Royalti Musik di Ruang Publik: Pemerintah, Musisi, dan Pengusaha Suarakan Sikap

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Selasa , 05 Aug 2025 - 21:19

Piyu, Gitaris grup band Padi Reborn-Foto : ANTARA-

"Kalau belum mampu, negosiasi dengan LMKN, karena itu kan ada UU-nya, peraturan pemerintah (PP)-nya, dan peraturan menteri (permen)-nya. Bicarakan baik-baik, yang terpenting ada kesadaran kolektif," ucap Menkum menegaskan.

Sementara Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan terkait pemutaran musik di ruang publik dan disesuaikan mengikuti perkembangan zaman.

"Peraturan ataupun ketentuan harus selalu dievaluasi sehubungan dengan selalu terjadi perkembangan dalam berbagai faktor," kata Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (04/08/2025).

Menanggapi aturan soal pembayaran royalti jika memutar musik di ruang publik, Alphonzus mengatakan terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan pemerintah pada saat melakukan evaluasi.

Misalnya inovasi usaha dan inovasi teknologi.

Alasannya yakni sampai kini masih terus terjadi perdebatan perihal royalti bahkan di antara pencipta, musisi dan lainnya yang menunjukkan masih adanya kekurangan dalam peraturan ataupun ketentuan.

Hal lain yang ia sampaikan yakni aturan itu bukan hal baru dan sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

"Pembayaran royalti atas pemutaran musik atau lagu di pusat perbelanjaan bukanlah hal baru," kata dia.

APPBI pun, katanya, telah melaksanakan kewajiban tersebut.

Asosiasi itu bahkan telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 26 April 2019 sebagai pembayar royalti teraktif pada saat peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-19 di Bali.

"Sampai dengan saat ini pusat perbelanjaan melakukan pembayaran royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia," tambahnya.

royalti musik di ruang publik: pemerintah, musisi, dan pengusaha suarakan sikap                            koranpalpos.com - menteri hukum (menkum) supratman andi agtas berharap para pengusaha hotel, restoran, hingga pusat perbelanjaan bisa membayar royalti atas pemutaran musik di ruang publik.
pasalnya, kata dia, pemutaran musik di ruang publik oleh pelaku usaha di tempat usahanya termasuk salah satu upaya komersialisasi.
"belajarlah menghargai hak orang lain, itu yang paling penting," ungkap supratman dalam wawancara khusus dengan antara di jakarta, senin (04/08/2025).
dengan demikian, ia menekankan dalam pembayaran royalti musik untuk upaya komersial, tidak ada kepentingan kementerian hukum (kemenkum) di dalamnya, tetapi murni untuk menghargai para pemilik hak musik.
baca juga:upaya memecah belah bangsa, pengibaran bendera bajak laut 'one piece' jelang hut ri
baca juga:gandeng alumni walisongo majukan pendidikan agama
pada awal lembaga manajemen kolektif nasional (lmkn) memungut royalti musik saat undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ditetapkan, supratman menyebutkan nilai royalti yang terkumpul dan disalurkan kepada para pemilik hak terkait hanya sekitar rp400 juta per tahun.
saat ini, kata dia, lmkn melaporkan royalti musik yang berhasil didapatkan dari penerapan aturan sebesar rp200 miliar per tahun.
meski angkanya sudah cukup baik, mantan ketua badan legislasi dewan perwakilan rakyat (dpr) itu menyampaikan masih terdapat pelaku musik yang mendapatkan royalti sangat kecil, yakni hanya rp60 ribu per tahun, sehingga hak-hak pencipta seperti itu yang terus diperjuangkan pemerintah.
"kondisi ini berbeda dengan grup, penyanyi, atau pencipta lagu yang namanya sudah besar dan melejit," katanya.
baca juga:prakirakan cuaca bmkg 3 agustus 2025: palembang dan kota besar lain diguyur hujan ringan ! 
baca juga:amnesti, abolisi, dan tantangan demokrasi digital
di sisi lain, menkum mengingatkan agar masyarakat yang merupakan penikmat musik di ruang publik komersial tidak perlu khawatir lantaran pungutan royalti atas pemutaran musik tersebut hanya dibebankan kepada pengusaha.
begitu pula dengan umkm yang memutar lagu di ruang komersial, dikatakan bahwa para umkm bisa bernegosiasi mengenai tarif royalti pemutaran musik di tempat usahanya.
"kalau belum mampu, negosiasi dengan lmkn, karena itu kan ada uu-nya, peraturan pemerintah (pp)-nya, dan peraturan menteri (permen)-nya. bicarakan baik-baik, yang terpenting ada kesadaran kolektif," ucap menkum menegaskan.
sementara asosiasi pengelola pusat belanja indonesia (appbi) meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan terkait pemutaran musik di ruang publik dan disesuaikan mengikuti perkembangan zaman.
baca juga:pemeran pendukung sebut cara berempati cukup dengan diam mendengarkan
baca juga:deru bicara sawit dan kesetaraan gender
"peraturan ataupun ketentuan harus selalu dievaluasi sehubungan dengan selalu terjadi perkembangan dalam berbagai faktor," kata ketua umum appbi alphonzus widjaja saat dihubungi antara di jakarta, senin (04/08/2025).
menanggapi aturan soal pembayaran royalti jika memutar musik di ruang publik, alphonzus mengatakan terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan pemerintah pada saat melakukan evaluasi.
misalnya inovasi usaha dan inovasi teknologi.
alasannya yakni sampai kini masih terus terjadi perdebatan perihal royalti bahkan di antara pencipta, musisi dan lainnya yang menunjukkan masih adanya kekurangan dalam peraturan ataupun ketentuan.
baca juga:waspada! serangan siber naik tajam
baca juga:pesona kebaya sebagai identitas bangsa lewat hari kebaya nasional
hal lain yang ia sampaikan yakni aturan itu bukan hal baru dan sudah diamanatkan dalam undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
"pembayaran royalti atas pemutaran musik atau lagu di pusat perbelanjaan bukanlah hal baru," kata dia.
appbi pun, katanya, telah melaksanakan kewajiban tersebut.
asosiasi itu bahkan telah mendapatkan penghargaan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia pada tanggal 26 april 2019 sebagai pembayar royalti teraktif pada saat peringatan hari kekayaan intelektual sedunia ke-19 di bali.
"sampai dengan saat ini pusat perbelanjaan melakukan pembayaran royalti kepada lembaga manajemen kolektif nasional (lmkn) sebagaimana yang diatur dalam keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia," tambahnya.
sementara terkait dengan dampak aturan, alphonzus menilai pemutaran lagu atau musik di pusat perbelanjaan dimaksudkan untuk lebih memberikan suasana dan kenyamanan bagi para pengunjung saja.
direktur hak cipta dan desain industri djki kemenkum agung damarsasongko mengatakan setiap pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik, termasuk restoran, kafe toko, pusat kebugaran, dan hotel, wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait.
aturan tersebut berlaku meskipun pelaku usaha telah berlangganan layanan seperti spotify, youtube premium, apple music, atau layanan streaming lainnya. pembayaran royalti juga termasuk pada pemutaran lagu-lagu barat.
hal tersebut dikarenakan langganan pribadi dari platform musik tersebut tidak termasuk dalam hak pemutaran musik untuk tujuan komersial di ruang publik.
pemutaran musik di ruang usaha termasuk kategori penggunaan komersial, sehingga dibutuhkan lisensi tambahan melalui mekanisme yang sah.
pembayaran royalti dilakukan melalui lembaga manajemen kolektif nasional (lmkn) sesuai amanat undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan hak cipta lagu dan atau musik.
terpisah, gitaris grup band padi reborn, piyu, mengatakan asosiasi komposer seluruh indonesia (aksi) telah membahas aturan royalti untuk pemutaran lagu di kafe bersama dengan lembaga manajemen kolektif nasional (lmkn).
musisi yang tergabung dalam aksi itu mengatakan dalam diskusi tersebut, pihaknya telah menyampaikan sejumlah usulan terkait royalti pemutaran lagu di kafe mulai dari tarif hingga implementasi aturannya.
"hari ini aku baru aja ikutin fgd (forum group discussion/diskusi kelompok terarah) bersama dengan lmkn-lmk. dari asosiasi komposer seluruh indonesia, kita menyampaikan usulan-usulan seperti berapa tarifnya, bagaimana pelaksanaannya, dan implementasinya," kata piyu di jakarta pusat, senin (04/08/2025).
nantinya aksi akan mengumumkan hasil akhir dari pembahasan tersebut.
menurut piyu, aturan soal pembayaran royalti ini sudah diatur undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta sehingga pengelola kafe tidak perlu takut atau ragu memutar lagu di ruang publik karena ketentuannya sudah jelas.
"gak usah takut (putar lagu di ruang publik) karena itu sebenarnya sudah diatur dari tahun 2014. sekarang tunggu aja hasilnya nanti kita akan katakan (hasil diskusi aksi dan lmkn)," kata dia.
sebelumnya, pada minggu (03/08/2025), menteri kebudayaan fadli zon menyatakan akan mencari solusi terhadap kasus sejumlah kafe dan tempat usaha yang enggan memutar lagu-lagu indonesia karena kekhawatiran masalah royalti.
"nanti kita benahi supaya ada jalan keluar yang win-win solution karena memang ada kesalahpahaman, ketakutan semacam itu," kata menbud di kawasan tapos, depok, jawa barat.
ia menegaskan bahwa persoalan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab kementerian kebudayaan, melainkan perlu melibatkan kementerian hukum dan ham, khususnya terkait perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual (haki).
fadli menambahkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menginisiasi koordinasi antarinstansi guna mencari jalan keluar yang adil bagi pelaku industri musik maupun para pemilik usaha.
sedangkan, komisioner lembaga manajemen kolektif nasional (lmkn) ikke nurjanah menyampaikan bahwa penyanyi dan pemusik yang tampil di kafe atau restoran tidak dibebani kewajiban untuk membayar royalti atas lagu yang dibawakan.
"pemusik dan penyanyi tidak dibebankan untuk melakukan pembayaran royalti, karena yang wajib memperoleh izin serta melakukan pembayaran royalti adalah pemilik usaha sebagai pengguna melalui lmk sesuai pasal 87 ayat 2,3, dan 4 undang-undang hak cipta," kata ikke pada selasa (05/08/2025).
ikke menjelaskan bahwa kewajiban pengelola kafe dan restoran untuk membayar royalti performing rights atau hak pertunjukan setiap tahun kepada lembaga manajemen kolektif sudah diatur dalam surat keputusan (sk) menteri hukum dan hak asasi manusia no. hki.2.ot.03.01-02 tahun 2016.
dalam hal ini, istilah performing rights digunakan untuk menyebut hak untuk menampilkan karya lagu dan musik di tempat umum.
lmkn akan memberikan lisensi pemutaran dan penampilan lagu milik pemegang hak cipta kepada pengelola tempat setelah kewajiban untuk membayar royalti dipenuhi.
"pada prinsipnya, selama hampir 10 tahun terakhir penarikan royalti ini sudah berjalan," kata ikke mengenai penarikan royalti atas hak pertunjukan.
"pembayaran royalti pr (performing rights) di kafe dan restoran telah berhasil dihimpun, dikelola, dan didistribusikan walaupun masih jauh dari proyeksi jika mengacu pada potensi dengan asumsi optimal," ia menjelaskan.
menurut dia, royalti performing rights merupakan bentuk apresiasi kepada pemegang hak cipta yang karyanya diperdengarkan di ruang publik.
"tidak dapat dipungkiri juga bahwa lagu dan musik telah menjadi nilai tambah di hotel, restoran dan kafe tersebut," katanya.
ikke menyampaikan bahwa tarif royalti hak pertunjukan sudah disusun berdasarkan kajian serta disesuaikan dengan regulasi dan praktik-praktik umum di tingkat regional maupun internasional, termasuk di antaranya mempertimbangkan kondisi sosio-demografi indonesia.
para pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe dapat menghubungi lmkn untuk mendapatkan informasi terperinci mengenai proses untuk memperoleh lisensi serta prosedur pembayaran royalti performing rights.
"kami sangat terbuka untuk berkomunikasi, berdiskusi, serta siap memfasilitasi setiap proses dan prosedur tanpa ada niat sama sekali untuk memberatkan dan menyulitkan pengguna," demikian ikke nurjanah. (ant)