Dorong Pemerintah Atasi Lonjakan PHK

JAKARTA  - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera mengatasi masalah lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dampak ekonomi nasional akibat kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Berbagai isu yang tengah dihadapi bangsa juga disoroti Puan dalam pidato penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024—2025 DPR yang digelar hari ini di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

DPR RI melalui alat kelengkapan dewan, kata Puan, telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui berbagai rapat yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat, antara lain, insiden pemusnahan amunisi kadaluwarsa di Garut, percepatan pengangkatan PPPK pada tahun 2025, lonjakan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk di industri media dan televisi, dan pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap kinerja ekonomi nasional.

BACA JUGA:MK Putuskan Permohonan HBA-Henny Tidak Dapat Diterima : JM-Fai Menangi Pilkada Empat Lawang 2024 !

BACA JUGA:Pentingnya Penanaman Nilai Kebangsaan dan Pertahanan

Selain pidato penutupan masa sidang, agenda rapat paripurna hari ini adalah penyampaian pandangan fraksi-fraksi di DPR atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2026.

Pandangan ini menyusul penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2026 yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam rapat paripurna pekan lalu.

Agenda rapat paripurna lainnya adalah penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, dan pengesahan persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atau naturalisasi atlet.

BACA JUGA:China-Indonesia Pererat Kepercayaan-Koordinasi

BACA JUGA:Gus Rommy Akui Akan sulit Bawa PPP Kembali ke Senayan

DPR menyetujui naturalisasi bagi empat calon pemain Timnas Sepak Bola Putri atas nama Felicia Victoria de Zeeuw, Iris Joska de Rouw, Isa Guusje Warps, dan Emily Julia Frederica Nahon.

Selain PHK dan tarif resiprokal Trump, Puan juga mengatakan bahwa DPR RI pada masa persidangan ini telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan untuk mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembenahan tata kelola sektor migas dan hilirisasi berbagai komoditas pertambangan, serta rencana pengadaan vaksin TBC M72.

Melalui fungsi pengawasan, DPR juga telah merespons temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang kasus keracunan pangan di 10 provinsi.

BACA JUGA:Hadiri KTT ke-46 ASEAN di KLCC