Lindungi Hak Warga, 10 Poin Revisi RUU KUHAP

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Selasa , 08 Jul 2025 - 21:12

Ilustrasi Komisi III DPR RI melaksanakan rapat pembahasan RUU KUHAP-Foto: AI -

Berikutnya kedelapan adalah penyesuaian dengan perkembangan hukum yang sesuai dengan Konvensi Antikekerasan Hak Politik dan Sosial (UNCAC), dan peraturan perundang-undangan terkait HAM, perlindungan saksi dan korban, dan perkembangan dalam mekanisme pra-pengadilan.

Selanjutnya yang kesembilan adalah upaya modernisasi hukum acara yang lebih mengedepankan prinsip cepat, sederhana, transparan dan akuntabel termasuk pemanfaatan teknologi informasi.

Dan kesepuluh adalah revitalisasi hubungan antara penyidik dan penuntut umum melalui pola koordinasi yang lebih baik dan setara.

"Harapan kami agar RUU ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama sesuai dengan tahap-tahap pembicaraan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan," kata dia.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin langsung Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, sebagai ketua Panja.

Selain itu, pimpinan Komisi III DPR RI lainnya pun turut menjadi pimpinan Panja RUU KUHAP, yakni Dede Indea Permana dari Fraksi PDIP, Sari Yuliati dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai NasDem, dan Rano Alfath dari Fraksi PKB.

"Nama-namanya tolong kapoksi (ketua kelompok fraksi) diserahkan ya, bisa disepakati?" kata Habiburokhman saat rapat kerja dengan pemerintah soal RUU KUHAP di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (08/07/2025).

Dia menjelaskan bahwa susunan keanggotaan Panja RUU KUHAP itu terdiri dari empat anggota dari PDIP, empat anggota dari Golkar, tiga anggota dari Gerindra, dua anggota dari NasDem, dua anggota dari PKB, dua anggota dari PKS, dua anggota dari PAN, dan satu anggota dari Demokrat.

Selain itu, dia memastikan bahwa seluruh rapat pembahasan RUU KUHAP itu akan digelar di ruang rapat Komisi III DPR RI kompleks parlemen, dan tidak digelar di tempat lain.

"Nggak ada cerita kita di hotel atau di mana, kita di sini semua supaya bisa diikuti oleh masyarakat," kata dia.

Menurut dia, Panja RUU KUHAP akan memulai rapat pada Rabu, 9 Juli 2025 hingga seterusnya, dengan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Adapun pemerintah sudah menyerahkan DIM terkait RUU KUHAP itu kepada Komisi III DPR RI, melalui Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara.

Habiburokhman mengatakan bahwa RUU KUHAP merupakan RUU yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas untuk dibahas pada tahun 2025 ini.

lindungi hak warga, 10 poin revisi ruu kuhap                            koranpalpos.com - komisi iii dpr ri mengungkapkan bahwa rancangan undang-undang (ruu) tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau kuhap bakal terdiri dari 334 pasal dengan 10 poin substansi perubahan.
ketua komisi iii dpr ri habiburokhman mengatakan saat ini kuhap yang berlaku belum mampu melindungi hak warga negara yang berhadapan dengan hukum. 
di sisi lain, advokat tidak bisa berperan lebih banyak dalam mendampingi warga yang bermasalah tersebut.
"oleh sebab itu, diperlukan pembaharuan terhadap kuhap agar aparat penegak hukum lebih terbuka, profesional, dan menghormati hak asasi manusia," kata habiburokhman di kompleks parlemen, jakarta, selasa (08/07/2025).
baca juga:posbakum desa talang buluh jadi percontohan
baca juga:jemput bola fasilitasi umkm urus nib
dia menjelaskan 10 poin substansi perubahan dalam ruu kuhap itu, antara lain pertama adalah penyesuaian dengan nilai-nilai kuhp baru yakni restoratif, rehabilitatif, dan restitutif, dan menyesuaikan dengan kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) baru yang akan berlaku tanggal 1 januari 2026.
yang kedua, adalah penguatan hak tersangka terdakwa korban dan saksi. ketiga adalah penguatan peran advokat untuk menjamin keseimbangan dalam sistem peradilan pidana.
lalu poin keempat adalah pengaturan mengenai perlindungan hak perempuan, hak disabilitas, dan hak kaum lanjut usia.
kemudian kelima adalah perbaikan pengaturan terkait mengenai mekanisme upaya paksa dan pelaksanaan kewenangan yang efektif, efisien, akuntabel berdasarkan prinsip perlindungan ham dan due process of law.
baca juga:waspada judi online, pelaku diduga manfaatkan rekening bansos
baca juga:wulan guritno bagian rahasia kulit sehat di usia 40-an
yang keenam adalah pengaturan yang lebih komprehensif tentang upaya hukum.
selanjutnya ketujuh adalah penguatan terhadap asas filosofi hukum acara pidana yang didasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, yaitu dengan menguatkan prinsip check and balances maupun pengawasan berimbang.
berikutnya kedelapan adalah penyesuaian dengan perkembangan hukum yang sesuai dengan konvensi antikekerasan hak politik dan sosial (uncac), dan peraturan perundang-undangan terkait ham, perlindungan saksi dan korban, dan perkembangan dalam mekanisme pra-pengadilan.
selanjutnya yang kesembilan adalah upaya modernisasi hukum acara yang lebih mengedepankan prinsip cepat, sederhana, transparan dan akuntabel termasuk pemanfaatan teknologi informasi.
baca juga:putusan mk pisahkan pemilu nasional dan lokal
baca juga:gembleng siswa melalui pendidikan karakter
dan kesepuluh adalah revitalisasi hubungan antara penyidik dan penuntut umum melalui pola koordinasi yang lebih baik dan setara.
"harapan kami agar ruu ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama sesuai dengan tahap-tahap pembicaraan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan," kata dia.
di sisi lain, ketua komisi iii dpr ri habiburokhman memimpin langsung panitia kerja (panja) pembahasan rancangan undang-undang (ruu) tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau kuhap, sebagai ketua panja.
selain itu, pimpinan komisi iii dpr ri lainnya pun turut menjadi pimpinan panja ruu kuhap, yakni dede indea permana dari fraksi pdip, sari yuliati dari fraksi partai golkar, ahmad sahroni dari fraksi partai nasdem, dan rano alfath dari fraksi pkb.
"nama-namanya tolong kapoksi (ketua kelompok fraksi) diserahkan ya, bisa disepakati?" kata habiburokhman saat rapat kerja dengan pemerintah soal ruu kuhap di kompleks parlemen, jakarta, selasa (08/07/2025).
dia menjelaskan bahwa susunan keanggotaan panja ruu kuhap itu terdiri dari empat anggota dari pdip, empat anggota dari golkar, tiga anggota dari gerindra, dua anggota dari nasdem, dua anggota dari pkb, dua anggota dari pks, dua anggota dari pan, dan satu anggota dari demokrat.
selain itu, dia memastikan bahwa seluruh rapat pembahasan ruu kuhap itu akan digelar di ruang rapat komisi iii dpr ri kompleks parlemen, dan tidak digelar di tempat lain.
"nggak ada cerita kita di hotel atau di mana, kita di sini semua supaya bisa diikuti oleh masyarakat," kata dia.
menurut dia, panja ruu kuhap akan memulai rapat pada rabu, 9 juli 2025 hingga seterusnya, dengan agenda pembahasan daftar inventarisasi masalah (dim).
adapun pemerintah sudah menyerahkan dim terkait ruu kuhap itu kepada komisi iii dpr ri, melalui kementerian hukum dan kementerian sekretariat negara.
habiburokhman mengatakan bahwa ruu kuhap merupakan ruu yang masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas untuk dibahas pada tahun 2025 ini.
dalam rapat kerja itu, komisi iii dpr ri menyampaikan penjelasan awalnya mengenai ruu tersebut dilanjutkan dengan pandangan dari pemerintah.
selain itu, komisi iii dpr ri juga merumuskan jadwal dan rencana pembahasan ruu kuhap.
"drafnya (jadwal) ini nanti kita sepakati hari ini, tapi sesuai situasi pasti akan dinamis nanti pastinya kalau soal jadwal kan, siapa tahu bisa lebih cepat. lebih cepat lebih baik," katanya.
selain itu, rapat tersebut juga berisi penyerahan daftar inventarisasi masalah (dim) ruu kuhap dari pemerintah kepada komisi iii dpr ri.
menurut dia, pihaknya pun meminta kepada pemerintah untuk menyerahkan dim dalam bentuk berkas fisik.
menurut dia, komisi iii dpr ri juga akan membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas ruu tersebut.
dia menjelaskan bahwa kuhap yang sudah ada perlu direvisi dan diperbarui demi mengikuti perkembangan jaman.
selain itu, menurut dia, kuhap yang sudah berlaku selama 44 tahun dinilai kurang melindungi hak-hak warga negara yang berhadapan dengan hukum.
adapun ruu kuhap, kata dia, sudah masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.
terlebih lagi, dia mengatakan bahwa revisi kuhap diperlukan untuk menyesuaikan uu kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) yang akan mulai berlaku pada 2026.
"ruu kuhap yang merupakan upaya nyata kita bersama dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan melakukan pembaharuan hukum acara pidana nasional menuju sistem peradilan pidana terpadu yang profesional dan akuntabel," katanya.
sementara itu, wamenkum eddy os hiariej mengaku jika revisi ruu kuhap untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang berkeadilan. 
dimana, menurut eddy, revisi akan memperkuat hak tersangka dan korban dalam penegakan hukum modern saat ini.
demikian ditegaskan eddy os hiariej dalam rapat kerja bersama komisi iii dpr ri di kompleks parlemen, senayan, jakarta, selasa (08/07/2025). 
eddy mengatakan ruu kuhap akan mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.
"pembaruan kuhap juga dimaksudkan untuk mewujudkan hukum yang memiliki nurani keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penegakan hukum," kata eddy.
eddy lalu menjelaskan adanya sejumlah hal yang akan dilakukan penyempurnaan pada revisi kuhap. di antaranya penguatan hak tersangka, korban, hingga penyandang disabilitas.
"norma penguatan dalam ruu kuhap ini antara lain penguatan hak tersangka terdakwa dan terpidana. penguatan hak saksi korban, perempuan, dan penyandang disabilitas," ujarnya.
selain itu, memperjelas pengaturan upaya paksa dengan penambahan penetapan tersangka, pemblokiran, dan peraturan mekanisme izin pada upaya paksa.
selanjutnya, penguatan mekanisme dan memperluas substansi pra-peradilan dengan penetapan tersangka, pemblokiran.
"pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif. (lalu) ganti kerugian rehabilitasi restitusi dan kompensasi. penguatan peran advokat. pengaturan saksi mahkota," ujarnya.
"pengaturan pidana oleh korporasi. pengaturan sistem informasi peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi," sambungnya.
eddy berharap penguatan norma dalam ruu kuhap dapat menciptakan supremasi hukum. selain itu, diharapkan dapat menjaga hak tersangka, korban, maupun saksi tindak pidana.
"mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi tugas dan wewenang aparat penegak hukum, yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan informasi teknologi," tuturnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 9 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan