Ketua DPR Minta Evaluasi MBG Tanpa Saling Menyalahkan
Siswi Sekolah Rakyat Menengah Atas 2 Aceh Besar mengambil menu makan siang di Aceh Besar, Aceh, Selasa (23/9/2025). Kementerian Keuangan mencatat hingga 8 September program Sekolah Rakyat telah menelan anggaran sebesar Rp788,7 miliar atau 6,5 persen dari --
Menurut dia, pemilik SPPG yang tidak profesional atau berpengalaman akan membuat tata kelola penyediaan Makan Bergizi Gratis menjadi berantakan.
"Kalau teman-teman yang tidak punya pengalaman lalu diberikan tanggung jawab seperti ini, kita lihat sendiri tata kelolaan juga akhirnya berantakan," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Charles guna merespons pertanyaan wartawan mengenai isu kepemilikan SPPG yang didominasi oleh anggota DPR.
"Mudah-mudahan (anggota Komisi IX) enggak ada. Kalau pun ada, ya enggak apa-apa asalkan dijalankan secara profesional, tetapi yang pasti bukan saya," katanya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menegaskan bahwa sistem verifikasi SPPG berlangsung ketat dan harus melalui 10 tahapan.
Tahapan-tahapan itu, ujar dia, terdiri atas tahapan pendaftaran, pembangunan, survei lapangan, penentuan kelayakan, hingga pembuatan akun virtual sebelum dana MBG dapat dicairkan.
Sony menyampaikan bahwa sistem pencairan anggaran juga sangat ketat karena dana hanya bisa digunakan jika diusulkan yayasan sebagai maker (pelaku) dan disetujui Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai approver sesuai kebutuhan dan harga pasar yang berlaku.
"Dengan demikian, bila ada bangunan SPPG namun tidak ada Kepala SPPG, tidak ada PIC yayasan maka tidak akan ada virtual account. Tidak ada virtual account maka tidak ada anggaran yang dikirimkan. Oeh karena itu, tidak akan ada SPPG fiktif," kata dia.(ant)
- Tag
- Share
-
-
