Ormas Islam Dukung Presiden Prabowo, Akademisi Ingatkan Ketimpangan, DPR Diminta Hentikan Tunjangan

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Minggu , 31 Aug 2025 - 20:52

Massa mendatangi kediaman anggota DPR RI Fraksi Nasdem Ahmad Syahroni di Tanjung Priok yang berakhir dengan pengrusakan dan penjarahan-Foto : ANTARA-

ormas islam dukung presiden prabowo, akademisi ingatkan ketimpangan, dpr diminta hentikan tunjangan                            koranpalpos.com - sebanyak 16 organisasi kemasyarakatan (ormas) islam, yang diwakili para ketua umum dan sekretaris jenderalnya masing-masing, sepakat bahu-membahu membantu presiden prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.
ke-16 ormas islam termasuk nu dan muhammadiyah memenuhi undangan presiden prabowo subianto di kediaman pribadinya di hambalang, kabupaten bogor, jawa barat, sabtu, untuk berdialog dan berdiskusi membahas masalah dan tantangan yang dihadapi dalam beberapa hari terakhir.
diskusi itu, yang berlangsung selama 3 jam, turut dihadiri oleh menteri pertahanan sjafrie sjamsoeddin, kepala badan intelijen negara (bin) m. herindra, ketua mpr ri ahmad muzani, kemudian ada juga menteri sekretaris negara prasetyo hadi, dan sekretaris kabinet teddy indra wijaya.
baca juga:pan nonaktifkan eko patrio dan uya kuya dari keanggotaan dpr ri
baca juga:palembang mencekam: polisi amankan 42 remaja terduga pelaku aksi anarkis !
"kami mendapatkan kesempatan untuk berdialog dengan bapak presiden yang didampingi dengan sejumlah menteri kabinet, ketua mpr ri, kepala bin. kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum, tetapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi khususnya hari-hari ini, dan kami bersepakat untuk bersama-sama, bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat untuk supaya lebih tenang," kata ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama (ketum pbnu) yahya cholil staquf, mewakili 16 ormas tersebut, sebagaimana disiarkan oleh sekretariat presiden, sabtu malam.
dalam kesempatan yang sama, gus yahya, panggilan akrab yahya cholil staquf, menyebut dirinya meyakini pemerintahan presiden prabowo, dibantu dengan para pemimpin umat, dapat bersama-sama mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.
kemudian, gus yahya menyampaikan pertemuan di hambalang hari ini akan dilanjutkan di istana negara, jakarta, juga bersama dengan perwakilan dari organisasi kemasyarakatan islam.
baca juga:kondisi terkini rumah eko patrio pasca penjarahan: dijaga ketat polisi dan tni ! 
baca juga:rumah menteri keuangan sri mulyani dijarah massa di bintaro: begini kronologi lengkapnya !
"mudah-mudahan dari sana nanti akan ada sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai tekad bersama, kesepakatan bersama antara presiden prabowo subianto dengan ormas-ormas islam sebagai perwakilan dari tubuh umat islam di indonesia ini," sambung gus yahya.
dalam kesempatan yang sama, ketua umum pimpinan pusat (ketum pp) muhammadiyah prof. haedar nashir menyebut masing-masing ormas telah memberikan masukan dan pandangannya kepada presiden prabowo.
"pak presiden begitu terbuka, dan kami punya pandangan yang sama bahwa kita, kekuatan ormas islam sebagai kekuatan yang punya sejarah yang panjang di republik ini dalam kemerdekaan, dan pascakemerdekaan memahami, menghayati betul bahwa persatuan, keutuhan dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama," kata haedar nashir, yang juga berbicara mewakili 16 ormas islam yang bertemu presiden prabowo hari ini.
baca juga:kerusuhan di dprd makasar: 67 mobil terbakar, dan 3 orang tewas ! 
baca juga:empati prabowo atas tragedi affan
haedar melanjutkan 16 ormas islam yakin seluruh rakyat indonesia dapat memanfaatkan demokrasi dengan penuh tanggung jawab, dan penuh adab.
ketum pp muhammadiyah itu juga lanjut mengingatkan seluruh masyarakat untuk mewaspadai hal-hal yang dapat merusak demokrasi, misalnya seperti aksi kekerasan, dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa indonesia.
pengasuh pondok pesantren (ponpes) sultan mahmud badaruddin palembang, sumatera selatan, kh muhammad soni suharsono mengajak umat dan seluruh lapisan masyarakat untuk menahan diri, bersabar serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh keadaan.
menurut kh soni, bangsa indonesia sejatinya dikenal sebagai bangsa yang santun, damai, dan menjunjung nilai-nilai persaudaraan.
oleh sebab itu, tindakan kekerasan dan perusakan sama sekali tidak mencerminkan jati diri bangsa.
"saya mengajak umat untuk bersabar dan tidak terpancing provokasi. hakikat bangsa indonesia adalah bangsa yang santun, menghormati hukum, dan menghindari cara-cara kekerasan. apalagi, penjarahan yang justru merugikan diri sendiri dan orang lain," ujar kiai soni melalui keterangan diterima di jakarta.
ia menegaskan penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, tetapi harus dilakukan secara damai dan sesuai aturan hukum.
menurutnya, tindakan anarkis hanya akan memperburuk keadaan dan mengganggu stabilitas keamanan nasional.
"kami mendukung penuh kapolri jenderal listyo sigit prabowo dan jajaran kepolisian untuk menindak tegas setiap aksi anarkis demi memulihkan ketertiban. kita harus memberikan kepercayaan kepada aparat agar situasi kembali aman dan kondusif," ujar kiai soni.
lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa keamanan merupakan syarat utama stabilitas ekonomi dan kehidupan sosial.
ketika masyarakat resah dan takut beraktivitas, roda perekonomian akan terhambat, dan dampaknya bisa dirasakan secara luas.
"karena itu, mari kita semua menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masing-masing. hindari cara-cara kekerasan, pilihlah jalur dialog, dan selalu utamakan kepentingan bangsa di atas segalanya," katanya.
kh soni juga mengajak para tokoh agama, guru, santri, dan wali santri untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesabaran, kesantunan, dan persatuan bangsa.
“dengan hati yang sabar, pikiran yang jernih, dan langkah yang damai, kita bisa menjaga persaudaraan dan merajut kembali keharmonisan bangsa. saatnya bersatu menjaga indonesia agar tetap aman, damai, dan bermartabat,” kata dia.
pakar kebijakan publik universitas jenderal soedirman (unsoed) purwokerto prof slamet rosyadi meminta pemerintah bersikap serius dalam menangani persoalan ketimpangan sosial yang memicu gelombang aksi demonstrasi/demo atau unjuk rasa di berbagai daerah.
"pemerintah harus menanggapi ini (demo) secara serius. ini terjadi karena ada perilaku-perilaku dari anggota dpr ri yang terlalu berlebihan dalam menanggapi, terutama terkait dengan kenaikan gaji dan juga pajak yang ditanggung oleh negara," katanya di purwokerto, kabupaten banyumas, jawa tengah.
menurut dia, hal itu dinilai kontradiktif dengan kondisi masyarakat yang membayar pajak, namun tidak mendapatkan manfaatnya secara signifikan dan terkesan manfaat pajak tersebut hanya dinikmati oleh pejabat, sehingga memperbesar ketimpangan sosial.
oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus menanggapi permasalahan tersebut secara serius dengan mempersempit kesenjangan sosial ekonomi melalui mekanisme subsidi atau program lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
terkait dengan penanganan aksi unjuk rasa, dia meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi demonstrasi.
menurut dia, hal itu disebabkan insiden yang menimbulkan korban dapat memicu kemarahan publik menjadi lebih parah.
"aparat penegak ketertiban harus hati-hati ketika menghadapi masalah. jangan sampai justru melakukan blunder," kata dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (fisip) unsoed itu.
ia mengatakan tindakan yang tidak sesuai prosedur di lapangan dapat menjadi bumerang bagi pemerintah seperti dalam unjuk rasa di jakarta pada hari kamis (28/8) yang menimbulkan korban jiwa justru membuat situasi semakin kompleks dan memicu eskalasi.
jika gelombang unjuk rasa ini melibatkan lebih banyak pihak, kata dia, eskalasi akan semakin tidak terkendali, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah dan aparat keamanan terutama bagaimana penanganan di lapangan.
"pemerintah harus fokus mengendalikan situasi, jangan sampai menimbulkan jatuhnya korban," kata prof slamet menegaskan.
sedangkan, ketua yayasan lembaga bantuan hukum indonesia (ylbhi) muhammad isnur meminta kepada aparat kepolisian maupun tentara untuk menahan diri saat menghadapi massa dari aksi unjuk rasa.
dia mengatakan bahwa pada sabtu (30/8) malam hingga minggu dini hari, situasi demonstrasi yang berujung kericuhan di beberapa titik di jakarta cukup mencekam.
dia menduga tak sedikit yang menjadi korban dan mengalami kekerasan pada momen tersebut.
"yang terpenting adalah sebenarnya sekarang meminta kepada penguasa untuk memerintahkan kepada aparatnya untuk menahan diri, tentara, polisi, semuanya tahan diri," kata isnur, minggu (31/08/2025).
untuk itu, dia meminta kepada aparat kepolisian untuk tidak menunjukkan arogansi, kekejaman, dan tidak menunjukkan kekuatan senjata kepada massa demonstran.
"hadapilah rakyat dengan humanis ya," kata dia.
hingga minggu siang, pihaknya pun masih mendata jumlah korban atau orang-orang yang ditangkap karena aksi semalam yang mengalami kericuhan.
"kami sedang meminta tim baik itu paramedis, baik itu paralegal maupun kantor-kantor lbh, sedang mendata," kata dia.
sebelumnya pada jumat (31/8) hingga minggu dini hari, aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan terjadi di sekitar kompleks parlemen, senayan, semanggi, kwitang, senen, hingga tanjung priok.
selain itu, sejumlah rumah anggota dpr pun dijarah, di antaranya rumah ahmad sahroni, eko patrio, hingga uya kuya.
fraksi partai demokrasi indonesia (pdi) perjuangan dewan perwakilan rakyat (dpr) meminta tunjangan perumahan anggota dpr serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan dihentikan.
ketua dewan pimpinan pusat (dpp) pdi perjuangan said abdullah mengatakan fraksi pdi perjuangan dpr memandang politik bukan sekedar rasionalitas dan kesepakatan, melainkan yang harus melekat dalam politik di setiap waktu merupakan etik, empati dan simpati.
"oleh sebab itu mengenai tunjangan terhadap anggota dpr yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati," ujar said dalam keterangan tertulis di jakarta, sabtu malam (30/08/2025).
maka dari itu, dirinya menuturkan semua hal yang telah terjadi akan menjadi pelajaran bagi dpr ke depannya.
sebagai anggota fraksi pdi perjuangan dpr, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan anggota dpr tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
tetapi, said mengajak seluruh anggota dpr untuk mengukur diri apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja dpr dan mempertanyakan fungsi dpr sebagai aspirator serta saat perekonomian rakyat serba sulit karena menyabung nasib di jalanan, dpr justru mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa.
apabila berbagai ukuran etik itu bisa dijalankan oleh mayoritas anggota di dpr, menurutnya, tentu tidak akan ada lagi berbagai tunjangan dan fasilitas yang melampaui nilai nilai kepatutan (etik).
"jika tiap anggota dpr memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan," tuturnya.
sebaliknya jika mayoritas anggota dpr bekerja dengan simpatik, mendengar dan mengartikulasikan aspirasi aspirasi rakyat, sambung dia, mungkin saja rakyat tidak akan mempertanyakan eksistensi dan kemanfaatan dpr.
oleh karena itu dengan denyut aspirasi rakyat yang terus bisa diperjuangkan, dikatakan bahwa maka dengan sendirinya muruah dpr bisa dijaga.
dengan demikian, said menyampaikan bagi fraksi pdi perjuangan, ketiga nilai itu menjadi penting sebab merupakan jiwa bagi gerak politik dpr, bukan sekadar kesepakatan dan ketentuan legal formal.
dia mengatakan pimpinan fraksi pdi perjuangan dpr telah memberi peringatan kepada para anggota fraksi untuk memiliki sense of krisis alias sensitivitas terhadap krisis, seperti tepo seliro (tenggang rasa) dan memerintahkan untuk terus mawas diri.
"pasalnya dpr merupakan etalase, di mana rakyat memiliki hak untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap menyimpang dan tidak patut," ungkap pria yang juga merupakan ketua badan anggaran dpr itu menegaskan.
terpisah, ketua fraksi partai gerindra dpr ri budisatrio djiwandono mengatakan fraksi gerindra menyetujui penghentian tunjangan-tunjangan anggota dewan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
"fraksi gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata budisatrio dalam keterangannya di jakarta, sabtu (30/08/2025).
budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota dpr fraksi partai gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
ia memerintahkan agar seluruh anggota fraksi tetap berada di indonesia serta turun langsung untuk berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.
ia juga mengingatkan seluruh anggota dpr untuk lebih peka dan berempati agar tidak melukai perasaan serta kepercayaan masyarakat.
“saya tegaskan kepada seluruh anggota dpr dari fraksi partai gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri," ujarnya.
wakil ketua dpp partai gerindra tersebut mengatakan ketua umum partai gerindra prabowo subianto menginstruksikan seluruh anggota dpr fraksi gerindra untuk terus bersama rakyat serta mendengar dan menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat.
"sejalan dengan instruksi ketua umum dan ketua dewan pembina partai gerindra, bapak prabowo subianto, semua anggota dpr harus hadir bersama rakyat, turun dan mendengarkan keluh kesah masyarakat. kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas,” tuturnya.
dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam sejumlah insiden aksi demonstrasi di berbagai daerah.
“atas nama pribadi dan fraksi gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, baik di jakarta, makassar, maupun di kota-kota lainnya. jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa,” kata budisatrio.
budisatrio menilai bahwa rangkaian tragedi yang terjadi merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat yang harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem dan tata kelola bernegara.
“dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat indonesia. kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi," ujarnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 1 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan