Bisa Tingkatkan Pelayanan Publik

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 10 Jun 2025 - 20:52

Anggota DPD RI, GKR Hemas dan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih dalam kunjungannya ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.-Foto: Antara-

BANTUL - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyatakan kolaborasi antar-OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) itu perlu untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal.

GKR Hemas dalam kunjungan ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, mengatakan data Ombudsman RI menyebutkan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di kabupaten dan kota se-Indonesia baru sekitar 54 persen pada tahun 2023.

"Karena itu, dalam hal ini kita harus berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal minimal di atas 70 persen," kata anggota DPD wakil DIY tersebut.

BACA JUGA:Tak Membahas Reshuffle Kabinet

Oleh karenanya, kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan dan manajemen pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

"Kegiatan ini merupakan tekad bersama membangun daerah, khususnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk terus ditingkatkan agar bisa bersaing," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, GKR Hemas yang didampingi Bupati Bantul Abdul Halim Muslih berdialog langsung dengan para kepala OPD dan camat di lingkungan Pemkab Bantul guna menyerap informasi serta masukan terkait berbagai aspek pelayanan publik.

Sementara itu, Bupati Halim mengatakan Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan penghargaan atas inovasi daerah dan kepada ASN sebagai inovator dalam hal pelayanan publik.

Bupati juga mengatakan, upaya penyempurnaan digitalisasi layanan publik juga selalu disederhanakan di masing-masing OPD.

"Hasil evaluasi kinerja pelayanan publik Kabupaten Bantul oleh Kemenpan RB pada 2024 di angka 4,18 kategori A- (sangat baik), sementara dari Ombudsman di angka 97,21 kategori A (kualitas tertinggi). Tren indeks survei kepuasan masyarakat dari 2020-2024 juga mengalami kenaikan," katanya. (ant)

bisa tingkatkan pelayanan publik                               bantul - anggota dewan perwakilan daerah republik indonesia (dpd ri) gusti kanjeng ratu (gkr) hemas menyatakan kolaborasi antar-opd (organisasi perangkat daerah) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) itu perlu untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal.
gkr hemas dalam kunjungan ke kabupaten bantul, daerah istimewa yogyakarta, selasa, mengatakan data ombudsman ri menyebutkan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di kabupaten dan kota se-indonesia baru sekitar 54 persen pada tahun 2023.
"karena itu, dalam hal ini kita harus berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal minimal di atas 70 persen," kata anggota dpd wakil diy tersebut.
baca juga:komisi xi dpr : putusan menteri esdm sudah tepat
baca juga:tak membahas reshuffle kabinet 
oleh karenanya, kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan dan manajemen pelayanan publik di lingkungan pemerintah kabupaten bantul.
"kegiatan ini merupakan tekad bersama membangun daerah, khususnya kualitas sumber daya manusia (sdm) untuk terus ditingkatkan agar bisa bersaing," katanya.
dalam kunjungan tersebut, gkr hemas yang didampingi bupati bantul abdul halim muslih berdialog langsung dengan para kepala opd dan camat di lingkungan pemkab bantul guna menyerap informasi serta masukan terkait berbagai aspek pelayanan publik.
baca juga:presiden pks utamakan temui prabowo
baca juga:senator ri desak presiden turun tangan selesaikan polemik tambang nikel di raja ampat
sementara itu, bupati halim mengatakan pemerintah kabupaten bantul memberikan penghargaan atas inovasi daerah dan kepada asn sebagai inovator dalam hal pelayanan publik.
bupati juga mengatakan, upaya penyempurnaan digitalisasi layanan publik juga selalu disederhanakan di masing-masing opd.
"hasil evaluasi kinerja pelayanan publik kabupaten bantul oleh kemenpan rb pada 2024 di angka 4,18 kategori a- (sangat baik), sementara dari ombudsman di angka 97,21 kategori a (kualitas tertinggi). tren indeks survei kepuasan masyarakat dari 2020-2024 juga mengalami kenaikan," katanya. (ant)

Tag

Share