Polri Tangkap Pelaku Penyebar Konten Tiktok Provokatif, Ajakan Penjarahan dan Kerusuhan Ditindak Tegas

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Kamis , 04 Sep 2025 - 21:19

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pemilik akun media sosial TikTok yang diduga membuat dan menyebarkan konten provokatif berupa ajakan melakukan penjarahan-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pemilik akun media sosial TikTok yang diduga membuat dan menyebarkan konten provokatif berupa ajakan melakukan penjarahan di rumah sejumlah tokoh publik dan anggota DPR RI.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (03/09/2025), mengatakan bahwa penangkapan dilakukan pada Senin (1/9) terhadap tersangka berinisial IS (39), seorang karyawan swasta.

"Modus operandi tersangka adalah membuat dan mengunggah konten video melalui akun TikTok miliknya dengan tujuan menimbulkan rasa benci kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan kebangsaan, serta menghasut massa untuk melakukan penjarahan," ujar Himawan.

Konten yang diunggah IS melalui akun @hs02775 berisi ajakan penjarahan terhadap rumah anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya), dan termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Dalam visualisasi konten itu terlihat jelas ajakan penjarahan," ujar Himawan menambahkan.

Barang bukti yang disita penyidik kepolisian dari tersangka berupa satu KTP, satu unit telepon genggam, serta akun TikTok @hs02775 yang memiliki 2.281 pengikut.

Tersangka ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri sejak 2 September 2025.

Atas perbuatannya, IS disangkakan melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

Selain itu tersangka juga dijerat Pasal 160 KUHP dengan ancaman enam tahun penjara dan Pasal 161 ayat (1) KUHP dengan ancaman empat tahun penjara.

polri tangkap pelaku penyebar konten tiktok provokatif, ajakan penjarahan dan kerusuhan ditindak tegas                            koranpalpos.com - direktorat tindak pidana siber bareskrim polri menangkap pemilik akun media sosial tiktok yang diduga membuat dan menyebarkan konten provokatif berupa ajakan melakukan penjarahan di rumah sejumlah tokoh publik dan anggota dpr ri.
direktur tindak pidana siber bareskrim polri brigjen pol. himawan bayu aji dalam konferensi pers di gedung bareskrim polri, jakarta, rabu (03/09/2025), mengatakan bahwa penangkapan dilakukan pada senin (1/9) terhadap tersangka berinisial is (39), seorang karyawan swasta.
"modus operandi tersangka adalah membuat dan mengunggah konten video melalui akun tiktok miliknya dengan tujuan menimbulkan rasa benci kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan kebangsaan, serta menghasut massa untuk melakukan penjarahan," ujar himawan.
baca juga:apresiasi gubernur sigap antisipasi pasca demonstrasi 
baca juga:dpr ri segera tuntaskan ruu kepariwisataan, anggaran promosi pariwisata diminta ditambah
konten yang diunggah is melalui akun @hs02775 berisi ajakan penjarahan terhadap rumah anggota dpr ri nonaktif ahmad sahroni dan eko hendro purnomo (eko patrio), surya utama (uya kuya), dan termasuk ketua dpr ri puan maharani.
"dalam visualisasi konten itu terlihat jelas ajakan penjarahan," ujar himawan menambahkan.
barang bukti yang disita penyidik kepolisian dari tersangka berupa satu ktp, satu unit telepon genggam, serta akun tiktok @hs02775 yang memiliki 2.281 pengikut.
baca juga:mengenang acil bimbo: dari musisi legendaris hingga pecinta lingkungan 
baca juga:ruu perampasan aset jadi sorotan: dpr, presiden, dan mahasiswa saling dengar aspirasi
tersangka ditahan di rumah tahanan bareskrim polri sejak 2 september 2025.
atas perbuatannya, is disangkakan melanggar pasal 45 ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.
selain itu tersangka juga dijerat pasal 160 kuhp dengan ancaman enam tahun penjara dan pasal 161 ayat (1) kuhp dengan ancaman empat tahun penjara.
baca juga:waspadai hoaks terkait demonstrasi, penjarahan, dan provokasi digital
baca juga:gedung dprd sumsel dan ditlantas polda dibakar massa, 42 remaja diamankan polisi
sebagaimana diketahui penangkapan tersangka ini merupakan salah satu hasil dari patroli siber yang dilakukan oleh direktorat tindak pidana siber bareskrim polri sejak 23 agustus 2025.
sebanyak 592 akun dan konten provokatif telah diblokir bekerja sama dengan kementerian komunikasi dan digital.
sementara itu, direktorat tindak pidana siber badan reserse kriminal polri menangkap pemilik akun media sosial tiktok berinisial cs (30) yang diduga menyebarkan konten provokatif terkait ajakan aksi pembakaran bandara internasional soekarno-hatta, tangerang, banten.
direktur tindak pidana siber bareskrim polri brigadir jenderal polisi himawan bayu aji dalam konferensi pers di gedung bareskrim polri, jakarta, mengungkapkan penangkapan pemilik akun media sosial tiktok yang merupakan seorang karyawan swasta itu dilakukan pada senin (1/9).
"tersangka membuat konten provokatif berdasarkan perkembangan situasi demonstrasi," katanya.
himawan menjelaskan bahwa konten provokatif itu berpotensi membahayakan objek vital nasional karena menghasut untuk melakukan demo di bandara soekarno-hatta yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.
dalam penangkapan itu, penyidik kepolisian menyita sejumlah barang bukti berupa satu lembar ktp atas nama cs, satu unit telepon genggam, dan satu akun tiktok dengan nama pengguna @cecepmunich.
meski telah ditetapkan sebagai tersangka, tambah himawan, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap cs, melainkan mewajibkan yang bersangkutan untuk melapor dua kali dalam sepekan.
pasal yang disangkakan kepada tersangka, yakni pasal 161 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.
terpisah, direktorat tindak pidana siber (dittipidsiber) bareskrim polri menangkap pasangan suami istri yang diduga menjadi penghasut aksi penggerudukan rumah ahmad sahroni dan polres jakarta utara (jakut) di media sosial.
direktur tindak pidana siber (dirtipidsiber) bareskrim polri brigjen pol. himawan bayu aji mengungkapkan bahwa sang suami berinisial sb (35) selaku pemilik akun facebook dengan nama nannu, sedangkan sang istri yang berinisial g (20) selaku pemilik akun facebook bambu runcing.
“modus operandi yang bersangkutan, yaitu membuat dan mengunggah konten yang menimbulkan rasa benci kepada individu, kelompok, masyarakat tertentu berdasarkan kebangsaan, mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain, dan menghasut supaya melakukan aksi geruduk rumah anggota dpr ahmad sahroni dan polres jakarta utara melalui grup facebook,” kata himawan di jakarta, rabu (3/9) malam.
tersangka sb dengan akun facebook nannu mengunggah ajakan penggerudukan rumah ahmad sahroni pada grup facebook bernama jual beli cilincing yang beranggotakan 86.900 pengikut.
sementara itu, tersangka g dengan akun facebook bambu runcing mengunggah ajakan penggerudukan rumah ahmad sahroni dan polres jakut pada grup facebook bernama loker daerah sunter jakarta utara yang beranggotakan 9.100 pengikut.
himawan menambahkan, tersangka sb juga merupakan admin grup whatsapp bernama kopi hitam yang kemudian berganti nama menjadi bem ri dan berganti nama lagi menjadi acab 1312.
grup tersebut memiliki 192 anggota.
“grup whatsapp tersebut yang digunakan untuk mengumpulkan orang-orang yang mendatangi rumah ahmad sahroni,” ujarnya.
pasal yang disangkakan adalah pasal 45 ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) undang-undang (uu) nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 160 jo. pasal 161 ayat (1) kuhp.
penangkapan tersangka ini merupakan bagian hasil dari patroli siber yang dilakukan oleh dittipidsiber bareskrim polri sejak 23 agustus 2025.
sedangkan polda metro jaya mengungkapkan peran enam tersangka penghasut yang mendorong para pelajar dan anak-anak melakukan kerusuhan semasa demonstrasi di beberapa bagian wilayah dki jakarta.
kepala bidang humas polda metro jaya kombes pol ade ary di jakarta, selasa, menyampaikan bahwa direktur utama lokataru foundation berinisial dmr, staf lokataru foundation berinisial ms, dan empat tersangka lainnya menyebarkan hasutan yang ditujukan kepada para pelajar melalui platform media sosial.
menurut dia, hasutan yang mereka sampaikan lewat media sosial telah mendorong pelajar dan anak-anak untuk ikut melakukan kerusuhan yang bisa membahayakan keselamatan mereka di lokasi unjuk rasa.
"pelaku dmr ini merupakan admin akun instagram lf yang berperan melakukan kolaborasi dengan akun lainnya menyebarkan ajakan dan penghasutan kepada pelajar melalui sejumlah tagar dan postingan untuk melakukan aksi anarkis," katanya.
pelaku ms selaku admin akun @bpp, menurut dia, juga berkolaborasi dengan pemilik akun lain untuk menyebar ajakan melakukan perusakan.
menurut polisi, sh selaku admin akun instagram berinisial @gm mengajak orang untuk melakukan perusakan dan ka berkolaborasi untuk menghasut orang melakukan perusakan.
sementara itu, rap selaku admin akun @rap menurut polisi menyampaikan tutorial pembuatan bom molotov dalam siaran langsung di platform media sosial yang banyak dilihat oleh pelajar.
polisi menyampaikan bahwa rap juga menjadi koordinator pembawa bom molotov ke lokasi unjuk rasa.
"pelaku ini juga membagikan lokasi-lokasi bom molotov yang sudah disiapkan dan dapat diambil peserta untuk ikut aksi unjuk rasa," kata ade.
pelaku berinisial fl sebagai admin akun @fg melakukan siaran langsung di platform media sosial saat demonstran melakukan kerusuhan pada senin (25/8) menurut polisi.
kepala unit 2 kamneg direktorat reserse kriminal umum polda metro jaya kompol gilang prasetya mengatakan bahwa siaran langsung fl yang memperlihatkan kerusuhan semasa unjuk rasa ditonton sampai sekitar 10 juta orang.
petugas mendapati ajakan-ajakan untuk memperbesar kerusuhan yang disampaikan melalui platform media sosial.
"kami juga melakukan analisis serta pendalaman melalui laboratorium forensik digital yang mendapatkan adanya tutorial pembuatan bom molotov, penyebaran lokasi bom molotov...," kata gilang.
polisi menangkap tersangka dmr, ms, sh, ka, rap, dan fl karena berperan dalam mengajak pelajar dan anak-anak untuk ikut melakukan kerusuhan di sejumlah lokasi unjuk rasa.
"kami sudah melakukan monitoring dan analisis untuk mengungkap kasus ini sejak senin (25/8)," kata ade.
di sisi lain, keluarga dari laras faizati khairunnisa (lfk), tersangka kasus dugaan penghasutan terkait unjuk rasa, mempertanyakan prosedur penetapan laras sebagai tersangka oleh direktorat tindak pidana siber (dittipidsiber) bareskrim polri.
pengacara laras faizati, abdul gafur sangadji, mengatakan bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka terjadi begitu cepat dan tidak ada pemberian kesempatan klarifikasi oleh laras kepada penyidik.
“pada tanggal 31 agustus 2025, beliau (lfk) dilaporkan dan tanggal 31 itu juga langsung ditetapkan sebagai tersangka. pada tanggal 1 september, beliau langsung dilakukan penjemputan paksa oleh pihak siber bareskrim polri tanpa pernah ada proses meminta klarifikasi dan penjelasan dari laras,” katanya dikutip di jakarta, kamis (04/09/2025).
selain itu, gafur mengungkapkan bahwa tim kuasa hukum ataupun keluarga tidak diberi tahu oleh penyidik siapakah sosok yang melaporkan laras ke bareskrim polri.
“ini sangat penting buat kami. kenapa? karena seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka itu harus tahu atas perkara apa dia diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka atas laporan siapa,” ujarnya.
gafur menilai upaya ini merupakan upaya pembungkaman terhadap suara masyarakat karena laras hanya meluapkan kekecewaannya kepada mabes polri di media sosial usai terjadinya insiden rantis menabrak seorang sopir ojek online bernama affan kurniawan.
sementara itu, ibunda dari laras faizati, fauziah, berhadap agar proses hukum terhadap putrinya bisa dihentikan.
“anak saya ini anak yang baik. hanya mungkin dia menyuarakan suara hatinya saja. tolong jangan sampai proses hukumnya terjadi. mohon bantuannya laras dibebaskan,” ucapnya.
atas pernyataan yang disampaikan pihak laras faizati, dittipidsiber bareskrim polri pun buka suara.
direktur tindak pidana siber (dirtipidsiber) bareskrim polri brigjen pol. himawan bayu aji mengatakan bahwa tindak pidana siber merupakan pidana yang memiliki kekhususan tersendiri, salah satunya perubahan yang cepat karena menggunakan teknologi.
"agar barang bukti digital yang didapatkan penyidik tidak dihilangkan ataupun diubah, dibutuhkan gerak cepat oleh penyidik dalam penindakan. ini adalah strategi penyidikan yang kami lakukan sehingga kami langsung melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan,” katanya.
sementara itu, lembaga kajian strategis kepolisian indonesia (lemkapi) menilai langkah polda metro jaya yang menangkap enam tersangka penghasut yang diduga memicu aksi anarkistis semasa unjuk rasa di dki jakarta, adalah murni penegakan hukum.
“polisi menangkap karena mereka melakukan pelanggaran hukum, yakni melakukan provokasi dan mengajak anak-anak pelajar turun ke jalan untuk melakukan tindakan anarkistis,” kata direktur lemkapi edi hasibuan di jakarta, rabu (03/09/2025).
menurut edi, tindakan para tersangka merupakan perbuatan melanggar hukum. dirinya pun mendukung langkah polda metro jaya yang menindak para tersangka.
“kita dukung polda metro jaya memproses hukum siapapun yang jadi dalang dari aksi anarkistis yang berbuntut pembakaran dan penjarahan harta milik warga,” katanya.
edi juga mengatakan bahwa pihaknya mendukung aksi demo asalkan tidak anarkis dan tidak memprovokasi serta melibatkan anak-anak di bawah umur.
terpisah, jaringan muslim madani (jmm) menyayangkan terjadinya kerusuhan dalam rangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah daerah, yang diwarnai perusakan fasilitas umum dan penjarahan, sehingga penegakan hukum bagi dalangnya perlu ditindak tegas.
"siapapun yang melakukan hasutan dan provokasi di tengah keresahan masyarakat telah mengkhianati nkri. jika tidak ditindak tegas, hal ini dapat mengancam persatuan dan persaudaraan bangsa," ujar direktur eksekutif jmm syukron jamal di jakarta.
syukron menegaskan unjuk rasa adalah bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam uud 1945 dan undang-undang nomor 9 tahun 1998.
"kami mendukung unjuk rasa sebagai medium menyuarakan aspirasi. namun, tindakan anarkis seperti perusakan dan penjarahan jelas mencederai nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban," ujar syukron.
ia menyebut aksi yang awalnya bertujuan mengangkat persoalan sosial ekonomi rakyat menjadi bias akibat provokasi sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab.
menurut dia, provokasi tersebut berpotensi memperburuk kondisi sosial, ekonomi, bahkan politik nasional.
syukron mendukung langkah pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum di bawah arahan presiden prabowo subianto, untuk menindak para pelaku kerusuhan serta mengusut aktor intelektual di balik kejadian tersebut.
"kami mendukung penuh proses penegakan hukum, dengan catatan harus dilakukan secara adil dan transparan," ujarnya.
ia juga mengingatkan bahwa tindakan provokatif yang menyebabkan kerusuhan termasuk dalam kategori perbuatan tercela menurut ajaran islam.
mengutip hadist nabi muhammad saw. dan surat al-qalam ayat 10–11.
"nabi muhammad saw dalam hadist yang diriwayatkan muslim bahkan secara tegas menyebut orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut (namimah) sebagai 'orang-orang yang paling buruk diantara kalian'," kata dia.
di sisi lain, jmm mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga semangat persaudaraan dan menyampaikan aspirasi secara damai serta konstitusional.
"kami juga mendorong pemerintah dan dpr untuk lebih peka terhadap persoalan rakyat. aspirasi seharusnya didengar tanpa harus menunggu viral atau adanya kejadian luar biasa," kata syukron.
kemudian, ketua umum himpunan pengusaha kristen indonesia (hipki) david herson menilai ketegasan pemerintah dalam menindak dan memproses hukum pada setiap provokator maupun pelaku kejahatan yang menunggangi aksi unjuk rasa damai, akan menjadi kunci dalam pemulihan aktivitas perekonomian.
"penting bagi aparat penegak hukum untuk menindak dan memproses secara hukum bagi setiap provokator maupun pelaku kejahatan yang menunggangi aksi demo damai yang berakhir dengan pembakaran dan penjarahan serta perusakan fasilitas umum yang sangat merugikan," kata david dalam keterangannya di jakarta.
david mengatakan ketegasan pemerintah tersebut akan menciptakan kestabilan keamanan dalam negeri yang pada ujungnya akan menciptakan situasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara optimal.
kestabilan politik dan keamanan juga akan memastikan indonesia tidak terpengaruh oleh permainan geopolitik.
ia menilai situasi politik yang tidak stabil akan membuat banyak investor memilih bersikap defensif dengan melepaskan sahamnya, sehingga aktivitas jual semakin dominan di pasar.
kondisi tersebut juga akan membuat rupiah melemah terhadap dolar as dan mata uang utama lainnya, yang akan berujung dengan hilangnya kepercayaan sementara terhadap stabilitas ekonomi nasional.
pelemahan rupiah tersebut tidak hanya berdampak pada sektor perdagangan dan impor, tetapi juga memperbesar tekanan inflasi yang akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
kondisi pasar lokal juga sangat dipengaruhi oleh kestabilan politik dan keamanan, dan jika tidak diantisipasi maka gangguan keamanan akan membuat perputaran ekonomi dan mampu membuat tidak hanya kestabilan ekonomi, melainkan kestabilan keamanan juga bergejolak.
david memahami bahwa menyampaikan pendapat di muka umum atau berunjuk rasa adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan negara harus menjamin hak tersebut bisa terlaksana.
namun, ia juga menekankan pemerintah harus tetap waspada dengan adanya penyusup yang berupaya menimbulkan kekacauan di tengah aksi damai tersebut.
"setiap aspirasi harus didengarkan oleh pemerintah, namun pemerintah perlu hati-hati bahwa selalu ada penumpang gelap yang berupaya untuk membenturkan pemerintah dan masyarakat, bahkan masyarakat dengan masyarakat sipil itu sendiri," tuturnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 5 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan