Pelajaran Demokrasi dari Tuntutan 17+8: Reformasi DPR dan Aspirasi Rakyat

Langkah ini diharapkan bukan sekadar jargon yang mudah terlupakan, melainkan menjadi bagian dari reformasi yang visioner, konstruktif, dan strategis.

Masyarakat tidak menuntut pengumuman megah atau daftar keputusan yang terdengar manis.

BACA JUGA:Anggota DPR Nonaktif Tak Layak Terima Gaji

BACA JUGA:Media Massa Perlu Perkuat Persatuan Bangsa

Yang dibutuhkan adalah perubahan nyata: efisiensi anggaran, peningkatan kualitas legislasi, dan wakil rakyat yang benar-benar mencerminkan suara serta hati nurani konstituennya.

Transparansi semacam ini harus dapat dipantau langsung oleh publik, hari demi hari, bukan hanya disampaikan dalam konferensi pers yang seremonial.

Tanpa pengawasan yang berkelanjutan dan keterlibatan publik yang nyata, keputusan ini berisiko menjadi sekadar catatan kaki dalam sejarah panjang ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif.

Situasi terkini di Indonesia turut dipantau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amnesty International.

Keberhasilan pemerintah dalam merespons tuntutan rakyat dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai model demokrasi terbesar di dunia Muslim.

Hal ini, sekaligus membuka peluang kerja sama bilateral yang lebih luas, termasuk dukungan teknis dari mitra internasional, seperti Uni Eropa.

Keputusan strategis ini berpotensi meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata dunia, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan arah reformasi yang dijalankan.

Dengan memenuhi aspirasi publik secara nyata, pemerintah tidak hanya membangun legitimasi demokratis, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi stabilitas ekonomi nasional, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap arus investasi asing dan dinamika perdagangan internasional.

Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mengandalkan ekosistem teknologi informasi untuk memperkuat demokrasi.

Di bawah kerangka Dewan Perdagangan dan Teknologi (TTC), mereka mengembangkan koordinasi lintas sektor, memperkuat rantai pasok teknologi, serta membangun tata kelola data dan platform digital yang aman.

Sistem pemantauan dan pengawasan demokrasi yang mereka bangun mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus mendengar aspirasi publik secara langsung.