Prabowo Tegaskan: Regulasi Harus Fleksibel, Kenyal, dan Efisien !

BACA JUGA:Bisa Tingkatkan Pelayanan Publik

“Hasilnya apa? Produksi naik. Pupuk yang katanya langka ternyata bisa tidak langka. Karena kita buang semua regulasi yang menghambat,” tegasnya.

Presiden juga menyoroti praktik umum dalam tata kelola pemerintahan di mana banyak regulasi dibuat bukan untuk melindungi rakyat, melainkan sebagai alat mempertahankan otoritas sektoral atau kepentingan sempit.

“Sering kali, peraturan bukan dibuat untuk pelayanan publik, tapi untuk mempertahankan kekuasaan. Itu harus kita ubah. Regulasi yang hanya melindungi ego sektoral harus kita tinggalkan,” katanya dengan nada tegas.

BACA JUGA:Komisi XI DPR : Putusan Menteri ESDM Sudah Tepat

BACA JUGA:Tak Membahas Reshuffle Kabinet

Ia menambahkan bahwa negara tidak boleh menjadi birokrasi yang lamban, tetapi harus hadir sebagai mesin layanan yang lincah dan adaptif terhadap kebutuhan zaman dan rakyatnya.

Langkah deregulasi dan efisiensi yang dilakukan pemerintah, menurut Prabowo, adalah bagian dari strategi besar dalam mewujudkan pembangunan berkecepatan tinggi.

Ini menjadi krusial terutama untuk sektor-sektor vital seperti pertanian, pangan, infrastruktur, dan kesehatan.

BACA JUGA:Presiden PKS Utamakan Temui Prabowo

BACA JUGA:Senator RI Desak Presiden Turun Tangan Selesaikan Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat

“Kalau kita masih terjebak dalam aturan yang usang dan tidak efisien, maka kita akan tertinggal. Sementara dunia terus berubah dan berlari cepat. Kita harus responsif dan siap menyesuaikan diri,” katanya.

Dalam konteks infrastruktur, regulasi yang terlalu ketat atau tumpang tindih disebut berpotensi menghambat investasi, memperlambat realisasi proyek, serta menciptakan biaya sosial dan ekonomi yang tidak perlu.

Prabowo pun menyatakan komitmen pemerintahannya untuk meninjau ulang semua peraturan lintas sektor, terutama yang selama ini memperlambat pelayanan publik dan proses pembangunan.

 BACA JUGA:TNI AD Jalankan Peran Pertahanan