Kapolri Listyo Sigit Prabowo Tetap Bertugas, Bantahan Resmi Soal Isu Pergantian

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Senin , 15 Sep 2025 - 20:37

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat menerima audiensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga juru bicara Presiden RI, membantah kabar yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) mengenai pergantian kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (kapolri) kepada DPR RI.

"Berkenaan dengan surpres pergantian kapolri ke DPR itu tidak benar. Jadi, belum ada surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian kapolri, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada, atau tidak ada surpres tersebut," kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Sabtu (13/09/2025).

Pimpinan DPR yang disebut oleh Prasetyo itu merujuk kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang juga membantah adanya surpres dari Presiden Prabowo ke DPR RI terkait dengan pergantian kapolri.

Bantahan itu diberikan oleh Dasco ke beberapa media saat dia dihubungi di Jakarta.

"Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surpres mengenai pergantian kapolri," kata Dasco.

Isu mengenai adanya surpres untuk pergantian kapolri mulai ramai dibicarakan publik sejak Jumat (12/9).

Dalam isu yang berkembang, Presiden Prabowo menyodorkan nama kandidat pengganti Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, yaitu dua orang komjen berinisial "D" dan "S".

Rumor tersebut kemudian menjadi viral, dan sejumlah warganet di akun media sosial mereka mengait-ngaitkan inisial tersebut dengan Wakil Kapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, dan Kabareskrim Komjen Pol. Syahardiantono.

Walaupun demikian, bantahan yang diberikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun menunjukkan rumor yang beredar itu tidak benar, mengingat Presiden Prabowo tidak mengirimkan surat apapun terkait pergantian kapolri.

kapolri listyo sigit prabowo tetap bertugas, bantahan resmi soal isu pergantian                            koranpalpos.com - menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi, yang juga juru bicara presiden ri, membantah kabar yang menyebutkan presiden prabowo subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) mengenai pergantian kepala kepolisian negara republik indonesia (kapolri) kepada dpr ri.
"berkenaan dengan surpres pergantian kapolri ke dpr itu tidak benar. jadi, belum ada surpres yang dikirim ke dpr mengenai pergantian kapolri, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan dpr bahwa memang belum ada, atau tidak ada surpres tersebut," kata prasetyo hadi menjawab pertanyaan wartawan di jakarta, sabtu (13/09/2025).
pimpinan dpr yang disebut oleh prasetyo itu merujuk kepada wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad yang juga membantah adanya surpres dari presiden prabowo ke dpr ri terkait dengan pergantian kapolri.
baca juga:pemprov sumsel dukung petani lokal, sumsel tuan rumah gptpn
baca juga:sumsel raih apresiasi kementan lewat inovasi padi apung dan mandiri benih
bantahan itu diberikan oleh dasco ke beberapa media saat dia dihubungi di jakarta.
"pimpinan dpr sampai hari ini belum terima surpres mengenai pergantian kapolri," kata dasco.
isu mengenai adanya surpres untuk pergantian kapolri mulai ramai dibicarakan publik sejak jumat (12/9).
baca juga:menguji terobosan purbaya: mampukah target pertumbuhan ekonomi 8 persen tercapai dari lps ke kemenkeu
baca juga:presiden prabowo tegaskan supremasi sipil, gnb desak pembebasan aktivis dan mahasiswa
dalam isu yang berkembang, presiden prabowo menyodorkan nama kandidat pengganti kapolri jenderal pol. listyo sigit prabowo, yaitu dua orang komjen berinisial "d" dan "s". 
rumor tersebut kemudian menjadi viral, dan sejumlah warganet di akun media sosial mereka mengait-ngaitkan inisial tersebut dengan wakil kapolri komjen pol. dedi prasetyo, dan kabareskrim komjen pol. syahardiantono.
walaupun demikian, bantahan yang diberikan oleh mensesneg prasetyo hadi dan wakil ketua dpr sufmi dasco ahmad pun menunjukkan rumor yang beredar itu tidak benar, mengingat presiden prabowo tidak mengirimkan surat apapun terkait pergantian kapolri.
baca juga:ruu perampasan aset masuk prolegnas 2025, dpr pastikan pembahasan terbuka
baca juga:modus baru phishing: portal akademik palsu intai data mahasiswa dan dosen !
presiden prabowo pada sabtu siang berada di bali setelah merampungkan kunjungan kerjanya di doha, qatar, dan di abu dhabi, uni emirat arab. 
di pangkalan udara tni au (lanud) i gusti ngurah rai, kabupaten badung, bali, sabtu siang, kedatangan presiden prabowo disambut sejumlah pejabat, yaitu gubernur bali i wayan koster, panglima tni jenderal tni agus subiyanto, pangdam ix/udayana mayjen tni piek budyakto, dan kapolda bali irjen pol. daniel adityajaya.
di apron lanud, tidak terlihat ada kapolri jenderal pol. listyo sigit, meskipun biasanya kapolri dan panglima tni selalu berdampingan bersama-sama melepas ataupun menyambut kedatangan presiden prabowo.
sementara wakil ketua dewan perwakilan rakyat (dpr) ri sufmi dasco ahmad membantah kabar soal adanya surat dari presiden prabowo subianto terkait pergantian kepala kepolisian negara republik indonesia (kapolri) jenderal polisi listyo sigit prabowo yang dikirimkan ke dpr.
dasco menegaskan pimpinan dpr belum menerima surat apa pun terkait hal tersebut hingga jumat (12/9) malam.
"pimpinan dpr belum terima surat presiden mengenai pergantian kapolri," ujar dasco dalam keterangannya di jakarta, sabtu.
senada, anggota komisi iii dpr ri nasir djamil menegaskan pihaknya belum menerima kabar resmi terkait adanya surat presiden (supres) mengenai pergantian kapolri.
hal tersebut seiring dengan beredarnya kabar presiden prabowo telah mengirimkan surat terkait pergantian kapolri ke dpr.
"iya, kami kan belum tahu kebenarannya, kami sendiri belum dapat kabar terkait adanya supres ke dpr dalam hal pergantian kapolri. kalau pun ada, ya pasti memang itu sudah kewenangan presiden," ujar nasir.
menurutnya, mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian kapolri sudah diatur dalam undang-undang, yakni menjadi hak prerogatif presiden dengan persetujuan dpr.
dalam undang-undang disebutkan penunjukan dan pemberhentian atau pengangkatan dan pemberhentian kapolri dilakukan oleh presiden dengan persetujuan dpr.
"jadi, kalau pun ada surat itu, ya itu sesuai dengan undang-undang," tuturnya.
di sisi lain, nasir juga menyoroti kabar yang beredar di publik soal sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menggantikan kapolri jenderal listyo sigit.
"begitu juga nama-nama yang menyebar, katanya ada inisial d, ada inisial s. kami nggak mengerti juga itu siapa kan. apakah memang itu wakapolri sekarang? atau s itu suyudi, kepala bnn sekarang? kami nggak ngerti," ucapnya.
oleh karena itu, ia kembali menekankan hingga kini dpr belum mendapatkan validasi mengenai hal tersebut dan hal tersebut merupakan kewenangan presiden.
terpisah, kepala badan narkotika nasional (bnn) ri komisaris jenderal polisi suyudi ario seto mengatakan dirinya sedang fokus bertugas di lembaga antinarkotika itu, merespons isu dirinya menjadi pengganti kepala kepolisian negara republik indonesia (kapolri).
“saya sedang fokus melaksanakan tugas di bnn ri. tolong dukung saya. jadi, sekali lagi, saya sampaikan bahwa itu tidak benar,” kata suyudi saat pertemuan media di kantor bnn ri, jakarta, senin (15/09/2025).
suyudi juga menekankan bahwa isu beredar yang menyatakan ia akan menjadi pengganti kapolri jenderal polisi jenderal polisi listyo sigit prabowo tidaklah benar.
“terkait masalah isu yang beredar belakangan ini, ya, saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa isu tersebut tidak benar,” ucapnya.
suyudi ario seto dilantik menjadi kepala bnn ri oleh presiden prabowo subianto di istana negara, jakarta, senin (25/8).
kemudian, pada jumat (12/9), suyudi yang sebelumnya berpangkat inspektur jenderal resmi naik menjadi komisaris jenderal.
sebelumnya, wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad membantah kabar soal adanya surat dari presiden prabowo subianto terkait pergantian kapolri yang dikirimkan ke dpr.
dasco menegaskan pimpinan dpr belum menerima surat apa pun terkait hal tersebut hingga jumat (12/9) malam.
"pimpinan dpr belum terima surat presiden mengenai pergantian kapolri," ujar dasco dalam keterangannya di jakarta, sabtu (13/9).
senada, anggota komisi iii dpr ri nasir djamil menegaskan pihaknya belum menerima kabar resmi terkait adanya surat presiden (surpres) mengenai pergantian kapolri.
"iya, kami kan belum tahu kebenarannya, kami sendiri belum dapat kabar terkait adanya supres ke dpr dalam hal pergantian kapolri. kalau pun ada, ya, pasti memang itu sudah kewenangan presiden," ujar nasir.
menurutnya, mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian kapolri sudah diatur dalam undang-undang, yakni menjadi hak prerogatif presiden dengan persetujuan dpr.
di samping itu, nasir juga menyoroti kabar yang beredar di publik soal sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menggantikan posisi jenderal sigit.
"begitu juga nama-nama yang menyebar, katanya ada inisial d, ada inisial s. kami nggak mengerti juga itu siapa kan. apakah memang itu wakapolri sekarang? atau s itu suyudi, kepala bnn sekarang? kami nggak ngerti," ucapnya.
selain itu, menteri sekretaris negara prasetyo hadi, yang juga juru bicara presiden ri, turut membantah kabar presiden prabowo telah mengirimkan surpres pergantian kapolri kepada dpr ri.
"berkenaan dengan surpres pergantian kapolri ke dpr itu tidak benar. jadi, belum ada surpres yang dikirim ke dpr mengenai pergantian kapolri, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan dpr bahwa memang belum ada, atau tidak ada surpres tersebut," kata prasetyo hadi di jakarta, sabtu (13/9).
di sisi lain, dua presiden buruh dengan basis massa terbesar di indonesia mendukung penuh polri menindak tegas aksi anarkis.
presiden konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) andi gani nena wea menegaskan komitmennya mendukung polri dalam menegakkan hukum, khususnya terkait aksi pembakaran fasilitas umum, gedung dprd, dan berbagai sarana publik lainnya.
"kita harus ingat ada korban jiwa saat pembakaran gedung dprd makassar, juga korban lainnya. untuk itu, pelaku harus terus diproses hukum," kata andi gani di jakarta, minggu (14/09/2025).
kendati demikian, ia juga meminta agar pengunjuk rasa yang tertangkap, tetapi tidak terlibat dalam aksi pembakaran atau perusakan fasilitas publik dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan restorative justice.
andi gani menyatakan kspsi akan berada di garis terdepan untuk mempertahankan supremasi sipil sebagai amanah reformasi.
senada, presiden konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi) said iqbal menolak segala bentuk anarkisme dan kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum.
"boleh berdemonstrasi, tetapi harus konstitusional, damai, dan anti kekerasan," kata iqbal.
lebih lanjut, ia juga menyoroti isu reformasi di tubuh polri yang belakangan ramai diperbincangkan.
menurutnya, langkah perbaikan lembaga kepolisian memang perlu dilakukan.
namun, ia mengingatkan agar upaya tersebut tidak diarahkan untuk menyerang atau membidik kapolri, apalagi jika ada agenda tersembunyi untuk menjatuhkan pimpinan polri.
"terlihat ada yang ingin menyerang institusi kepolisian dengan menyerang pemimpinnya. jika ingin mereformasi kepolisian agar menjadi alat keamanan dan ketertiban yang berwibawa, kapolri saat ini terbukti sangat setia dengan presiden prabowo subianto," katanya.
iqbal menuturkan pada kejadian aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu lalu, kapolri jenderal pol. listyo sigit prabowo bersama panglima tni jenderal tni agus subiyanto mampu mengendalikan situasi dengan baik.
"hal ini membuktikan kinerja tni-polri sangat sinergi dalam menciptakan kedamaian," ujarnya.
iqbal juga membantah isu yang menyebut adanya surpres (surat presiden) untuk mengganti kapolri.
"itu sudah ditegaskan tidak benar. tidak boleh ada hidden agenda. apalagi isu lanjutan demo yang akan dilakukan buruh, itu hoaks," jelasnya.
iqbal memastikan bahwa hingga saat ini buruh masih menunda aksi unjuk rasa.
ia menekankan perjuangan buruh akan tetap fokus pada isu-isu mendasar, yakni penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, kenaikan upah minimum tahun 2026, dan reformasi kebijakan pajak.
"pajak pesangon, pajak thr (tunjangan hari raya), dan pajak jht (jaminan hari tua) harus dihapus. itu perjuangan buruh yang sebenarnya," ucapnya.
sedangkan, kepolisian negara republik indonesia (polri) memastikan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia (ham) dalam pelaksanaan tugas, termasuk saat mengamankan aksi unjuk rasa.
hal itu disampaikan kapolri jenderal pol. listyo sigit prabowo saat menerima audiensi komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham) di gedung rupatama mabes polri, jakarta.
dilansir dari keterangan resmi yang dikonfirmasi, dalam pertemuan tersebut, ketua komnas ham anis hidayah mengatakan bahwa pihaknya telah turun langsung ke berbagai kabupaten/kota untuk memastikan hak setiap pelaku tindak pidana yang ditangani polri dapat dipenuhi, terutama hak mendapatkan pendampingan hukum.
selain itu, anis juga menyoroti agar setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan tidak menimbulkan celah terjadinya pelanggaran ham.
menanggapi hal tersebut, kapolri menegaskan bahwa polri menjunjung tinggi prinsip ham dalam bertugas.
“terutama dalam memberikan pengamanan aksi unjuk rasa,” katanya.
jenderal polisi bintang empat itu juga menekankan bahwa polri bukanlah institusi yang antikritik.
masukan dan pengawasan eksternal menjadi ruang perbaikan agar polri semakin dipercaya masyarakat.
“polri membuka akses seluas-luasnya bagi kritik yang membangun, seperti pelaksanaan orasi di lapangan banteng, lomba mural hingga stand up comedy,” ujarnya.
selain itu, polri terus memperjuangkan penguatan layanan perlindungan perempuan, anak, dan kelompok disabilitas sebagai bagian dari komitmen penghormatan ham.
bahkan, ujar kapolri, kepolisian membuka ruang kebebasan berpendapat, mulai dari memfasilitasi unjuk rasa damai hingga menyediakan wadah dialog berupa rumah kebangsaan.
dia pun mengajak komnas ham untuk bersinergi dalam pengawasan pelaksanaan tugas kepolisian oleh personel korps bhayangkara.
"polri tentunya akan terus membuka ruang kepada seluruh pihak eksternal, termasuk komnas ham, untuk dapat melakukan pengawasan terhadap seluruh tindakan kepolisian yang kami lakukan agar seluruh prosesnya berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional,” ucapnya.
sebagai informasi, audiensi antara polri dan komnas ham ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) usai aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah wilayah.
selain itu, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menjalin sinergisitas antara penegak hukum dan lembaga ham guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan pelaksanaan tugas kepolisian tetap dalam koridor hukum dan ham.
terpisah, kepala kepolisian negara republik indonesia (kapolri) jenderal polisi listyo sigit prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat 27 personel ke dan dalam golongan perwira tinggi polri di gedung rupattama, mabes polri, jakarta.
kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri brigadir jenderal polisi trunoyudo wisnu andiko mengatakan terdapat dua perwira tinggi (pati) yang naik pangkat menjadi komisaris jenderal (komjen).
"(dua personel) komjen pol. karyoto selaku kepala baharkam polri dan komjen pol. suyudi ario seto selaku kepala badan narkotika nasional (bnn) ri," kata trunoyudo di jakarta.
lalu, tujuh personel naik pangkat menjadi inspektur jenderal (irjen), yaitu kepala polda kaltara irjen polisi djati wiyoto abadhy, kapolda banten irjen pol. hengki, kapolda aceh irjen pol. marzuki ali basyah, serta pejabat utama di divisi hubungan internasional dan lemdiklat polri.
terakhir, sebanyak 18 personel naik pangkat menjadi brigadir jenderal (brigjen) yang terdiri atas wakapolda, pejabat utama mabes polri, kapusjarah polri, dosen kepolisian, hingga pejabat di badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt), dan badan intelijen negara (bin).
dengan demikian, total kenaikan pangkat ke dan dalam golongan pati polri pada periode ini berjumlah 27 personel.
trunoyudo menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini bukan sekadar penghargaan, melainkan juga bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang semakin besar bagi para perwira tinggi.
"kenaikan pangkat bagi 27 pati polri hari ini merupakan wujud apresiasi dan penghormatan atas dedikasi, pengabdian, serta kinerja yang telah ditunjukkan," ujarnya.
dengan pangkat baru dan tanggung jawab yang semakin besar, diharapkan seluruh perwira tinggi polri dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi institusi, bangsa, dan negara. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 16 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan