Program Keluarga Maju Segera Terealisasi, DPRD Muba Dukung Penuh asalkan Tepat Sasaran
DPRD Muba dan Dinas Sosial Muba saat membahas PKM-foto:dokumen palpos-
BACA JUGA:Tanamkan Budaya Tertib Lalu Lintas
Dikonfirmasi perihal PKM, Wakil Ketua DPRD Muba, Irwin Zulyani menyarankan agar Program Keluarga Maju (PKM) senilai Rp 25 juta per kepala keluarga yang dijanjikan pasangan Bupati wakil Bupati Muba, Toha Tohet - Rohman dikaji dengan benar agar tidak tumpang tindih dengan program bantuan lainnya.
Menurutnya jangan sampai PKM justru menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari.
"Kita pasti dukung namanya program untuk rakyat. Tapi jangan niat baik ini jadi petaka. Mengapa?, karena harus sesuai aturan dan regulasi," tegasnya.
Lebih lanjut politisi Gerindra ini mengatakan jika program tersebut bukan cuma terkait pada Dinas Sosial, melainkan pentingnya kordinasi dari berbagai instansi terkait, salah satunya BPKP.
"Kita DPRD ini kalau memang program itu baik pasti kita dukung. Tetapi kan harus ada dasarnya. Dasar kamu anggarkan itu apa, kategori siapa yang berhak menerima itu juga perlu dasar yang jelas," ujarnya.
Dia juga meminta Dinas Sosial untuk menyelesaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DT-SEN) yang masih bermasalah.
"Selesaikan dulu persoalan DT SEN itu, tidak bisa asal kasih duit bae, tapi harus terukur, harus rigitlah," pintanya.
Sehingga penerima PKM senila Rp 25 juta tersebut benar-benar tepat sasaran tidak tumpang tindih dengan program bantuan lain seperti Progam Keluarga Harapan.
Tidak hanya itu, dukungan dari DPRD pun mengalir dengan semangat yang sama.
Ziadatul Her, SE., MH., dari Fraksi NasDem, menyebut PKM sebagai investasi sosial jangka panjang yang harus dikawal bersama.
Menurutnya, program ini menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap keluarga-keluarga Muba.
- Tag
- Share
-
-
