RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025, DPR Pastikan Pembahasan Terbuka

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Kamis , 11 Sep 2025 - 20:10

Sidang paripurna yang bakal membahas RUU Perampasan Aset di DPR RI-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan dibahas secara terbuka dan transparan dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna.

Menurut Bob Hasan di Jakarta, Kamis, partisipasi bermakna harus menjadi penekanan agar publik tidak hanya mengetahui judul undang-undang, tetapi juga memahami substansi yang terkandung di dalamnya.

Dia pun menargetkan RUU Perampasan Aset bisa rampung pada tahun 2025 ini.

"Tidak boleh ada pembahasan yang tertutup. Semua harus bisa diakses publik," katanya.

Dia pun menekankan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset tidak bisa dilepaskan dari reformasi hukum pidana yang tengah berjalan.

RUU ini, kata dia, akan disusun secara paralel dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini tengah difinalisasi.

Menurut dia, hal tersebut penting mengingat perampasan aset erat kaitannya dengan mekanisme hukum acara pidana.

"Harus jelas, apakah perampasan aset termasuk pidana asal, pidana tambahan, pidana pokok, atau bahkan masuk ranah perdata,” katanya.

Bob Hasan mengingatkan bahwa KUHP baru akan resmi berlaku mulai 1 Januari 2026.

ruu perampasan aset masuk prolegnas 2025, dpr pastikan pembahasan terbuka                            koranpalpos.com - ketua badan legislasi dpr ri bob hasan memastikan bahwa rancangan undang-undang tentang perampasan aset akan dibahas secara terbuka dan transparan dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna.
menurut bob hasan di jakarta, kamis, partisipasi bermakna harus menjadi penekanan agar publik tidak hanya mengetahui judul undang-undang, tetapi juga memahami substansi yang terkandung di dalamnya.
dia pun menargetkan ruu perampasan aset bisa rampung pada tahun 2025 ini.
baca juga:semua fraksi sepakat penghapusan tunjangan rumah dpr
baca juga:stok beras sphp di palembang aman
"tidak boleh ada pembahasan yang tertutup. semua harus bisa diakses publik," katanya.
dia pun menekankan bahwa pembahasan ruu perampasan aset tidak bisa dilepaskan dari reformasi hukum pidana yang tengah berjalan.
ruu ini, kata dia, akan disusun secara paralel dengan rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana (rkuhap) yang saat ini tengah difinalisasi.
baca juga:cegah beras turun mutu dan momentum perbaikan tata kelola pangan
baca juga:nadiem makarim resmi jadi tersangka kasus korupsi chromebook kemendikbudristek
menurut dia, hal tersebut penting mengingat perampasan aset erat kaitannya dengan mekanisme hukum acara pidana.
"harus jelas, apakah perampasan aset termasuk pidana asal, pidana tambahan, pidana pokok, atau bahkan masuk ranah perdata,” katanya.
bob hasan mengingatkan bahwa kuhp baru akan resmi berlaku mulai 1 januari 2026.
baca juga:wagub sumsel utamakan pendekatan masyarakat cegah karhutla
baca juga:dpr ri segera tuntaskan ruu kepariwisataan, anggaran promosi pariwisata diminta ditambah
dengan demikian, penyusunan rkuhap dan ruu perampasan aset harus seirama agar tercipta sinkronisasi yang kuat dalam sistem hukum nasional.
"jangan sampai salah arah. kuhp berlaku 2026 maka acara dan instrumen hukum lain, termasuk perampasan aset, harus punya fondasi yang kokoh," katanya.
ketua badan legislasi (baleg) dpr ri bob hasan mengatakan bahwa usul inisiatif untuk menggulirkan rancangan undang-undang (ruu) perampasan aset akan segera dibawa ke rapat paripurna dpr ri yang akan datang.
dia mengatakan bahwa sejauh ini ruu tersebut masih bersifat usulan untuk masuk ke prioritas, dan penetapan ruu tersebut sebagai usulan bakal dilakukan pada rabu (17/9).
"bukan keputusan, baru diajukan," kata bob di kompleks parlemen, jakarta, rabu.
dia mengatakan bahwa usulan ruu perampasan aset belum sampai pada tingkat keputusan, karena baleg dpr ri juga akan sekaligus menyusun daftar ruu untuk program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2026.
"karena kita kan nanti mau mengusulkan yang prolegnas 2026, sekaligus. waktunya kita sudah terbatas ya, 32 hari kerja," kata dia.
jika nantinya sudah disetujui dan disahkan menjadi ruu usul inisiatif dpr ri, menurut dia, baleg dpr ri akan menyerahkan kepada pimpinan dpr ri untuk menugaskan komisi yang akan membahasnya.
"kita serahkan kepada pimpinan nanti," kata dia.
sedangkan, anggota komisi iii dpr ri nasir djamil menilai rancangan undang-undang (ruu) kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) dan ruu perampasan aset bisa dibahas paralel di komisi iii dpr.
dia mengatakan pihaknya pun siap untuk membahas ruu perampasan aset jika nantinya diserahkan oleh badan legislasi dpr ri.
adapun saat ini badan legislasi dpr sudah mengusulkan untuk memasukkan ruu perampasan aset ke dalam daftar prioritas 2025.
"itu teknis. bisa paralel atau apa yang didahulukan, mana yang perlu diselesaikan," kata nasir di kompleks parlemen, jakarta, rabu.
menurut dia, pengusulan ruu perampasan aset itu layaknya gayung bersambut bagi pihaknya. karena, kata dia, terdapat macam-macam pendapat untuk membahas ruu tersebut.
meski begitu, dia mengatakan bahwa akan terlebih dahulu fokus terhadap visi yang diharapkan dari presiden prabowo subianto atas ruu perampasan aset.
"nanti dibahas di panja, yang penting kemauan yang ada itu dikelola dan dijaga, sehingga harapan presiden prabowo bisa ditindaklanjuti oleh pembentuk uu, dalam hal ini dpr," kata dia.
adapun saat ini komisi iii dpr ri masih dalam tahap membahas ruu tentang kuhap yang belum rampung, meski pembahasan perubahannya sudah dilakukan dan tuntas pada juli lalu.
sebelumnya, badan legislasi (baleg) dpr ri mengusulkan agar rancangan undang-undang (ruu) tentang perampasan aset untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.
ketua baleg dpr ri bob hasan mengatakan ruu perampasan aset itu diusulkan untuk menjadi ruu usul inisiatif dpr ri.
sebelumnya, ruu itu masuk pada prolegnas jangka menengah 2024-2029 sebagai usulan pemerintah.
"jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di dpr. dan itu masuk ke 2025," kata bob hasan saat membuka rapat evaluasi prolegnas dpr ri dengan pemerintah di kompleks parlemen, jakarta (9/9).
sementara itu, menteri hukum (menkum) supratman andi agtas mengatakan bahwa rancangan undang-undang (ruu) tentang perampasan aset diusulkan dpr ri untuk jadi prioritas tahun 2025, setelah presiden prabowo subianto bertemu dengan para ketua umum (ketum) partai politik.
menurut dia, ruu perampasan aset yang akan segera dibahas di dpr ri itu menandakan bahwa sudah ada keputusan politik yang diambil.
meski begitu, dia mengatakan bahwa ruu perampasan aset akan menjadi usul inisiatif dari dpr ri.
"yang penting keputusan politiknya hari ini lewat pak ketua (badan legislasi) dan teman-teman di baleg sudah jelas, tahun ini undang-undang perampasan aset sudah masuk di tahun 2025," kata supratman usai rapat evaluasi program legislasi nasional (prolegnas) di kompleks parlemen, jakarta, selasa.
dengan diusulkannya ruu perampasan aset sebagai ruu prioritas, menurut dia, komunikasi antara petinggi partai politik telah dilakukan secara baik.
pemerintah pun, kata dia, akan terus menjalin komunikasi dengan lembaga legislatif tersebut.
"pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti presiden akan mengirimkan surpres (surat presiden)," katanya.
di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa pemerintah pun sebelumnya sudah mempunyai draf ruu perampasan aset.
meski nantinya akan jadi usul dpr, menurut dia, pemerintah juga bakal membagikan draf yang disusun oleh pemerintah jika diperlukan sebagai acuan dpr.
"pokoknya komitmen presiden bersama dengan dewan perwakilan rakyat republik indonesia untuk sesegera mungkin menyelesaikan undang-undang itu," katanya.
sebelumnya, baleg dpr ri mengusulkan agar ruu tentang perampasan aset untuk dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.
ketua baleg dpr ri bob hasan mengatakan ruu perampasan aset itu diusulkan untuk menjadi ruu usul inisiatif dpr ri. sebelumnya, ruu itu masuk pada prolegnas jangka menengah 2024-2029 sebagai usulan pemerintah.
"jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di dpr. dan itu masuk ke 2025," kata bob hasan saat membuka rapat evaluasi prolegnas dpr ri dengan pemerintah di kompleks parlemen, jakarta, selasa.
rencananya, kepastian ruu itu akan resmi menjadi prioritas 2025 akan diputuskan pada pekan depan melalui rapat pleno baleg dpr ri. selain itu, baleg dpr juga akan menyusun prolegnas prioritas untuk 2026.
di sisi lain, menteri hukum (menkum) supratman andi agtas menyetujui usulan dpr ri agar rancangan undang-undang (ruu) tentang perampasan aset masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas untuk dibahas tahun 2025.
adapun badan legislasi dpr ri mengusulkan tiga ruu, yakni ruu perampasan aset, ruu kamar dagang industri, dan ruu kawasan industri untuk masuk prolegnas prioritas 2025. dia pun mengapresiasi usulan dari dpr ri tersebut.
"pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif dpr terkait tiga ruu tadi untuk masuk dalam evaluasi prolegnas 2025," kata supratman di kompleks parlemen, jakarta, selasa.
dia mengungkapkan bahwa sebenarnya pemerintah sudah siap untuk membahas ruu perampasan aset tersebut. menurut dia, dpr telah memenuhi janji akan mengambil alih draf penyusunan ruu perampasan aset.
"nanti naskah akademik maupun materi ruu-nya boleh kita sharing," kata dia.
sebelumnya, ketua baleg dpr ri bob hasan mengatakan ruu perampasan aset itu diusulkan untuk menjadi ruu usul inisiatif dpr ri.
awalnya, ruu itu masuk pada prolegnas jangka menengah 2024-2029 sebagai usulan pemerintah.
selain itu, dia memaparkan bahwa baleg dpr juga telah menerima berbagai usulan ruu untuk masuk ke dalam prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029, yang berjumlah 10 ruu.
di antaranya yakni ruu tentang kawasan industri, ruu tentang kamar dagang industri, ruu tentang transportasi online, ruu tentang patriot bond, ruu tentang kepolisian negara republik indonesia (polri), ruu tentang perubahan atas uu tentang perlindungan data pribadi.
kemudian ruu tentang satu data indonesia, ruu tentang pekerja lepas indonesia, ruu tentang pekerja platform indonesia, dan ruu tentang badan usaha milik daerah. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 12 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan