Sekda Edward Candra Hadiri Sumatera: Bahas Kamtibmas dan Arahan untuk Kepala Daerah

KORANPALPOS.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Edward Candra, menghadiri rapat koordinasi (rakor) pemerintahan se-Sumatera tahun 2025 di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (21/9/2025). 

Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti para kepala daerah dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

Rakor ini dihadiri oleh Gubernur dan perwakilan dari Provinsi Kepri, Riau, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, serta Bangka Belitung. 

Beberapa gubernur berhalangan hadir, termasuk Gubernur Sumsel, Lampung, dan Aceh, yang masing-masing diwakili pejabat terkait.

BACA JUGA:BKHIT Sumsel Sertifikasi 19,7 Ton Kolang-kaling Ke Thailand

BACA JUGA:Pemkot Palembang Perbanyak Destinasi Wisata Kampung Kreatif

Selain Mendagri, rakor tersebut turut menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamu Karyasayuda serta Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana, sebagai narasumber. 

Keduanya menyampaikan perspektif terkait dinamika pemerintahan daerah, perdagangan, dan kebijakan nasional yang harus disinergikan dengan daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyoroti situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca terjadinya 778 aksi di 35 provinsi pada 25 Agustus hingga 9 September 2025. Ia menekankan pentingnya komunikasi aktif antara gubernur dengan para bupati dan wali kota.

“Jika tidak bisa hadir secara langsung, komunikasi tetap bisa dilakukan melalui platform virtual. Arahan dari gubernur sangat penting untuk bupati dan wali kota agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan selaras,” ujar Tito.

BACA JUGA:Tingkatkan Perlindungan Tenaga Kerja

BACA JUGA:PAUD Palembang Buat Program Plastik Bisa Ditukar Kebutuhan Pangan

Tito juga mengingatkan bahwa rakor menjadi wadah strategis dalam memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ia mendorong kepala daerah rutin menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan sosial.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan sejumlah langkah konkret yang dapat dilakukan kepala daerah. Antara lain, memperbanyak dialog dengan tokoh masyarakat, menggelar doa bersama lintas agama, serta melaksanakan program pro-rakyat seperti gerakan pangan murah dan penyaluran bantuan sosial.