Ormas Islam Dukung Presiden Prabowo, Akademisi Ingatkan Ketimpangan, DPR Diminta Hentikan Tunjangan

"Hadapilah rakyat dengan humanis ya," kata dia.

Hingga Minggu siang, pihaknya pun masih mendata jumlah korban atau orang-orang yang ditangkap karena aksi semalam yang mengalami kericuhan.

"Kami sedang meminta tim baik itu paramedis, baik itu paralegal maupun kantor-kantor LBH, sedang mendata," kata dia.

Sebelumnya pada Jumat (31/8) hingga Minggu dini hari, aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan terjadi di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Semanggi, Kwitang, Senen, hingga Tanjung Priok.

Selain itu, sejumlah rumah Anggota DPR pun dijarah, di antaranya rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, hingga Uya Kuya.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta tunjangan perumahan Anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan dihentikan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan Fraksi PDI Perjuangan DPR memandang politik bukan sekedar rasionalitas dan kesepakatan, melainkan yang harus melekat dalam politik di setiap waktu merupakan etik, empati dan simpati.

"Oleh sebab itu mengenai tunjangan terhadap Anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati," ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu malam (30/08/2025).

Maka dari itu, dirinya menuturkan semua hal yang telah terjadi akan menjadi pelajaran bagi DPR ke depannya.

Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.

Tetapi, Said mengajak seluruh Anggota DPR untuk mengukur diri apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR dan mempertanyakan fungsi DPR sebagai aspirator serta saat perekonomian rakyat serba sulit karena menyabung nasib di jalanan, DPR justru mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa.

Apabila berbagai ukuran etik itu bisa dijalankan oleh mayoritas anggota di DPR, menurutnya, tentu tidak akan ada lagi berbagai tunjangan dan fasilitas yang melampaui nilai nilai kepatutan (etik).

"Jika tiap Anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan," tuturnya.

Sebaliknya jika mayoritas Anggota DPR bekerja dengan simpatik, mendengar dan mengartikulasikan aspirasi aspirasi rakyat, sambung dia, mungkin saja rakyat tidak akan mempertanyakan eksistensi dan kemanfaatan DPR.

Oleh karena itu dengan denyut aspirasi rakyat yang terus bisa diperjuangkan, dikatakan bahwa maka dengan sendirinya muruah DPR bisa dijaga.