Dugaan Korupsi Kuota Haji: KPK Cegah Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas ke Luar Negeri !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 12 Aug 2025 - 11:11

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berjalan ke ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025)-FOTO : ANTARA-

dugaan korupsi kuota haji: kpk cegah eks menag yaqut cholil qoumas ke luar negeri !                             koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) resmi mengeluarkan larangan bepergian ke luar negeri bagi mantan menteri agama yaqut cholil qoumas (ycq).
pencegahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada kementerian agama (kemenag) tahun 2023–2024.
juru bicara kpk, budi prasetyo, menyatakan bahwa larangan tersebut berlaku selama enam bulan, terhitung sejak 11 agustus 2025.
baca juga: kpk tangkap bupati kolaka timur usai rekernas nasdem : ini kasusnya yang menjeratnya !
baca juga:kpk kerahkan tim ke daerah, kejar jejak harun masiku yang masuk dpo sejak 2020
selain yaqut, kpk juga mencekal dua orang lainnya, yakni iaa dan fhm, yang diketahui merupakan mantan staf khusus menag dan seorang pihak swasta.
"keberadaan yang bersangkutan di wilayah indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut," jelas budi kepada wartawan di jakarta, selasa (12/8).
kasus ini mencuat setelah kpk memulai penyidikan resmi pada 9 agustus 2025, dua hari setelah memintai keterangan yaqut pada 7 agustus.
baca juga:kpk usut kasus mesin edc bank
baca juga:sinergi kpk-pemda: dorong penguatan tata kelola daerah demi efektivitas pelayanan publik jakarta 10 juli 2025
berdasarkan hasil penghitungan awal bersama badan pemeriksa keuangan (bpk), kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai lebih dari rp1 triliun.
dugaan korupsi tersebut mencakup manipulasi penentuan kuota tambahan haji dari pemerintah arab saudi pada tahun 2024.
dari total tambahan 20.000 kuota, kemenag membagi secara merata 50:50 — yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
baca juga:dua anggota dprd oku diperiksa kpk ri, termasuk mantan pj bupati oku
baca juga:kpk periksa mantan pj bupati oku dan sejumlah pejabat terkait kasus pupr
namun, pembagian ini dinilai melanggar pasal 64 undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yang mengatur bahwa kuota haji khusus hanya sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen dialokasikan untuk haji reguler.
temuan dugaan pelanggaran tersebut sebelumnya juga diungkap oleh panitia khusus (pansus) angket haji dpr ri.
mereka menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan haji 2024, mulai dari pembagian kuota, mekanisme distribusi, hingga potensi pelanggaran prosedural yang merugikan jemaah.
baca juga:kpk periksa saksi bansos presiden
baca juga:tim kpk ri kembali lakukan penggeledahan di kabupaten oku
ketua pansus mengungkap bahwa kebijakan pembagian kuota tambahan tersebut berpotensi merugikan ribuan calon jemaah haji reguler, yang seharusnya mendapatkan porsi kuota lebih besar sesuai ketentuan undang-undang.
kpk menegaskan bahwa pencekalan ini bertujuan memastikan kelancaran proses penyidikan dan mencegah pihak-pihak terkait melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
penyidik juga masih mengumpulkan keterangan saksi, dokumen, dan data keuangan terkait penggunaan kuota tambahan haji tersebut.
jika alat bukti yang dikumpulkan sudah cukup, kpk berencana menetapkan tersangka dalam waktu dekat.