Mendagri Singgung Banyak Daerah Bergantung Dana Transfer Pusat : Dorong Daerah Lebih Kreatif !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Rabu , 04 Jun 2025 - 20:43

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato dalam kegiatan Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (4/6/2025). -Foto: ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Ia menyampaikan keprihatinan tersebut saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram, Rabu (4/6).

Menurut Tito, fenomena tersebut menunjukkan lemahnya kemandirian fiskal di banyak daerah, bahkan setelah puluhan tahun diberi kewenangan melalui sistem otonomi daerah.

Ia menyebutkan bahwa dari total lebih dari 500 kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, setidaknya 450 daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

"Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tinggi sekali. Ini sangat memengaruhi kemampuan daerah untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan," kata Tito dalam sambutannya.

Ia mencontohkan beberapa daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi, seperti Provinsi Papua Pegunungan yang hanya memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,47 persen, sementara 89,29 persen pendapatan lainnya berasal dari transfer pusat.

Daerah lain seperti Aceh dan Gorontalo pun mengalami kondisi serupa. Di Aceh, PAD hanya menyumbang 26,48 persen dari total pendapatan, sedangkan di Gorontalo angkanya bahkan lebih rendah, yakni 22,95 persen.

Tito menilai bahwa semangat pemekaran daerah yang selama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik justru berpotensi menambah beban fiskal nasional.

“Pemekaran artinya bagi-bagi uang pusat ke daerah. Pemerintah pusat berat menanggung semua itu,” ujarnya tegas.

Ia menjelaskan, setiap kali sebuah daerah dimekarkan, otomatis muncul kebutuhan anggaran baru untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan seperti kantor bupati, DPRD, OPD, perumahan ASN, hingga fasilitas pelayanan dasar.

mendagri singgung banyak daerah bergantung dana transfer pusat : dorong daerah lebih kreatif !                               koranpalpos.com - menteri dalam negeri tito karnavian menyoroti tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
ia menyampaikan keprihatinan tersebut saat menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pemerintah provinsi nusa tenggara barat (ntb) di kota mataram, rabu (4/6).
menurut tito, fenomena tersebut menunjukkan lemahnya kemandirian fiskal di banyak daerah, bahkan setelah puluhan tahun diberi kewenangan melalui sistem otonomi daerah.
ia menyebutkan bahwa dari total lebih dari 500 kabupaten/kota dan provinsi di indonesia, setidaknya 450 daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
baca juga:mendagri: pemda harus gerak cepat hadapi kemarau 2025
baca juga:kpk ri dan pemprov sumsel perkuat sinergi pemberantasan korupsi terintegrasi
"ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tinggi sekali. ini sangat memengaruhi kemampuan daerah untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan," kata tito dalam sambutannya.
ia mencontohkan beberapa daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi, seperti provinsi papua pegunungan yang hanya memiliki pendapatan asli daerah (pad) sebesar 8,47 persen, sementara 89,29 persen pendapatan lainnya berasal dari transfer pusat.
daerah lain seperti aceh dan gorontalo pun mengalami kondisi serupa. di aceh, pad hanya menyumbang 26,48 persen dari total pendapatan, sedangkan di gorontalo angkanya bahkan lebih rendah, yakni 22,95 persen.
tito menilai bahwa semangat pemekaran daerah yang selama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik justru berpotensi menambah beban fiskal nasional.
baca juga:bandara smb ii kembali internasional: airasia ajukan rute langsung ke malaysia !
baca juga:3.077 pppk sumsel akan dilantik 6 juni 2025: gubernur dijadwalkan memimpin prosesi !
“pemekaran artinya bagi-bagi uang pusat ke daerah. pemerintah pusat berat menanggung semua itu,” ujarnya tegas.
ia menjelaskan, setiap kali sebuah daerah dimekarkan, otomatis muncul kebutuhan anggaran baru untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan seperti kantor bupati, dprd, opd, perumahan asn, hingga fasilitas pelayanan dasar.
hal ini menimbulkan tekanan tambahan bagi pemerintah pusat, terutama kementerian keuangan dan bappenas, yang harus memikirkan pengalokasian dana dalam apbn secara efisien dan merata.
“papua yang baru saja dimekarkan menjadi empat provinsi, sekarang gedungnya saja belum selesai dibangun, baru akan dimulai. artinya, ini memakan waktu dan biaya besar,” tambah mantan kapolri itu.
baca juga:putusan mk : pemerintah wajib gratiskan pendidikan sd-smp negeri dan swasta !
baca juga:pengrajin songket dapat perhatian pemprov sumsel 
tito kemudian mengimbau seluruh kepala daerah agar mulai berpikir inovatif dan kreatif dalam menggali potensi ekonomi lokal. menurutnya, daerah harus mampu mengembangkan sumber-sumber pad dari sektor potensial seperti pariwisata, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pengelolaan aset daerah.
ia juga mendorong iklim investasi yang sehat dan proaktif dalam mengundang pelaku usaha menanamkan modal di daerah.
“jangan hanya mengandalkan dana dari pusat. kepala daerah harus mencari terobosan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. jika potensi pariwisata tinggi, maksimalkan itu. jika daerah subur, kembangkan agribisnis. kalau kaya hasil tambang, kelola dengan transparan dan profesional,” tegasnya.
dalam jangka panjang, tito berharap daerah bisa menjadi motor penggerak pembangunan nasional dari bawah (bottom-up), bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat.
kemandirian fiskal dan kreativitas dalam pembangunan disebut sebagai kunci untuk memperkuat otonomi daerah secara substansial.
musrenbang ntb 2025 tersebut dihadiri oleh gubernur ntb, para bupati/wali kota se-ntb, jajaran opd, serta perwakilan dari kementerian ppn/bappenas dan kemendagri.
dalam forum tersebut, para pemangku kepentingan mendiskusikan agenda prioritas pembangunan, termasuk strategi penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 5 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan