Overload Napi 200 Persen Lapas Palembang Cari Solusi

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Jumat , 11 Jul 2025 - 20:22

Ilustrasi napi overload hingga 200 persen di Lapas Kelas I Palembang-Foto: AI-

Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Nofli menambahkan bahwa upaya percepatan sudah memasuki tahap harmonisasi.

Ke depan, akan diselenggarakan rapat tingkat menteri guna memperjelas pembagian peran masing-masing pihak.

"Akan ada rapat tingkat menteri tentang pembagian peran. Bisa menjadi pemikiran semua, sehingga masing-masing peran nanti akan disampaikan oleh Pak Menko untuk berkontribusi,” ujar Nofli.

Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi Kemenko Kumham Imipas Fiqi Nana Kania menekankan bahwa pembentukan RUU TSP merupakan amanat dari UU Pemasyarakatan dan telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah.

Penyusunan naskah akan menggunakan dokumen akademik yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 2024.

“Terdapat penyesuaian dari draf tahun 2017, mulai dari judul hingga materi muatan, dan perlu adanya penyesuaian dengan hukum internasional,” jelas Fiqi.

Dia menjelaskan bahwa RUU TSP akan mengatur pengawasan terhadap narapidana yang dipindahkan, baik ke luar maupun ke dalam negeri, dengan skema permintaan dari negara terkait ataupun dari keluarga narapidana.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Isu Strategis Karjono yang hadir secara langsung.

Sementara Staf Ahli Menko Kumham Imipas Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Cahyani mengikuti rapat secara daring dari lokasi terpisah.

Keterlibatan para pemangku kepentingan lintas sektor menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menyusun regulasi yang komprehensif dan aplikatif.

RUU TSP diharapkan menjadi kerangka hukum yang kuat untuk mendukung kerja sama internasional dalam bidang pemasyarakatan, sekaligus menjamin hak-hak narapidana yang terlibat dalam proses pemindahan lintas negara. (ant)

overload napi 200 persen lapas palembang cari solusi                            koranpalpos.com - kepala lapas kelas i palembang, sumatera selatan m pithra jaya saragih mengungkapkan bahwa saat ini kapasitas lapas untuk menampung narapidana (napi) itu jauh melebihi daya tampung yang ideal atau overload hingga 200 persen.
kalapas kelas i palembang m pithra di palembang, jumat, mengatakan bahwa seharusnya lapas kelas i palembang hanya menampung 500 orang tapi kini dihuni sekitar 1.500 narapidana, ini artinya tingkat hunian sudah lebih dari 200 persen, satu kamar yang seharusnya untuk 6 orang kini diisi hingga 12 orang.
“seharusnya lapas kelas i palembang hanya menampung 500 orang tapi kini dihuni sekitar 1.500 narapidana, ini artinya tingkat hunian sudah lebih dari 200 persen, satu kamar yang seharusnya untuk 6 orang kini diisi hingga 12 orang,” katanya.
baca juga:ajak jaga lingkungan dengan aplikasi limas
baca juga:gibran ngantor di papua? 
ia menjelaskan, beberapa solusinya saat ini, tengah dipertimbangkan termasuk pendistribusian narapidana ke lapas lain di daerah, percepatan pembebasan bersyarat serta pemberian remisi pada momen hari kemerdekaan 17 agustus bagi narapidana yang berkelakuan baik.
ia juga menyoroti tingginya jumlah narapidana kasus narkotika yang mencapai 60 persen dengan mayoritas merupakan pengguna.
ia mendorong adanya pembaruan regulasi yang lebih berpihak pada rehabilitasi bukan pembinaan.
baca juga:dahlan iskan difitnah ? kuasa hukum ungkap fakta sebenarnya begini !
baca juga:posbakum desa talang buluh jadi percontohan
“sesuai undang-undang, pengguna narkotika seharusnya direhabilitasi sebelum putusan pengadilan dan kami berharap ke depan ada regulasi tegas yang membedakan antara pemakai dan bandar narkoba,” tegasnya.
ke depan nya ia menyebutkan pihaknya akan meningkatkan kolaborasi antara pemkot palembang dan lapas ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menciptakan sistem pembinaan yang lebih manusiawi, efektif dan berkelanjutan demi keamanan serta ketertiban kota.
sementara itu pemerintah kota (pemkot) palembang, menjalankan program pembinaan narapidana sebagai bagian dari strategi menekan angka kriminalitas di wilayah kota.
baca juga:lindungi hak warga, 10 poin revisi ruu kuhap
baca juga:jemput bola fasilitasi umkm urus nib
wakil wali kota (wawako) palembang, prima salam, jumat (11/07/2025), menyatakan komitmen pemerintah kota palembang untuk mendukung upaya pembinaan narapidana sebagai bagian dari strategi menekan angka kriminalitas di wilayah kota.
“kami siap berkolaborasi dalam upaya pembinaan narapidana, ke depan hal ini bisa menjadi langkah preventif dalam menurunkan tingkat kriminalitas di palembang,” ujar prima salam.
ia menambahkan program ini juga bertujuan untuk mengurangi angka residivis dan meningkatkan kualitas hidup warga binaan.
bahkan pihaknya berkoordinasi langsung dengan pihak lapas kelas i a palembang.
program pembinaan narapidana ini meliputi berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan konseling.
pemkot palembang berharap program ini dapat membantu warga binaan menjadi lebih produktif dan mandiri setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.
sebelumnya, kepala rutan (karutan) klas i a pakjo, palembang, m rolan menjalankan program pembinaan kepribadian tahanan melalui gereja atau tempat ibadah yang disediakan.
ia menambahkan program itu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tahanan tentang pentingnya hukum dan norma sosial, membentuk karakter dan kepribadian yang positif bagi tahanan, meningkatkan keterampilan hidup dan kemampuan adaptasi tahanan, dan mempersiapkan tahanan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.
dengan menjalankan program bina kepribadian tahanan, karutan pakjo palembang berharap dapat membantu para tahanan menjadi lebih baik dan siap untuk kembali ke masyarakat setelah masa tahanannya berakhir.
terpisah, wakil menteri koordinator bidang hukum, ham, imigrasi, dan pemasyarakatan (wamenko kumham imipas) otto hasibuan mengingatkan bahwa dampak penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) yang melebihi kapasitas tidak hanya menyangkut kenyamanan dan hak-hak dasar warga binaan, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas keamanan, kesehatan, serta efektivitas pembinaan.
"dalam kondisi ini, potensi konflik, pelanggaran kedisiplinan, bahkan penyalahgunaan wewenang dapat meningkat drastis," ujar otto.
oleh karenanya, dia menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kategori risiko narapidana, status pidana, latar belakang usia, dan jenis kasus, serta potensi program integrasi sosial seperti asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat.
menurutnya, pengelolaan berbasis klasifikasi yang akurat akan membantu memprioritaskan kebijakan alih penempatan, pembinaan, dan pengawasan yang lebih terukur.
otto menyebutkan misalnya penghuni di lapas kelas iia pematangsiantar berjumlah 1.633 narapidana dan tahanan, melebihi kapasitas yang sebanyak 870 orang atau tercatat over capacity sebesar 187,7 persen.
“ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan atensi bersama, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ungkap dia.
dalam kunjungan yang turut dihadiri oleh kepala kantor wilayah direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian imigrasi dan pemasyarakatan yudi suseno, kepala lapas kelas iia pematangsiantar davy bartian, kepala lapas narkotika pujiono slamet, dan kepala kantor imigrasi kelas ii tpi pematangsiantar benyamin kali patembal harahap tersebut, wamenko juga menyoroti beban kerja petugas pemasyarakatan.
"petugas adalah garda depan dalam menjaga keamanan dan menjalankan fungsi pembinaan. tanpa dukungan yang memadai, mereka berisiko mengalami kelelahan, burn-out, bahkan kehilangan makna kerja,” kata otto menambahkan.
beberapa isu strategis yang turut disorot mencakup minimnya ruang pembinaan produktif, keterbatasan layanan kesehatan dan sanitasi, tingginya risiko gangguan keamanan, serta potensi penyelundupan barang terlarang termasuk narkotika.
dia juga menekankan pentingnya digitalisasi layanan pemasyarakatan untuk mempercepat pelayanan kepada keluarga dan mitra hukum.
sebagai langkah konkret, kemenko kumham imipas berkomitmen mendorong sinkronisasi kebijakan antar-kementerian/lembaga, penguatan program pembinaan berbasis keterampilan, optimalisasi teknologi dalam layanan lapas, serta percepatan revitalisasi sistem pemasyarakatan.
kendati demikian, dirinya tak lupa menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran lapas kelas iia pematangsiantar atas dedikasi dan kerja kerasnya.
“semoga semangat reformasi birokrasi dan pembenahan sistem pemasyarakatan semakin nyata melalui kerja kolektif kita semua,” tuturnya.
adapun kunjungan kerja tersebut menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam mendengar langsung tantangan lapangan dan mendorong transformasi sistem pemasyarakatan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial.
pemerintah terus mendorong percepatan penyusunan rancangan undang-undang tentang transfer narapidana dan subjek pemasyarakatan (ruu tsp) sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat dasar hukum pemindahan narapidana antarnegara.
sekretaris kementerian koordinator bidang hukum, ham, imigrasi dan pemasyarakatan (kemenko kumham imipas) andika dwi prasetya mengungkapkan penyusunan ruu tsp sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2017, namun karena berbagai dinamika, prosesnya tertunda dan kini dilanjutkan kembali atas perintah presiden prabowo.
“ruu tsp sebenarnya sudah sangat lama, pemrakarsanya dari kemenkumham tahun 2017 sudah harmonisasi, tapi karena isu pending draf maka dikembalikan. ruu disusun kembali atas perintah presiden karena dipandang penting untuk dibuat,” ujar andika dalam rapat koordinasi di jakarta (4/7), seperti keterangan tertulis yang dikonfirmasi di jakarta, selasa (08/07/2025).
rapat koordinasi antar kementerian/lembaga (k/l) pun digelar secara intensif 2 kali dalam seminggu demi memastikan substansi ruu tsp dapat segera difinalisasi.
harapannya, rapat yang diadakan dapat menyatukan perbedaan pendapat dari para k/l sehingga menemukan ruu tsp yang terbaik.
andika menyampaikan bahwa dalam rapat antar k/l pada 17 april 2025, telah disepakati bahwa kemenko kumham imipas akan menjadi pemrakarsa ruu tsp.
sementara, deputi bidang koordinasi hukum kemenko kumham imipas nofli menambahkan bahwa upaya percepatan sudah memasuki tahap harmonisasi.
ke depan, akan diselenggarakan rapat tingkat menteri guna memperjelas pembagian peran masing-masing pihak.
"akan ada rapat tingkat menteri tentang pembagian peran. bisa menjadi pemikiran semua, sehingga masing-masing peran nanti akan disampaikan oleh pak menko untuk berkontribusi,” ujar nofli.
asisten deputi koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi kemenko kumham imipas fiqi nana kania menekankan bahwa pembentukan ruu tsp merupakan amanat dari uu pemasyarakatan dan telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah.
penyusunan naskah akan menggunakan dokumen akademik yang disusun oleh badan pembinaan hukum nasional (bphn) pada tahun 2024.
“terdapat penyesuaian dari draf tahun 2017, mulai dari judul hingga materi muatan, dan perlu adanya penyesuaian dengan hukum internasional,” jelas fiqi.
dia menjelaskan bahwa ruu tsp akan mengatur pengawasan terhadap narapidana yang dipindahkan, baik ke luar maupun ke dalam negeri, dengan skema permintaan dari negara terkait ataupun dari keluarga narapidana.
rapat tersebut juga dihadiri oleh staf khusus menko kumham imipas bidang isu strategis karjono yang hadir secara langsung.
sementara staf ahli menko kumham imipas bidang kerja sama dan hubungan antar lembaga cahyani mengikuti rapat secara daring dari lokasi terpisah.
keterlibatan para pemangku kepentingan lintas sektor menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyusun regulasi yang komprehensif dan aplikatif.
ruu tsp diharapkan menjadi kerangka hukum yang kuat untuk mendukung kerja sama internasional dalam bidang pemasyarakatan, sekaligus menjamin hak-hak narapidana yang terlibat dalam proses pemindahan lintas negara. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 12 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan