Kontroversi Iklan Pemerintah di Bioskop: Komunikasi Publik atau Propaganda?

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Rabu , 17 Sep 2025 - 20:05

Penayangan iklan capaian Pemerintahan Presiden Prabowo di jaringan bioskop memunculkan perdebatan luas-Foto: ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Penayangan iklan capaian pemerintahan Presiden Prabowo di jaringan bioskop pada 9–14 September 2025 memunculkan perdebatan luas.

Pihak Cinema XXI menjelaskan materi tersebut dikategorikan sebagai iklan layanan masyarakat (ILM), sementara Amnesty International mengkritiknya sebagai bentuk indoktrinasi.

Sebagian publik menilai penayangan di ruang hiburan melanggar etika, namun ada juga yang melihatnya sebagai bentuk inovasi komunikasi publik.

Kontroversi ini penting dilihat secara seimbang.

Sebab, di era keterbukaan informasi, pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan kinerja kepada masyarakat.

Namun pada saat yang sama, hak publik untuk menikmati ruang hiburan, tanpa pesan politik juga harus dihormati.

Iklan pemerintah pada dasarnya adalah instrumen komunikasi publik. Fungsinya untuk menyampaikan informasi, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan mendorong partisipasi.

Selama ini, iklan layanan masyarakat banyak digunakan untuk kampanye kesehatan, keselamatan lalu lintas, atau literasi digital.

Dalam konteks iklan capaian pemerintahan, tujuannya bisa dilihat dari sisi transparansi. Pemerintah berkewajiban melaporkan apa yang sudah dikerjakan.

Iklan menjadi salah satu cara cepat menjangkau khalayak luas. Dari perspektif ini, iklan tidak selalu identik dengan propaganda, melainkan bisa menjadi media akuntabilitas.

kontroversi iklan pemerintah di bioskop: komunikasi publik atau propaganda?                            koranpalpos.com - penayangan iklan capaian pemerintahan presiden prabowo di jaringan bioskop pada 9–14 september 2025 memunculkan perdebatan luas.
pihak cinema xxi menjelaskan materi tersebut dikategorikan sebagai iklan layanan masyarakat (ilm), sementara amnesty international mengkritiknya sebagai bentuk indoktrinasi. 
sebagian publik menilai penayangan di ruang hiburan melanggar etika, namun ada juga yang melihatnya sebagai bentuk inovasi komunikasi publik.
kontroversi ini penting dilihat secara seimbang.
baca juga:capres harus transparan, dpr minta kpu klarifikasi 16 dokumen yang dikecualikan
baca juga:kapolri listyo sigit prabowo tetap bertugas, bantahan resmi soal isu pergantian
sebab, di era keterbukaan informasi, pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan kinerja kepada masyarakat.
namun pada saat yang sama, hak publik untuk menikmati ruang hiburan, tanpa pesan politik juga harus dihormati.
iklan pemerintah pada dasarnya adalah instrumen komunikasi publik. fungsinya untuk menyampaikan informasi, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan mendorong partisipasi.
baca juga:sumsel raih apresiasi kementan lewat inovasi padi apung dan mandiri benih
baca juga: tol palembang–betung segera rampung, ksp dan pemprov sumsel sepakat percepat pembangunan
selama ini, iklan layanan masyarakat banyak digunakan untuk kampanye kesehatan, keselamatan lalu lintas, atau literasi digital.
dalam konteks iklan capaian pemerintahan, tujuannya bisa dilihat dari sisi transparansi. pemerintah berkewajiban melaporkan apa yang sudah dikerjakan.
iklan menjadi salah satu cara cepat menjangkau khalayak luas. dari perspektif ini, iklan tidak selalu identik dengan propaganda, melainkan bisa menjadi media akuntabilitas.
meski sah secara fungsi, persoalan muncul pada medium dan konteks.
bioskop adalah ruang hiburan netral.
penonton membayar tiket untuk menonton film, bukan untuk disuguhi pesan politik.
penayangan iklan di ruang tersebut berisiko memunculkan resistensi atau bahkan kontra-produktif.
dalam perspektif komunikasi, hal ini disebut efek reaktansi. alih-alih menerima pesan, audiens merasa dipaksa, sehingga menolak isi pesan secara lebih keras.
kritik di media sosial beberapa hari terakhir menunjukkan potensi efek ini.
selain itu, jika pesan hanya menonjolkan capaian, tanpa memberi ruang bagi publik untuk memverifikasi data, publik bisa menganggapnya propaganda.
perbedaan antara komunikasi publik yang sehat dan propaganda terletak pada transparansi, keterbukaan sumber, serta kesempatan publik untuk menilai secara kritis.
sejumlah negara memberikan pelajaran berharga.
uni eropa melalui digital services act (dsa) mewajibkan iklan politik diberi label jelas, termasuk siapa pengirimnya dan siapa yang membiayai.
aturan tambahan soal political advertising regulation menekankan pentingnya transparansi dan larangan manipulasi.
di amerika serikat, setiap iklan politik wajib memuat keterangan paid for by atau sponsored by agar publik mengetahui sumbernya.
jerman dengan netzdg juga menuntut platform digital bertanggung jawab atas keterbukaan iklan politik.
prinsip yang bisa diambil adalah: iklan boleh, tetapi harus transparan dan tidak mengganggu ruang publik netral. tanpa itu, kepercayaan publik akan menurun.
indonesia memiliki regulasi terkait iklan politik di televisi dan radio, misalnya aturan komisi penyiaran indonesia (kpi) menjelang pemilu, namun iklan pemerintah di bioskop belum diatur secara spesifik.
celah regulasi ini perlu segera ditutup.
kita juga punya pengalaman masa lalu. pada era orde baru, iklan capaian pembangunan diputar secara masif di media arus utama.
jangka pendek memang membangun citra positif, tetapi jangka panjang menimbulkan ketidakpercayaan.
setelah reformasi, publik jauh lebih sensitif terhadap praktik komunikasi yang dianggap mengekang.
perdebatan iklan di bioskop seharusnya tidak dilihat sekadar siapa benar dan siapa salah.
lebih penting adalah menjadikannya momentum untuk memperkuat tata kelola komunikasi publik di indonesia.
pemerintah perlu memastikan setiap pesan yang disampaikan sesuai dengan prinsip keterbukaan, proporsional, dan menghormati ruang publik.
bagi masyarakat, peristiwa ini menjadi cermin untuk menumbuhkan literasi media.
publik perlu membiasakan diri menyaring pesan, membandingkan dengan data resmi, dan tidak sekadar menolak atau menerima mentah-mentah.
sikap kritis, tetapi konstruktif, akan memperkuat demokrasi.
bagi industri hiburan, seperti bioskop, kejadian ini bisa menjadi pelajaran penting untuk menetapkan kebijakan editorial.
transparansi kepada penonton, misalnya dengan mencantumkan label “iklan pemerintah” di layar, bisa menjadi solusi sederhana agar tidak menimbulkan salah persepsi.
pertama, pemerintah perlu membuat regulasi khusus terkait penayangan iklan publik di ruang hiburan.
aturan ini mencakup klasifikasi, label, frekuensi, dan transparansi dana.
kedua, semua klaim dalam iklan harus bisa diverifikasi, misalnya dengan mencantumkan tautan ke situs resmi pemerintah agar publik bisa mengecek data.
ketiga, ruang hiburan sebaiknya dijaga tetap netral.
jika pun ada penayangan iklan pemerintah, harus dilakukan secara terbatas dan transparan.
keempat, perlu ada mekanisme pengaduan yang jelas.
penonton yang merasa terganggu bisa menyampaikan keberatan, dan pemerintah wajib menindaklanjutinya.
kelima, pemerintah bisa memanfaatkan kanal digital yang lebih interaktif untuk menyampaikan capaian.
media sosial, aplikasi layanan publik, dan platform streaming memberi ruang partisipasi yang lebih sehat dibanding ruang hiburan pasif.
iklan pemerintah di bioskop membuka perdebatan penting soal komunikasi publik di indonesia. di satu sisi, pemerintah berhak menyampaikan capaian sebagai bentuk transparansi.
di sisi lain, publik juga berhak menikmati ruang hiburan, tanpa intervensi politik.
keseimbangan antara keduanya harus dijaga.
transparansi, regulasi yang jelas, dan literasi publik menjadi kunci. dengan itu, iklan pemerintah bisa tetap berfungsi sebagai sarana edukasi, bukan propaganda.
lebih jauh, perdebatan ini bisa menjadi cermin untuk semua pihak.
pemerintah belajar tentang pentingnya tata kelola komunikasi publik yang etis, masyarakat belajar bersikap kritis dan cerdas dalam menerima pesan.
industri hiburan belajar menjaga netralitas ruang yang dikelola.
jika semua pihak mengambil pelajaran, maka iklan pemerintah di bioskop tidak akan tercatat sebagai kontroversi semata, melainkan sebagai momentum menuju komunikasi publik yang lebih sehat, transparan, dan demokratis.
sementara ketua dewan pimpinan pusat gerakan mahasiswa pelajar kebangsaan (gmpk) bidang politik asran siara mengatakan bahwa video iklan pemerintah yang ditayangkan di bioskop merupakan hal yang tak perlu dipersoalkan.
dia menilai bahwa penayangan video itu merupakan hal yang lumrah selama tidak ada aturan yang dilanggar.
"sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar, saya kira itu biasa saja. pemerintah tentu memiliki banyak cara untuk menyampaikan capaian kinerja dan programnya kepada masyarakat," kata asran di jakarta.
menurut dia, bioskop adalah salah satu ruang publik yang kini banyak diminati masyarakat, khususnya generasi muda.
karena itu, pemanfaatannya sebagai sarana komunikasi publik dinilai cukup efektif.
"fungsi komunikasi publik berbeda dengan kampanye. yang penting, informasi yang disampaikan berorientasi pada edukasi dan transparansi, bukan propaganda," katanya.
dia pun mendorong agar praktik komunikasi publik pemerintah dilakukan secara kreatif, inovatif, dan sesuai regulasi.
dengan begitu, pesan yang disampaikan bisa diterima masyarakat tanpa menimbulkan kontroversi berlebihan.
video iklan pemerintah di bioskop tersebut memuat cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan prabowo, lengkap dengan data capaian program, seperti total produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga agustus 2025, beroperasinya 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg), serta peluncuran 80.000 kelembagaan koperasi desa merah putih dan 100 sekolah rakyat.
dalam video itu juga disebutkan program makan bergizi gratis (mbg) yang sejak diluncurkan pada 6 januari 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. video itu diputar sebelum penayangan film utama.
sedangkan, anggota komisi v dpr ri danang wicaksana menilai penayangan iklan pemerintah di bioskop merupakan inovasi dalam strategi komunikasi publik sebagai salah satu upaya untuk menginformasikan capaian kinerja di bawah kepemimpinan presiden prabowo subianto.
“saya kira video (di bioskop) itu bagus. tidak ada yang salah. kan bioskop bagian ruang publik,” kata danang di jakarta.
menurut dia, pemerintah perlu terus melakukan terobosan agar informasi pembangunan dan capaian program dapat tersampaikan secara luas.
dia menilai pemutaran iklan itu patut diapresiasi, bahkan publik justru akan bertanya-tanya terkait kinerja pemerintah jika tidak dikomunikasikan dengan baik.
"karena banyak masyarakat di tengah kesibukan, memang butuh informasi di berbagai ruang publik," katanya.
video yang viral tersebut memuat cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan prabowo, lengkap dengan data capaian program, seperti total produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga agustus 2025, beroperasinya 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg), serta peluncuran 80.000 kelembagaan koperasi desa merah putih dan 100 sekolah rakyat.
dalam video itu juga disebutkan program makan bergizi gratis (mbg) yang sejak diluncurkan pada 6 januari 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.
dalam video yang diputar sebelum pemutaran film utama itu, pihak bioskop juga menayangkan peringatan agar penonton tidak merekam layar. setelah video berakhir, barulah film dimulai seperti biasa.
terpisah, menteri komunikasi dan digital (menkomdigi) meutya hafid mengatakan penayangan iklan program pemerintah sebelum pemutaran film di bioskop merupakan bentuk transparansi publik kepada masyarakat.
menurut meutya, penyiaran iklan tersebut merupakan upaya komunikasi publik untuk menyampaikan pelaksanaan program-program yang sudah dijalankan pemerintahan presiden prabowo subianto.
"kita melihat ini sebagai bentuk transparansi publik. publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya," kata meutya saat ditemui di kompleks parlemen, jakarta.
meutya menambahkan, komunikasi publik pada dasarnya harus dilakukan di berbagai ruang agar informasi mengenai kebijakan maupun program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
"itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi dari pemerintah," ujarnya.
adapun video iklan tersebut memuat cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan prabowo, lengkap dengan data capaian program, seperti total produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga agustus 2025, beroperasinya 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg), serta peluncuran 80.000 kelembagaan koperasi desa merah putih dan 100 sekolah rakyat.
dalam video itu juga disebutkan program makan bergizi gratis (mbg) yang sejak diluncurkan pada 6 januari 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.
sedangkan, menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi menyebut penayangan pesan pemerintah melalui pemanfaatan media publik, termasuk bioskop, adalah hal yang wajar sepanjang mematuhi ketentuan.
hal itu disampaikan di jakarta, menanggapi ramainya perbincangan publik soal penayangan video pendek berisi program-program terobosan presiden prabowo subianto di sejumlah bioskop baru-baru ini.
"tentunya, sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah," katanya.
video yang viral tersebut memuat cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan prabowo, lengkap dengan data capaian program, seperti total produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga agustus 2025, beroperasinya 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg), serta peluncuran 80.000 kelembagaan koperasi desa merah putih dan 100 sekolah rakyat.
dalam video itu juga disebutkan program makan bergizi gratis (mbg) yang sejak diluncurkan pada 6 januari 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.
dalam video yang diputar sebelum pemutaran film utama itu, pihak bioskop juga menayangkan peringatan agar penonton tidak merekam layar. setelah video berakhir, barulah film dimulai seperti biasa. (ant)