Bukan Aturan Biasa RUU Haji Dibawa ke Paripurna DPR RI

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Minggu , 13 Jul 2025 - 19:18

Ilustrasi Haji-Foto: Istimewa-

KORANPALPOS.COM - Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Iman Sukri memperkirakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji kemungkinan akan dibawa ke rapat paripurna tingkat I paling lambat awal Agustus 2025.

"Harmonisasi RUU-nya sudah selesai, sekarang posisinya tinggal menunggu Badan Musyawarah (Bamus)," ucap Iman saat ditemui usai acara peluncuran PKB EcoGen di Jakarta, Sabtu (12/07/2025).

Setelah dibawa ke paripurna tingkat I sebagai inisiatif DPR, dia menjelaskan bahwa proses selanjutnya, yaitu menunggu surat presiden (surpres).

Lalu, ditambahkan bahwa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut juga akan dibahas oleh pemerintah.

BACA JUGA:Ketika Judol Bertemu Pinjol

Iman menekankan bahwa RUU Haji bukan merupakan aturan biasa, melainkan RUU yang sangat penting karena persiapan ibadah haji membutuhkan waktu satu tahun.

"Maka dari itu, kami inginnya paling telat awal Agustus sudah selesai. Syukur-syukur Juli ini bisa selesai," ujarnya.

Dia membeberkan bahwa terdapat beberapa poin krusial pada RUU Haji, yakni menyerahkan kewenangan haji kepada Badan Haji dan Umrah, seperti peraturan presiden (perpres) yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo, kata dia, menginginkan urusan haji dan umrah dilaksanakan oleh badan baru tersebut supaya berbagai persoalan haji, yang hampir setiap tahun terjadi, seperti soal transportasi, makanan, kesehatan, dan lain sebagainya, tidak terulang lagi.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan penyelenggaraan haji dan umrah ke depannya seluruhnya akan diurus oleh Badan Penyelenggara (BP) Haji, dan seiring dengan itu pemerintah juga menunggu RUU Haji dibahas di DPR.

Menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (11/07/2025), Prasetyo menjelaskan pemerintah perlu menunggu hasil pembahasan dari RUU Haji agar ada regulasi yang komprehensif mengatur penyelenggaraan haji.

bukan aturan biasa ruu haji dibawa ke paripurna dpr ri                            koranpalpos.com - wakil ketua badan legislasi dewan perwakilan rakyat (dpr) ahmad iman sukri memperkirakan bahwa rancangan undang-undang (ruu) haji kemungkinan akan dibawa ke rapat paripurna tingkat i paling lambat awal agustus 2025.
"harmonisasi ruu-nya sudah selesai, sekarang posisinya tinggal menunggu badan musyawarah (bamus)," ucap iman saat ditemui usai acara peluncuran pkb ecogen di jakarta, sabtu (12/07/2025).
setelah dibawa ke paripurna tingkat i sebagai inisiatif dpr, dia menjelaskan bahwa proses selanjutnya, yaitu menunggu surat presiden (surpres).
lalu, ditambahkan bahwa daftar inventarisasi masalah (dim) ruu tersebut juga akan dibahas oleh pemerintah.
baca juga:ketika judol bertemu pinjol
baca juga:mira dan riri tersentuh kisah sherina 
iman menekankan bahwa ruu haji bukan merupakan aturan biasa, melainkan ruu yang sangat penting karena persiapan ibadah haji membutuhkan waktu satu tahun.
"maka dari itu, kami inginnya paling telat awal agustus sudah selesai. syukur-syukur juli ini bisa selesai," ujarnya.
dia membeberkan bahwa terdapat beberapa poin krusial pada ruu haji, yakni menyerahkan kewenangan haji kepada badan haji dan umrah, seperti peraturan presiden (perpres) yang dikeluarkan oleh presiden prabowo subianto.
prabowo, kata dia, menginginkan urusan haji dan umrah dilaksanakan oleh badan baru tersebut supaya berbagai persoalan haji, yang hampir setiap tahun terjadi, seperti soal transportasi, makanan, kesehatan, dan lain sebagainya, tidak terulang lagi.
baca juga:overload napi 200 persen lapas palembang cari solusi
baca juga:dahlan iskan difitnah ? kuasa hukum ungkap fakta sebenarnya begini !
sementara itu, juru bicara presiden ri sekaligus menteri sekretaris negara prasetyo hadi menyampaikan penyelenggaraan haji dan umrah ke depannya seluruhnya akan diurus oleh badan penyelenggara (bp) haji, dan seiring dengan itu pemerintah juga menunggu ruu haji dibahas di dpr.
menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di istana kepresidenan ri, jakarta, jumat (11/07/2025), prasetyo menjelaskan pemerintah perlu menunggu hasil pembahasan dari ruu haji agar ada regulasi yang komprehensif mengatur penyelenggaraan haji.
"desain dibentuknya badan penyelenggara haji itu memang kita memiliki rencana untuk penyelenggaraan haji itu dilakukan atau dikerjakan oleh badan (penyelenggara) haji.
namun demikian, sekarang juga paralel sedang ada pembahasan usul inisiatif dpr mengenai ruu haji.
baca juga:ajak jaga lingkungan dengan aplikasi limas
baca juga:dahlan iskan difitnah ? kuasa hukum ungkap fakta sebenarnya begini !
nanti kita lihat perkembangannya. kami belum menerima dim (daftar inventarisasi masalah) dari teman-teman di dpr sehingga mungkin kami minta waktu," kata prasetyo.
prasetyo kemudian menyebut pemerintah juga akan mengevaluasi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun sebelumnya untuk menjadi bahan perbaikan.
"kita berharap ini bagian dari suatu proses yang komprehensif. kita berharap penyelenggaraan haji tahun depan akan jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya," sambung prasetyo.
dalam penyelenggaraan haji pada tahun 1446 h/2025, kementerian agama berkoordinasi dengan bp haji, yang merupakan lembaga baru bentukan pemerintahan presiden prabowo subianto.
baca juga:sumatera selatan usulkan 1 provinsi dan 8 kabupaten baru ke dpd ri: ini daftar lengkapnya, cek daerahmu !
baca juga:lindungi hak warga, 10 poin revisi ruu kuhap
umumnya, sebelum ada bp haji, penyelenggaraan haji sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab kementerian agama.
ke depannya, penyelenggaraan haji, khususnya pada 1447 h/2026 kemungkinan akan diambil alih oleh bp haji sebagaimana sinyal yang diberikan oleh sejumlah pejabat di lingkungan kementerian agama dan bp haji. 
menteri agama nasaruddin umar pada 17 januari 2025 sempat menyebutkan penyelenggaraan haji tahun ini merupakan yang terakhir dikelola oleh kementerian agama.
seiring dengan peralihan itu, ruu haji yang merupakan revisi atas undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah pun menjadi momentum untuk menetapkan bp haji sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji dan umrah di indonesia.
kepala bp haji mochamad irfan yusuf pun pernah membuka peluang lembaga yang dia pimpin dapat bertransformasi menjadi kementerian haji dan umrah.
“insya allah kami siap menjadi kementerian haji dan umrah ri pada tahun 2026. transformasi ini tentunya akan meningkatkan peran kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji indonesia sesuai dengan amanah presiden prabowo,” kata kepala bp haji saat acara diskusi membahas revisi uu haji di jakarta pada 19 februari 2025.
di sisi lain, badan penyelenggara haji (bp haji) menegaskan menolak wacana atau usulan pemberangkatan calon jamaah haji menggunakan kapal laut sebagai salah satu alternatif transportasi untuk musim haji 1447 hijriah.
"betul, bp haji tidak setuju keberangkatan haji menggunakan kapal laut," kata tenaga ahli bp haji ichsan marsha di kota padang, sumatera barat, sabtu (12/07/2025).
hal tersebut disampaikan ichsan menanggapi adanya usulan atau pernyataan yang disampaikan menteri agama (menag) nasaruddin umar terkait wacana memberangkatkan calon jamaah haji menggunakan kapal sebagai opsi alternatif selain pesawat terbang.
menurut ichsan, gagasan atau ide memberangkatkan calon jamaah haji menggunakan kapal laut bertolak belakang dengan semangat yang sedang dibangun bp haji untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
dengan menggunakan kapal laut, kata dia, maka otomatis hal itu berdampak kepada lamanya waktu perjalanan calon jamaah haji dari indonesia hingga tiba di arab saudi.
selain itu usulan tersebut dinilai juga tidak ekonomis.
menurutnya, jika kebijakan tersebut diimplementasikan maka turut berdampak kepada upaya pemerintah indonesia yang bertekad mengurangi masa tinggal jamaah selama di tanah suci dari 40 hari menjadi 30 hari.
sementara di sisi lain presiden prabowo subianto telah meminta bp haji agar mencarikan solusi supaya biaya perjalanan ibadah haji (bipih) musim berikutnya diturunkan dari musim haji 2025.
"artinya, usulan menggunakan kapal laut ini akan menggeser keinginan kita di awal tadi, seperti upaya menekan biaya haji dan mengurangi masa tinggal di tanah suci," jelas dia.
terpisah menteri agama (menag) nasaruddin umar mengatakan pemerintah indonesia sedang menjajaki kemungkinan dibukanya jalur laut sebagai alternatif pemberangkatan ibadah umrah dan haji yang saat ini tengah didiskusikan dengan otoritas arab saudi.
"digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat-pejabat di saudi arabia," ujar menag. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 14 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan