Rumdin Wako Palembang Jadi Wadah Dialog Publik

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 27 May 2025 - 20:20

Ilustrasi warga masyarakat Kota Palembang dalam suatu kegiatan di rumah dinas Wali Kota Palembang. -Foto : Disway-

WALI Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa, resmi meluncurkan inisiatif terbaru yang membuka akses rumah dinas (Rumdin) Wali Kota sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat.

Dalam momen yang digelar secara simbolis ini, Ratu Dewa menegaskan bahwa rumah dinas yang selama ini terkesan eksklusif, kini bisa dikunjungi langsung oleh warga untuk menyampaikan pengaduan, keluhan, maupun usulan terkait permasalahan di Kota Palembang.

Langkah ini diklaim sebagai bentuk nyata dari komitmen pemimpin kota terhadap transparansi, keterbukaan, dan pelayanan publik yang responsif.

Dengan menjadikan rumah dinas sebagai ruang publik terbuka, Wali Kota berharap masyarakat tidak lagi merasa jauh dari pemimpinnya dan dapat berperan aktif dalam pembangunan kota.

“Kita ingin menciptakan kedekatan antara pemimpin dan rakyatnya. Rumah dinas ini adalah milik masyarakat. Jadi, masyarakat berhak untuk menyampaikan apapun yang menjadi keluhan atau kebutuhan mereka,” ujar Ratu Dewa.

Ratu Dewa menegaskan, bahwa rumah dinas itu fungsinya bukan sekadar rumah jabatan, tetapi juga sebagai jembatan langsung antara pemerintah dan masyarakat Kota Palembang.

Ia menyebutkan bahwa rumah aspirasi ini menjadi sarana terbuka bagi seluruh warga untuk menyampaikan keluhan, masukan, maupun ide demi kemajuan Kota Palembang.

"Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari program Dialog Palembang Sejahtera (DPS) yang sudah dimulai sejak saya menjabat," katanya.

Menurutnya meski memiliki nilai sejarah tinggi, rumah dinas tetap mempertahankan keaslian arsitektur heritage.

Bahkan kini dilengkapi ruang khusus di sisi belakang dan samping sebagai tempat warga menyampaikan aspirasi secara langsung.

rumdin wako palembang   jadi wadah dialog publik                            wali  kota palembang, drs h ratu dewa, resmi meluncurkan inisiatif terbaru yang membuka akses rumah dinas (rumdin) wali kota sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat.
dalam momen yang digelar secara simbolis ini, ratu dewa menegaskan bahwa rumah dinas yang selama ini terkesan eksklusif, kini bisa dikunjungi langsung oleh warga untuk menyampaikan pengaduan, keluhan, maupun usulan terkait permasalahan di kota palembang.
langkah ini diklaim sebagai bentuk nyata dari komitmen pemimpin kota terhadap transparansi, keterbukaan, dan pelayanan publik yang responsif.
dengan menjadikan rumah dinas sebagai ruang publik terbuka, wali kota berharap masyarakat tidak lagi merasa jauh dari pemimpinnya dan dapat berperan aktif dalam pembangunan kota.
baca juga:waspada fenomena kemarau basah: prediksi bmkg sumsel mulai juni 2025 !
baca juga:gubernur herman deru dukung pembangunan rs adhyaksa pertama di luar jakarta
“kita ingin menciptakan kedekatan antara pemimpin dan rakyatnya. rumah dinas ini adalah milik masyarakat. jadi, masyarakat berhak untuk menyampaikan apapun yang menjadi keluhan atau kebutuhan mereka,” ujar ratu dewa.
ratu dewa menegaskan, bahwa rumah dinas itu fungsinya bukan sekadar rumah jabatan, tetapi juga sebagai jembatan langsung antara pemerintah dan masyarakat kota palembang.
ia menyebutkan bahwa rumah aspirasi ini menjadi sarana terbuka bagi seluruh warga untuk menyampaikan keluhan, masukan, maupun ide demi kemajuan kota palembang.
"inisiatif ini merupakan kelanjutan dari program dialog palembang sejahtera (dps) yang sudah dimulai sejak saya menjabat," katanya.
baca juga:daftar pemda di indonesia penerima penghargaan spm 2025 : sumsel tidak termasuk ! 
baca juga:waspada dan antisipasi dini kebakaran
menurutnya meski memiliki nilai sejarah tinggi, rumah dinas tetap mempertahankan keaslian arsitektur heritage.
bahkan kini dilengkapi ruang khusus di sisi belakang dan samping sebagai tempat warga menyampaikan aspirasi secara langsung.
adapun dua titik utama yang dibuka untuk pelayanan aspirasi masyarakat adalah rumah dinas wali kota dan balai kota palembang.
selain itu, pemkot juga menyediakan kanal pengaduan online yang dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika (kominfo) sebagai leading sektor.
baca juga:gubernur herman deru tegaskan komitmen sumsel dukung ketahanan pangan lewat cetak sawah
baca juga:potensi karhutla makin rawan, sumsel status siaga
tak hanya sebagai ruang dialog, rumah dinas juga disulap menjadi area edukatif.
anak-anak dari jenjang paud hingga smp dapat mempelajari sejarah kota, menonton video interaktif, berkunjung ke museum mini, hingga menikmati spot foto edukatif.
fasilitas bermain anak-anak pun tersedia di area luar, menjadikan rumah dinas sebagai ruang ramah keluarga.
“konsepnya kami sesuaikan dengan semangat generasi z dan milenial. kami ingin rumah dinas menjadi tempat edukasi yang menyenangkan,”ujar nya.
ia menegaskan bahwa semua aspirasi yang masuk akan ditindaklanjuti secepat mungkin.
dinas-dinas teknis terkait akan hadir langsung untuk menangani setiap keluhan warga.
terkait program wali kota ini,  muncul pula harapan sekaligus kekhawatiran dari masyarakat.
warga kota palembang sangat berharap bahwa langkah ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial belaka atau sekadar pencitraan politik.
mereka menginginkan bahwa rumah dinas benar-benar berfungsi sebagai ruang solusi yang konkret, bukan hanya tempat menampung keluhan yang berujung tanpa tindak lanjut.
“kalau bisa benar-benar dijalankan, ini luar biasa. tapi kita juga tidak ingin hanya jadi wacana manis. kami ingin ada langkah nyata, tindak lanjut, dan penyelesaian dari setiap aduan yang kami sampaikan,” kata rini, warga kecamatan ilir timur ii.
sebagian masyarakat juga berharap adanya sistem yang terstruktur dan transparan untuk menindaklanjuti setiap aduan, misalnya dengan menyediakan tim khusus atau sistem pelaporan digital yang bisa dipantau perkembangan penyelesaiannya. 
"program ini memang berpotensi menjadi inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, jika dijalankan secara serius dan berkesinambungan. tidak hanya menciptakan kedekatan antara pemimpin dan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi indikator tingkat kepekaan pemerintah terhadap persoalan riil yang terjadi di lapangan," ujar randi, salah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri (ptn) di kota palembang.
suharno, warga kelurahan sako. ia mengaku senang mendengar bahwa kini warga bisa datang langsung ke rumah dinas untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi.
"langkah ini bagus, karena selama ini banyak warga yang bingung mau mengadu ke mana. tapi kami berharap keluhan yang disampaikan tidak hanya dicatat, tapi juga ditindaklanjuti. kami ingin hasil nyata, bukan hanya janji,” ujarnya.
senada disampaikan laila (37), seorang ibu rumah tangga dari kawasan kertapati. ia menyampaikan harapannya agar program ini benar-benar memberikan ruang bagi warga kecil untuk bersuara.
“sering kali suara kami tidak terdengar, apalagi yang tidak punya akses ke media atau pejabat. kalau benar rumah dinas bisa jadi tempat kami mengadu, kami sangat mendukung. tapi ya itu, jangan sampai cuma pas difoto-foto saja dibuka, habis itu tutup lagi,” katanya.
sebagian warga juga mengusulkan agar jam layanan warga di rumah dinas diatur dengan jelas, serta adanya petugas khusus yang mendampingi dan mencatat setiap pengaduan, sehingga tidak terjadi penumpukan atau kesalahpahaman.
tak hanya soal infrastruktur dan pelayanan publik, warga berharap rumah dinas bisa menjadi tempat untuk menyampaikan berbagai isu krusial lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, pengangguran, hingga persoalan lingkungan dan banjir yang masih sering terjadi di beberapa kawasan kota.
“kami tidak butuh banyak seremoni. yang kami butuhkan adalah kehadiran pemerintah yang cepat tanggap dan peduli dengan kesulitan warga,” ucap amir, warga kemuning.
sementara itu, program pembukaan rumah dinas wali kota palembang sebagai wadah aspirasi warga yang baru saja diluncurkan drs h ratu dewa menuai beragam tanggapan, salah satunya datang dari pengamat sosial dan politik sumatera selatan, hamidi, s.ip.
ia menilai bahwa langkah tersebut merupakan inisiatif yang progresif dan patut diapresiasi, namun tetap harus diiringi dengan sistem kerja yang jelas, terukur, dan transparan.
“ini merupakan terobosan yang patut dicatat. membuka rumah dinas untuk masyarakat adalah simbol keterbukaan dan kedekatan pemimpin dengan rakyat. tapi keberhasilan program ini bukan ditentukan oleh seremoni peluncurannya, melainkan oleh bagaimana mekanisme pengelolaan aspirasi itu dilakukan secara profesional dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar hamidi,  selasa (27/5).
menurut hamidi, jika program ini dijalankan dengan niat tulus untuk menyerap dan menyelesaikan masalah masyarakat, maka bisa menjadi langkah besar dalam reformasi pelayanan publik di tingkat daerah.
namun ia mengingatkan bahwa tantangan utamanya adalah konsistensi dan tindak lanjut nyata dari setiap aduan yang masuk.
“jangan sampai aspirasi masyarakat hanya ditampung, didengar, lalu hilang tanpa kejelasan. harus ada tim khusus yang ditugaskan menindaklanjuti setiap laporan, ada pelaporan progres yang transparan, dan yang paling penting adalah **keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
hamidi juga mengusulkan agar pemerintah kota membangun platform digital pendukung sebagai pelengkap dari program rumah dinas terbuka ini, sehingga pengaduan masyarakat bisa diarsipkan, dipantau, dan dievaluasi secara terbuka.
“kalau tidak disertai sistem manajemen pengaduan yang baik, maka program ini berisiko dianggap hanya pencitraan. masyarakat sekarang sudah kritis, mereka tidak hanya menilai niat, tapi juga hasil nyata. maka, **keterbukaan harus dibarengi akuntabilitas,” tegas hamidi.
ia berharap agar inisiatif ini tidak berhenti sebagai simbolik, tetapi bisa menjadi model percontohan bagi daerah lain, bahwa kepemimpinan yang dekat dan terbuka terhadap rakyat dapat diwujudkan dengan komitmen kuat dan kerja nyata.
dengan pandangan dari pengamat seperti hamidi,q publik kini semakin menaruh perhatian pada implementasi program tersebut.
apakah rumah dinas wali kota palembang benar-benar akan menjadi ruang bagi suara rakyat dan solusi bagi persoalan kota? waktu dan konsistensi pelaksanaan akan menjadi penentunya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 28 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan