Ketua DPR Minta Evaluasi MBG Tanpa Saling Menyalahkan

KORANPALPOS.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi tanpa saling menyalahkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, saat merespons pembentukan tim investigasi terkait kasus keracunan akibat MBG.

Dia mengatakan bahwa DPR RI juga bakal mengawasi secara langsung dapur-dapur program MBG yang bermasalah untuk mengevaluasi penyebab keracunan.

Dengan begitu, menurut dia, DPR juga bisa mendapatkan gambaran atas permasalahan yang terjadi.

BACA JUGA:Pemkab OKU Selatan Mulai Gulirkan Program MBG

BACA JUGA:Yayasan Pengelola MBG Harus Berorientasi Sosial Bukan Profit

"Masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya," kata Puan usai rapat memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, evaluasi pun harus dilakukan secara total terhadap program MBG. Dengan begitu, dia harap kasus-kasus keracunan akibat MBG tidak terulang kembali.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia, ahli farmasi, hingga ahli kesehatan untuk mempercepat penanganan kasus keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG).

BACA JUGA:Sorgum, Sang Penjaga Ketahanan Pangan Masa Depan

BACA JUGA:Kepala Bapanas: Beras SPHP Penopang Stabilisasi Harga di Pasaran

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/9, menyatakan tim tersebut dibentuk sebagai opsi kedua, mengingat untuk kasus keracunan, BGN tidak bisa langsung memberikan justifikasi karena harus menunggu hasil investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang membutuhkan waktu cukup lama.

"Jadi kami membentuk tim investigasi ini sebagai second opinion. Sebelum hasil dari BPOM keluar, kami sudah bisa mengira-ngira apa yang menjadi penyebab anak-anak ini sakit, apakah betul karena keracunan, alergi, atau hal-hal lain," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan bahwa semua pihak berhak berpartisipasi menjadi pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama memenuhi ketentuan yang ada dan dapat menjalankan satuan tersebut secara profesional.

"Program ini dibuka untuk publik, siapa pun boleh berpartisipasi. Yang saya sayangkan, tentunya termasuk pihak-pihak yang belum pernah menjalankan operasi dalam bidang menyiapkan makanan," kata Charles kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.