Kontroversi Iklan Pemerintah di Bioskop: Komunikasi Publik atau Propaganda?
Penayangan iklan capaian Pemerintahan Presiden Prabowo di jaringan bioskop memunculkan perdebatan luas-Foto: ANTARA-
Ketiga, ruang hiburan sebaiknya dijaga tetap netral.
Jika pun ada penayangan iklan pemerintah, harus dilakukan secara terbatas dan transparan.
Keempat, perlu ada mekanisme pengaduan yang jelas.
Penonton yang merasa terganggu bisa menyampaikan keberatan, dan pemerintah wajib menindaklanjutinya.
Kelima, pemerintah bisa memanfaatkan kanal digital yang lebih interaktif untuk menyampaikan capaian.
Media sosial, aplikasi layanan publik, dan platform streaming memberi ruang partisipasi yang lebih sehat dibanding ruang hiburan pasif.
Iklan pemerintah di bioskop membuka perdebatan penting soal komunikasi publik di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah berhak menyampaikan capaian sebagai bentuk transparansi.
Di sisi lain, publik juga berhak menikmati ruang hiburan, tanpa intervensi politik.
Keseimbangan antara keduanya harus dijaga.
Transparansi, regulasi yang jelas, dan literasi publik menjadi kunci. Dengan itu, iklan pemerintah bisa tetap berfungsi sebagai sarana edukasi, bukan propaganda.
Lebih jauh, perdebatan ini bisa menjadi cermin untuk semua pihak.
Pemerintah belajar tentang pentingnya tata kelola komunikasi publik yang etis, masyarakat belajar bersikap kritis dan cerdas dalam menerima pesan.
Industri hiburan belajar menjaga netralitas ruang yang dikelola.
Jika semua pihak mengambil pelajaran, maka iklan pemerintah di bioskop tidak akan tercatat sebagai kontroversi semata, melainkan sebagai momentum menuju komunikasi publik yang lebih sehat, transparan, dan demokratis.
Sementara Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) Bidang Politik Asran Siara mengatakan bahwa video iklan pemerintah yang ditayangkan di bioskop merupakan hal yang tak perlu dipersoalkan.
- Tag
- Share
-
-
