Puan Maharani: Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Harus Lewat Kajian Mendalam

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Selasa , 27 May 2025 - 21:05

Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025)-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi wacana yang kembali mencuat terkait usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.

Menurut Puan, keputusan tersebut harus melalui mekanisme resmi, yakni kajian mendalam yang dilakukan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

“Setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan yang mengkaji siapa saja yang bisa menerima atau tidak menerima,” ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).

Puan, yang juga merupakan cucu dari Presiden pertama RI Soekarno, menekankan pentingnya obyektivitas dalam proses kajian tersebut.

BACA JUGA:BPK: Wajar Tanpa Pengecualian

Ia mengimbau agar semua pihak menyerahkan keputusan akhir kepada lembaga resmi yang memiliki kewenangan melakukan verifikasi historis, yuridis, dan moral terhadap tokoh yang diusulkan.

“Biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak,” ujarnya.

Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukanlah hal baru dan terus menuai perdebatan. Baru-baru ini, sejumlah aktivis Gerakan Reformasi 1998 secara tegas menolak wacana tersebut.

Dalam diskusi publik bertajuk Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM? yang digelar di Jakarta pada Sabtu (24/5), para aktivis menegaskan bahwa Soeharto tidak layak dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Menurut mereka, Soeharto memiliki catatan kelam terkait pelanggaran hak asasi manusia selama memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade.

Praktik represif terhadap kebebasan berpendapat, penghilangan paksa aktivis, pembungkaman pers, dan pembantaian massal pasca-1965 menjadi sorotan utama yang menjadi dasar penolakan.

puan maharani: usulan gelar pahlawan untuk soeharto harus lewat kajian mendalam                            koranpalpos.com - ketua dpr ri puan maharani menanggapi wacana yang kembali mencuat terkait usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden ke-2 republik indonesia, soeharto.
menurut puan, keputusan tersebut harus melalui mekanisme resmi, yakni kajian mendalam yang dilakukan oleh dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
“setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan yang mengkaji siapa saja yang bisa menerima atau tidak menerima,” ujar puan kepada wartawan di kompleks parlemen, senayan, jakarta, selasa (27/5).
puan, yang juga merupakan cucu dari presiden pertama ri soekarno, menekankan pentingnya obyektivitas dalam proses kajian tersebut.
baca juga:bpk: wajar tanpa pengecualian 
baca juga:presiden prabowo subianto dukung usulan pm anwar 
ia mengimbau agar semua pihak menyerahkan keputusan akhir kepada lembaga resmi yang memiliki kewenangan melakukan verifikasi historis, yuridis, dan moral terhadap tokoh yang diusulkan.
“biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak,” ujarnya.
usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada soeharto bukanlah hal baru dan terus menuai perdebatan. baru-baru ini, sejumlah aktivis gerakan reformasi 1998 secara tegas menolak wacana tersebut.
dalam diskusi publik bertajuk refleksi 27 tahun reformasi: soeharto pahlawan atau penjahat ham? yang digelar di jakarta pada sabtu (24/5), para aktivis menegaskan bahwa soeharto tidak layak dianugerahi gelar pahlawan nasional.
baca juga:dorong pemerintah atasi lonjakan phk 
baca juga:china-indonesia pererat kepercayaan-koordinasi 
menurut mereka, soeharto memiliki catatan kelam terkait pelanggaran hak asasi manusia selama memimpin indonesia selama lebih dari tiga dekade.
praktik represif terhadap kebebasan berpendapat, penghilangan paksa aktivis, pembungkaman pers, dan pembantaian massal pasca-1965 menjadi sorotan utama yang menjadi dasar penolakan.
“gelar pahlawan itu bukan sekadar soal jasa, tapi juga moralitas dan nilai-nilai yang dijunjung dalam sejarah bangsa. soeharto punya banyak beban sejarah yang belum terselesaikan, terutama soal ham,” ujar salah seorang aktivis yang turut hadir dalam diskusi tersebut.
meski memiliki banyak catatan kontroversial, tak dapat dipungkiri bahwa soeharto juga memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan dan stabilitas nasional pada era orde baru.
baca juga:gus rommy akui akan sulit bawa ppp kembali ke senayan 
baca juga:hadiri ktt ke-46 asean di klcc
pendukung usulan gelar pahlawan menilai bahwa soeharto berhasil membangun infrastruktur, menjaga kestabilan ekonomi nasional, serta menciptakan ketertiban setelah masa penuh gejolak di era 1960-an.
namun demikian, sejumlah pengamat menyebut bahwa usulan pemberian gelar ini juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik kontemporer, di mana figur soeharto tetap menjadi simbol penting bagi sebagian kalangan.
sejumlah pengamat menilai, wacana ini bisa digunakan sebagai alat politik menjelang tahun-tahun politik dan pemilu mendatang.
mengacu pada peraturan presiden nomor 33 tahun 2010 tentang tanda kehormatan, gelar pahlawan nasional diberikan kepada seseorang yang semasa hidupnya telah berjasa luar biasa kepada bangsa dan negara serta tidak pernah melakukan tindakan tercela.
usulan tersebut harus diajukan secara resmi melalui kementerian yang membidangi urusan sosial, kemudian dikaji oleh dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang berada di bawah naungan sekretariat negara.
dalam sejarah indonesia, beberapa tokoh yang juga pernah menjadi perdebatan saat diusulkan sebagai pahlawan nasional harus melewati proses kajian yang ketat dan berlangsung lama.
oleh karena itu, puan maharani mengingatkan bahwa mekanisme hukum dan etika dalam pemberian gelar ini harus dijaga demi menjaga integritas sejarah bangsa.
“prosesnya panjang dan harus taat prosedur. jadi, semua pihak sebaiknya menghormati mekanisme yang sudah ditetapkan,” ucap puan.
usulan gelar pahlawan nasional untuk soeharto kembali menguji kedewasaan bangsa dalam menyikapi sejarahnya sendiri.
di satu sisi, terdapat pengakuan atas kontribusinya terhadap pembangunan nasional; di sisi lain, masih ada luka sejarah dan tuntutan penyelesaian pelanggaran ham yang belum dituntaskan.
seiring berjalannya proses kajian oleh dewan gelar dan tanda kehormatan, publik menunggu keputusan yang tidak hanya adil secara administratif, tetapi juga bijak secara historis dan moral.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 28 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan