Pejabat Ikut Berkampanye, Ciptakan Demokrasi yang Tidak Sehat

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Minggu , 28 Jan 2024 - 21:11

Kegiatan pemungutan suara Pileg dan Pilpres 2019 dan pelipatan surat suara untuk Pilpres dan Pileg 2024-Foto: koer Palpos-

PALEMBANG - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dirinya selaku presiden yang juga punya kedudukan di partai politik termasuk juga menteri dan pejabat negara boleh berkampanye dan memihak ke salah satu pasangan calon presiden (capres) menjadi viral di media sosial (medsos) dan juga menjadi kontroversi hingga dan perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Dalam pernyataannya, bagaimana tanggapan dan sikap pejabat di daerah terkait perkataan presiden ini.

Walikota Lubuklinggau, H Trisko Defriansyah, menegaskan bahwa Pejabat (Pj) Walikota seperti dirinya yang memiliki jabatan karier dari Aparat Sipil Negara (ASN) berbeda dengan kepala daerah yang jabatannya dari partai politik.

"Saya ini jabatan kariernya dari ASN yang diamanatkan sebagai pejabat walikota, bukan walikota yang dipilih dan diusung oleh parpol ataupun yang memiliki jabatan di parpol," kata tegas Trisko.

Karena itu, lanjutnya dia tunduk dengan Undang-Undang ASN yang dalam hal ini tidak boleh kampanye atau memihak kepada salah satu calon baik itu legislatif, calon DPD ataupun capres.

Namun sikap tersebut berbeda dengan kepala daerah yang kariernya dari parpol atau dia memiliki jabatan di parpol.

"Mereka yang dari parpol atau memiliki jabatan di parpol tentu akan tunduk pada aturan parpol," ujar Trisko.

Dikaitkan dengan statmen presiden, dikatakan jelas berbeda dengan pejabat kepala daerah yang kariernya dari ASN.

"Presiden (Jokowi) dia memiliki jabatan parpol, karena itu dia ikut kampanye sebagai pejabat parpol," kata Trisko.

Sedangkan ASN lanjut Trisko sudah jelas aturannya bahwa ASN harus netral.

pejabat ikut berkampanye, ciptakan demokrasi yang tidak sehat                            palembang - pernyataan presiden joko widodo (jokowi) terkait dirinya selaku presiden yang juga punya kedudukan di partai politik termasuk juga menteri dan pejabat negara boleh berkampanye dan memihak ke salah satu pasangan calon presiden (capres) menjadi viral di  media sosial (medsos) dan juga menjadi kontroversi hingga dan perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
dalam pernyataannya, bagaimana tanggapan dan sikap pejabat di daerah terkait perkataan presiden ini.
walikota lubuklinggau, h trisko defriansyah, menegaskan bahwa pejabat (pj) walikota seperti dirinya yang memiliki jabatan karier dari aparat sipil negara (asn) berbeda dengan kepala daerah yang jabatannya dari partai politik.
"saya ini jabatan kariernya dari asn yang diamanatkan sebagai pejabat walikota, bukan walikota yang dipilih dan diusung oleh parpol ataupun yang memiliki jabatan di parpol," kata tegas trisko.
baca juga:perankan roekiah, dalami sejarah kehidupan sang biduan
baca juga:sumsel raih predikat zona hijau kategori a: pelayanan publik berkualitas tinggi
karena itu, lanjutnya dia tunduk dengan undang-undang asn yang dalam hal ini tidak boleh kampanye atau memihak kepada salah satu calon baik itu legislatif, calon dpd ataupun capres. 
namun sikap tersebut berbeda dengan kepala daerah yang kariernya dari parpol atau dia memiliki jabatan di parpol.
"mereka yang dari parpol atau memiliki jabatan di parpol tentu akan tunduk pada aturan parpol," ujar trisko.
dikaitkan dengan statmen presiden, dikatakan jelas berbeda dengan pejabat kepala daerah yang kariernya dari asn.
baca juga:pj gubernur agus fatoni gerak cepat, sriwijaya fc segera miliki presiden klub
baca juga:badai rilis single terbaru bertajuk 
"presiden (jokowi) dia memiliki jabatan parpol, karena itu dia ikut kampanye sebagai pejabat parpol," kata trisko.
sedangkan asn lanjut trisko sudah jelas aturannya bahwa asn harus netral. 
netralitas asn ini juga sudah ada aturannya. asn juga tidak boleh masuk dalam politik praktis. 
dia juga memastikan bahwa dirinya dalam pemilu 2024 akan menjaga netralitas selaku asn. 
baca juga:anies baswedan gelorakan perubahan 
baca juga:kelulusan pppk nakes dibatalkan, ada potensi indikasi kkn ?
"asn tidak boleh berpartai politik," tandasnya.
pernyataan presiden joko widodo (jokowi) yang memungkinkan seorang presiden untuk berkampanye dan memihak kepada pasangan calon presiden telah menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat.
ade, seorang warga alang-alang lebar kota  palembang, turut memberikan pandangan mereka terkait hal ini.
ade menyatakan, menurutnya setiap orang memang punya hak politik, termasuk presiden.
tapi, sebaiknya tetap ada batasan etika. 
"jangan sampai kepentingan partai mengalahkan kepentingan negara. ini perlu diawasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan," ucapnya, minggu, 28 januari 2024.
sementara itu, eli warga  kemuning kota palembang berpendapat, bahwa hak  demokrasi memang penting.
tapi dirinya  khawatir jika presiden terlalu terlibat dalam kampanye, bisa membuat pemerintahan teralihkan dari tugas utamanya.
harusnya ada pembatasan agar presiden tetap fokus pada kepemimpinan dan kepentingan nasional.
tanggapan dari kedua warga ini mencerminkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat terkait keterlibatan presiden dalam urusan politik partai.
hal ini juga menggambarkan pentingnya dialog dan diskusi terbuka untuk mencapai kesepahaman yang seimbang dalam konteks demokrasi.
sementara itu,  pengamat politik universitas sriwijaya (unsri), m haekal al haffafah s sos, m sos mengatakan, bahwa dalam hal ini, publik sepakat bahwa pernyataan presiden harus dilihat secara politik, hal ini mengkonfirmasi bahwa bandul politik jokowi bergerak bersamaan agenda memenangkan  prabowo-gibran dengan satu putaran. 
"dalam hal ini, publik semakin yakin statemen presiden boleh kampanye diungkapkan diminggu-minggu akhir menjelang masa tenang, karena gerakan penolakan tak bisa terkonsolidasi dalam waktu singkat," ujarnya, minggu, 28 januari 2024.
bukan hanya problem moralitas, lanjut haekal,  pemilu presiden 2024 diyakini tidak akan berjalan secara fair karena presiden menjadi ketua dewan pemenangan salah satu calon. 
"kita bisa membanyangkan posisi pj-pj kepala daerah yang jumlahnya ratusan itu akan terseret dalam konflik politik, padahal mereka adalah orang yang tidak dipilih rakyat melainkan ditunjuk oleh mendagri yang merupakan tangan kanan presiden," tandasnya.
tentu konflik of interest kata haekal,  tak terhindarkan, belum lagi jika kita melihat posisi tni-polri yang merupakan alat negara dibawah presiden.
"sementara sang presiden bersikap tidak netral. dalam konteks ini, pararel dengan peristiwa politik sebelumnya, kita harus katakan dengan berat hati bahwa presiden gagal menjadi figur yang negarawan," ujarnya.
sebelumnya, presiden jokowi mengatakan setiap orang mempunyai hak politik, demokrasi, untuk memihak dan berkampanye.
termasuk bagi seorang presiden dan menteri.
"hak demokrasi, hak politik setiap orang. setiap menteri sama saja. presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak," tegas presiden jokowi di lanud halim perdanakusuma, jakarta, belum lama ini.
meski bisa ikut berkampanye, jokowi menegaskan seorang presiden pun tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau berkampanye.
“tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. boleh (memihak dan kampanye), kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” tambahnya.
ketika ditanya wartawan apakah dirinya memihak atau tidak, orang nomor satu di indonesia itu justru balik bertanya.
“itu yang mau saya tanya, memihak ndah hehehe,” ucapnya sambil tersenyum.
saat ditanyakan lagi apakah jokowi nantinya akan melakukan kampanye, dia juga tidak menjawab lugas.
“ya nanti dilihat,” tukas ayah dari cawapres nomor urut 2 gibran rakabuming raka. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 29 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan