Evaluasi Penyelenggaraan Haji
Kepala BPH RI, KH Mochamad Irfan Yusuf saat memberikan keterangan kepada awak media usai melepaskan 393 orang calon haji Aceh kloter pertama, di Asrama Haji Embarkasi Aceh, di Banda Aceh-Foto: Antara-
BACA JUGA:Surat Pemakzulan Gibran Belum Dibahas MPR
“Pihak Saudi maupun kita sama-sama gagap. Tapi ini jadi pelajaran berharga. Kita harus mulai membangun komunikasi yang lebih kuat dan saling memahami antara pemerintah Indonesia dan Saudi, terutama dengan Kementerian Haji mereka,” tegasnya.
Marwan juga mengungkapkan bahwa dalam hari-hari terakhir menjelang keberangkatan, sistem Nusuk mulai melonggar dengan memperbolehkan perwakilan jemaah mengurus administrasi, berbeda dengan sebelumnya yang harus dilakukan satu per satu.
Persoalan lain yang dibahas dalam pertemuan malam itu adalah keterlambatan transportasi bus akibat padatnya checkpoint di berbagai jalur menuju Armuzna (Arafah-Muzdalifah-Mina).
BACA JUGA:DPR Kawal Kasus Gagalnya Haji Furoda
BACA JUGA:Pemda Boleh Gelar Rapat di Hotel Lagi
Hal ini dinilai menjadi tantangan besar dalam menjamin kelancaran mobilisasi jemaah di puncak ibadah haji.
“Transportasi juga tergantung di setiap jalan karena ada checkpoint-checkpoint. Ini akan jadi bagian dari kajian untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Tak kalah penting, Marwan juga mendorong perlunya peningkatan kualitas petugas haji. Ia menekankan bahwa para petugas tidak boleh direkrut secara serampangan, tetapi harus melalui proses pendidikan dan pelatihan yang matang, termasuk simulasi kondisi riil di lapangan.
BACA JUGA:Presiden Tahu LSM Asing yang Diskreditkan Pemerintah
BACA JUGA:Kemendagri Dorong Optimasi Sawah Tadah Hujan
“Petugas haji kita harus disiapkan dengan diklat minimal tiga bulan. Supaya mereka tahu persis langkah-langkah taktis yang harus dilakukan di lapangan. Bukan asal rekrut,” kata Marwan. (ant)
- Tag
- Share
-
-
