengawas (panwas) desa/kelurahan dan kecamatan, bawaslu kabupaten/kota hingga di provinsi akan segera kami tindak lanjuti," kata komisioner bawaslu sumsel divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi ahmad naafi, saat dikonfirmasi terkait pelanggaran dalam masa tenang.
ia menjelaskan ada beberapa potensi kecurangan atau pelanggaran yang muncul saat masa tenang, yaitu adanya kegiatan kampanye dalam bentuk kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan sebagainya.
kemudian lanjut dia, alat peraga kampanye (apk) yang masih terpasang dan belum dicopot/ditertibkan oleh peserta pesera, konten kampanye yang ada di media sosial belum dibersihkan atau dihapus oleh pasangan calon, calon anggota dpr ri, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota pada saat memasuki masa tenang.
lalu, media massa baik cetak, daring, media sosial maupun lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta, dan pengumuman hasil survei/jejak pendapat tentang pemilu di masa tenang, dan adanya intimidasi dan kekerasan yang dapat mempengaruhi pemilih, kandidat dan atau penyelenggara pemilu,
“termasuk juga politik uang seperti pembagian sembako, bantuan sosial (bansos), pembagian uang dengan dalil uang transportasi, menjanjikan atau memberikan imbalan uang, dan atau materi lainnya kepada pemilih yang dilakukan oleh pelaksana, peserta atau tim kampanye dan penyelenggara pemilu, dan juga terdapat pemilih pemula yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (dpt) namun belum melakukan perekaman,” jelasnya.
bawaslu sumsel lanjut naafi, juga telah menyampaikan surat imbauan ke seluruh peserta pemilu 2024 tentang apa saja yang tidak dilakukan mereka saat masa tenang sebagai bentuk upaya pencegahan.
“apabila para peserta pemilu ini masih melanggar aturan yang tertuang di surat imbauan tersebut, maka akan sanksi administrasi hingga pembatalan sebagai calon dan pidana,” kata naafi.
terpisah, komisioner kpu sumsel divisi teknis penyelenggara handoko saat memasuki tahapan masa tenang, maka dari itu masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang dapat menyebabkan kagaduhan dan perpecahan.
menurut dia, masyarakat juga berperan penting dalam menjaga suasana yang kondusif menjelang pemilu 2024 dengan cara selalu menyaring informasi dengan melakukan cek dan ricek antisipasi keberadaan berita hoaks.
“selalu melakukan cek dan ricek terhadap isu-isu yang beredar. sehingga, tercipta kondisi aman, damai, dan kondusif selama pelaksanaan pemilu 2024,” katanya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 13 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan