Dua Kades Ditetapkan Tersangka Kasus Pemerasan Dana Desa

Reporter: Maryati |

Editor: Yuli |

Sabtu , 26 Jul 2025 - 19:07

Kejati Sumsel menggelar pres rilis penetapan tersangka kasus OTT di Kabupaten Lahat-foto:dokumen palpos-

dua kades ditetapkan tersangka kasus pemerasan dana desa                            koranpalpos.com - gelombang kejutan datang dari kabupaten lahat, sumatera selatan, setelah dua kepala desa (kades) resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemerasan oleh kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan.
penetapan ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (ott) yang digelar beberapa waktu lalu dan sempat mengguncang publik, khususnya di kecamatan pagar gunung.
dua sosok yang kini menjadi pusat perhatian adalah nahudin (n), ketua forum perangkat desa kabupaten lahat, dan jonidi sohri (js), yang menjabat sebagai bendahara forum tersebut.
baca juga:rampok bermodus beli beras di warung gasak rp20 juta 
baca juga:spesialis kasus curat keok ditangkap polsek tanjung raja: pelaku ada tato wanita pegang matahari !
keduanya diduga memanfaatkan posisi strategis mereka di forum untuk mengumpulkan dana secara tidak sah dari para kepala desa di wilayah itu.
dalam konferensi pers yang digelar pada jumat, 25 juli 2025, asisten pidana khusus (aspidsus) kejati sumsel, dr. adhryansah sh mh, mengungkap detail modus kejahatan yang dilakukan para tersangka. keduanya diduga kuat melakukan pemerasan terhadap kepala desa lainnya dengan alasan yang tampaknya mulia: iuran untuk kegiatan sosial dan ajang silaturahmi dengan instansi pemerintah.
namun hasil penyelidikan justru menunjukkan bahwa alasan tersebut hanyalah kedok semata.
baca juga:kepergok saat beraksi: pelaku jambret nyaris jadi bulan-bulanan massa !
baca juga:polsek tanjung batu gencarkan patroli malam, sasar titik rawan
“modusnya adalah meminta uang dari para kades dengan dalih kegiatan sosial dan silaturahmi. tapi berdasarkan penyidikan sementara, itu hanya dalih untuk mengumpulkan uang,” tegas adhryansah.
besaran dana yang diminta pun cukup signifikan, yakni sekitar rp7 juta per kepala desa.
dengan jumlah kepala desa yang cukup banyak di kabupaten lahat, angka ini dengan cepat menjelma menjadi pundi-pundi dana yang besar dan tak jelas penggunaannya.
baca juga:sindikat perdagangan orang tujuan jerman
baca juga:ott dana desa di lahat: camat dan 20 kades diamankan
dalam ott yang dilakukan oleh tim kejati sumsel, penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti penting. di antaranya adalah dokumen forum perangkat desa, beberapa unit handphone, serta uang tunai sebesar rp65 juta, yang diduga hasil pemerasan.
penetapan keduanya sebagai tersangka didasarkan pada pemenuhan dua alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum.
saat ini, nahudin dan jonidi sohri telah resmi ditahan di rumah tahanan (rutan) tipikor pakjo palembang untuk keperluan penyidikan selama 20 hari ke depan.
mereka dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta alternatif lain dengan pasal 12 huruf e atau pasal 11 dari undang-undang yang sama.
lebih jauh, penyidik juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, termasuk dari aparat penegak hukum (aph). dugaan ini muncul dari indikasi adanya aliran dana yang tidak hanya berhenti di forum, namun mengarah ke jaringan yang lebih luas.
“kami masih melakukan pendalaman. tidak menutup kemungkinan ada aliran dana ke oknum aph. ini sedang kami selidiki,” kata adhryansah.
pernyataan ini tentu menjadi sinyal keras bahwa kejati sumsel tidak hanya menarget pelaku di permukaan, tetapi juga akan membongkar jaringan korupsi yang lebih dalam jika terbukti.
dana desa sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. korupsi terhadap dana ini menjadi bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.
apa yang dilakukan oleh para tersangka justru mencerminkan penyalahgunaan kewenangan oleh mereka yang seharusnya menjadi penggerak pembangunan di desa.
“ini bukan soal kecilnya nilai barang bukti, tapi tentang perilaku menyimpang dari pelaku yang berasal dari kalangan perangkat desa yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat,” ujar adhryansah.
hal ini memperlihatkan betapa sistem pengawasan internal di pemerintahan desa masih memiliki banyak celah, yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
sebagai bentuk respons preventif, kejati sumsel mengumumkan langkah konkret untuk memutus mata rantai korupsi di level pemerintahan desa.
melalui sinergi antara bidang intelijen dan bidang perdata dan tata usaha negara (datun), kejati akan melakukan pendampingan terhadap para kepala desa dalam pengelolaan dana desa.
langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“kami ingin ke depan tidak ada lagi kasus serupa. kepala desa harus tahu hak dan kewajibannya, serta bagaimana menggunakan dana desa secara benar,” tambah adhryansah.
masyarakat lahat menyambut baik langkah cepat kejati sumsel dalam mengungkap dan menindak pelaku korupsi di desa.
banyak warga menilai bahwa keberadaan forum perangkat desa selama ini kurang transparan, dan cenderung eksklusif.
“selama ini kami tidak tahu uang iuran itu ke mana. kami kira untuk acara resmi, ternyata malah disalahgunakan,” kata rudi, salah satu kepala desa yang menolak disebut namanya.
aktivis antikorupsi juga mendorong agar kejaksaan tidak hanya berhenti pada dua tersangka ini.
bila perlu, audit menyeluruh terhadap seluruh kegiatan forum dilakukan agar semua jelas dan tidak ada lagi ruang untuk manipulasi.
kasus ini menjadi peringatan keras bagi perangkat desa dan seluruh pejabat publik di sumatera selatan bahwa praktik korupsi, sekecil apapun itu, akan tetap diburu dan ditindak.
bahwa di era keterbukaan dan digitalisasi ini, sulit untuk menyembunyikan penyimpangan dari pantauan hukum dan masyarakat.
dengan bergulirnya proses hukum terhadap dua tersangka ini, masyarakat menanti apakah akan muncul nama-nama lain dalam pusaran kasus tersebut.
dan lebih jauh, apakah ini menjadi momen refleksi agar dana desa benar-benar dikelola demi kepentingan rakyat, bukan kantong pribadi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 27 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan