Puan Maharani: Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Harus Lewat Kajian Mendalam

“Gelar pahlawan itu bukan sekadar soal jasa, tapi juga moralitas dan nilai-nilai yang dijunjung dalam sejarah bangsa. Soeharto punya banyak beban sejarah yang belum terselesaikan, terutama soal HAM,” ujar salah seorang aktivis yang turut hadir dalam diskusi tersebut.

Meski memiliki banyak catatan kontroversial, tak dapat dipungkiri bahwa Soeharto juga memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan dan stabilitas nasional pada era Orde Baru.

BACA JUGA:Gus Rommy Akui Akan sulit Bawa PPP Kembali ke Senayan

BACA JUGA:Hadiri KTT ke-46 ASEAN di KLCC

Pendukung usulan gelar pahlawan menilai bahwa Soeharto berhasil membangun infrastruktur, menjaga kestabilan ekonomi nasional, serta menciptakan ketertiban setelah masa penuh gejolak di era 1960-an.

Namun demikian, sejumlah pengamat menyebut bahwa usulan pemberian gelar ini juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik kontemporer, di mana figur Soeharto tetap menjadi simbol penting bagi sebagian kalangan.

Sejumlah pengamat menilai, wacana ini bisa digunakan sebagai alat politik menjelang tahun-tahun politik dan pemilu mendatang.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tanda Kehormatan, gelar pahlawan nasional diberikan kepada seseorang yang semasa hidupnya telah berjasa luar biasa kepada bangsa dan negara serta tidak pernah melakukan tindakan tercela.

Usulan tersebut harus diajukan secara resmi melalui kementerian yang membidangi urusan sosial, kemudian dikaji oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang berada di bawah naungan Sekretariat Negara.

Dalam sejarah Indonesia, beberapa tokoh yang juga pernah menjadi perdebatan saat diusulkan sebagai pahlawan nasional harus melewati proses kajian yang ketat dan berlangsung lama.

Oleh karena itu, Puan Maharani mengingatkan bahwa mekanisme hukum dan etika dalam pemberian gelar ini harus dijaga demi menjaga integritas sejarah bangsa.

“Prosesnya panjang dan harus taat prosedur. Jadi, semua pihak sebaiknya menghormati mekanisme yang sudah ditetapkan,” ucap Puan.

Usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto kembali menguji kedewasaan bangsa dalam menyikapi sejarahnya sendiri.

Di satu sisi, terdapat pengakuan atas kontribusinya terhadap pembangunan nasional; di sisi lain, masih ada luka sejarah dan tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM yang belum dituntaskan.

Seiring berjalannya proses kajian oleh Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, publik menunggu keputusan yang tidak hanya adil secara administratif, tetapi juga bijak secara historis dan moral.(ant)