Daftar Pemda di Indonesia Penerima Penghargaan SPM 2025 : Sumsel tidak Termasuk !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Jumat , 23 May 2025 - 21:12

Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada acara SPM Awards 2025-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM – Komitmen pemerintah daerah (Pemda) dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui ajang SPM Awards 2025.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam sebuah acara yang digelar di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Jakarta, Jumat (23/5).

Ajang penghargaan tahunan ini bertujuan untuk mendorong pemda lebih optimal dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar warganya.

Dalam sambutannya, Tito menekankan bahwa pemenuhan enam jenis pelayanan dasar sesuai dengan amanat perundang-undangan merupakan kewajiban mutlak yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah.

"Ini wajib. Enam pelayanan dasar ini adalah cerminan kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat. Ini bukan pilihan, ini kewajiban," ujar Tito.

Tito menjelaskan, SPM mencakup enam urusan pelayanan dasar, yaitu:

1. Pendidikan,

2. Kesehatan,

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang,

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman,

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta

6. Sosial.

daftar pemda di indonesia penerima penghargaan spm 2025 : sumsel tidak termasuk !                               koranpalpos.com – komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat mendapat apresiasi tinggi dari kementerian dalam negeri (kemendagri) melalui ajang spm awards 2025.
penghargaan ini diberikan langsung oleh menteri dalam negeri, muhammad tito karnavian, dalam sebuah acara yang digelar di kantor direktorat jenderal (ditjen) bina pembangunan daerah (bangda), jakarta, jumat (23/5).
ajang penghargaan tahunan ini bertujuan untuk mendorong pemda lebih optimal dalam menerapkan standar pelayanan minimal (spm), sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar warganya.
dalam sambutannya, tito menekankan bahwa pemenuhan enam jenis pelayanan dasar sesuai dengan amanat perundang-undangan merupakan kewajiban mutlak yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah.
baca juga:waspada dan antisipasi dini kebakaran
baca juga:pemprov sumsel dorong inovasi pariwisata berdaya saing
"ini wajib. enam pelayanan dasar ini adalah cerminan kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat. ini bukan pilihan, ini kewajiban," ujar tito.
tito menjelaskan, spm mencakup enam urusan pelayanan dasar, yaitu:
1. pendidikan,
2. kesehatan,
3. pekerjaan umum dan penataan ruang,
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta
6. sosial.
baca juga:gubernur herman deru: 60 persen koperasi merah putih di sumsel sudah berjalan !
baca juga:gojek tegaskan layanan tetap berjalan meski ada demo ojol: ini penjelasannya !
ia mengingatkan bahwa meskipun kondisi geografis, ekonomi, dan sosial budaya setiap daerah berbeda, kewajiban tersebut tidak bisa ditawar.
“menuju indonesia emas 2045, kita tidak bisa membiarkan kesenjangan pelayanan dasar terus berlangsung. pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik,” tegasnya.
melalui spm awards ini, kemendagri berharap mampu menggugah semangat kompetitif positif di kalangan kepala daerah.
dengan memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang berkinerja baik, pemerintah pusat mendorong daerah lain untuk ikut terpacu meningkatkan kualitas pelayanannya.
"bagi daerah yang sudah mendapatkan penghargaan, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras dan dedikasinya. bagi yang belum, semoga ini menjadi pemicu untuk bangkit dan memperbaiki kinerja," tambah tito.
direktur jenderal bina pembangunan daerah, restuardy daud, dalam laporannya menyampaikan bahwa spm awards 2025 merupakan bentuk pembinaan umum, koordinasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan spm di seluruh wilayah indonesia.
menurutnya, penghargaan diberikan berdasarkan enam indikator utama, yaitu:

indeks pencapaian spm,
anggaran penerapan spm,
tahapan penerapan spm,
pembentukan tim penerapan spm,
dokumen rencana aksi spm, serta
kepatuhan pelaporan spm.

“spm awards ini mulai dilakukan sejak 2022 sebagai bentuk monitoring dan evaluasi. tapi untuk penganugerahan penghargaan baru dimulai 2023, dan tahun ini menjadi yang ketiga kalinya,” ujar restuardy.
ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini sekaligus memperkuat peran sekretariat bersama tim spm, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar lebih sinergis dalam memastikan pelaksanaan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.
dalam spm awards 2025, penghargaan diberikan dalam beberapa kategori dan tingkatan. berikut daftar penerima penghargaan:
1. kategori daerah berkinerja terbaik

provinsi:
provinsi jawa barat
provinsi dki jakarta
provinsi jawa timur
kabupaten:
kabupaten bogor
kabupaten karanganyar
kabupaten sidoarjo
kota:
kota tangerang
kota tangerang selatan
kota surabaya

2. kategori regional tingkat provinsi dan kabupaten/kota berkinerja terbaik

regional sumatera:
provinsi sumatera barat
kota padang
regional kalimantan:
provinsi kalimantan utara
kota balikpapan
regional jawa:provinsi daerah istimewa yogyakarta
kota serang
regional sulawesi:
provinsi sulawesi tengah
kota makassar
regional bali dan nusa tenggara:
provinsi nusa tenggara barat
kota denpasar
regional maluku dan papua:
provinsi maluku
kabupaten mimika

3. kategori daerah kepulauan berkinerja terbaik

provinsi kepulauan riau
provinsi kepulauan bangka belitung
kabupaten kepulauan mentawai

4. kategori provinsi teraktif melakukan pembinaan

provinsi kalimantan timur

penghargaan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi merupakan bentuk penegasan atas tanggung jawab dan kinerja nyata dalam menjamin hak dasar masyarakat.
pemerintah daerah yang masuk dalam daftar penerima dinilai memiliki strategi dan capaian konkret dalam memajukan kualitas layanan dasar di wilayahnya.
mendagri tito karnavian menekankan bahwa keberhasilan daerah-daerah yang meraih penghargaan hendaknya menjadi contoh praktik baik (best practices) yang bisa direplikasi oleh daerah lain.
“kita perlu mekanisme berbagi pengalaman. daerah yang berhasil harus bisa berbagi strategi, manajemen, dan inovasi dengan daerah lain, terutama yang masih tertinggal dalam penerapan spm,” tuturnya.
ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar penyelenggaraan pelayanan dasar dapat lebih efektif.
salah satu langkah penting ke depan adalah mengintegrasikan sistem informasi pelaporan dan monitoring spm agar lebih real-time dan berbasis data yang akurat.
“kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan laporan manual atau statis. transformasi digital dalam pelayanan publik harus menjadi prioritas, termasuk dalam pelaporan dan evaluasi spm,” tambahnya.
melalui ajang spm awards, kemendagri berupaya menciptakan budaya pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan terukur.
penerapan standar pelayanan minimal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari misi besar membangun indonesia yang inklusif dan berkeadilan.
dengan penghargaan ini, diharapkan seluruh kepala daerah semakin terdorong untuk terus memperbaiki kualitas layanan dasar, mengoptimalkan anggaran daerah untuk kepentingan publik, serta memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam mendapatkan layanan yang menjadi haknya.
sebagaimana diungkapkan dirjen bina bangda, “spm adalah jantung dari pemerintahan daerah. ketika pelayanan dasar berjalan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun akan semakin meningkat.” (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 24 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan