Tuntut Keadilan Tarif : Driver Ojol Desak UU Transportasi Online !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 20 May 2025 - 21:07

Aksi damai para driver Ojek Online (Ojol) menuntut peningkatan nasib mereka-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM – Ribuan driver Ojek Online (Ojol) dari berbagai penjuru Indonesia secara serentak menggelar aksi unjuk rasa nasional, menuntut pemerintah segera memenuhi sejumlah tuntutan yang selama ini dinilai diabaikan.

Aksi damai ini berlangsung di berbagai kota besar, termasuk di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Palembang.

Para pengemudi Ojol mengajukan empat tuntutan utama dalam aksi nasional ini: yakni pertama kenaikan tarif pengemudi roda dua (Ojol) sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 yang menyebutkan bahwa tarif ojol harus dievaluasi dan disesuaikan minimal sekali dalam setahun.

Namun menurut perwakilan massa aksi, Mahmud, regulasi tersebut telah diabaikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sejak tahun 2022.

Kedua segera terbitkan regulasi tarif layanan food dan paket (termasuk layanan Airpad). Hingga kini, tidak ada aturan baku yang mengatur tarif layanan ini.

Para driver menilai tarif yang berlaku jauh dari layak dan berada di bawah tarif reguler, membuat pengemudi mengalami kerugian dalam setiap transaksi pengantaran makanan maupun paket.

Ketiga segera melakukan penetapan tarif bersih untuk taksi online.

Sesuai dengan Permenhub Nomor 118, seharusnya tarif taksi online diatur dan dievaluasi setiap enam bulan.

Para driver mendesak agar evaluasi ini benar-benar dijalankan dan memastikan bahwa pendapatan bersih pengemudi tidak dipotong secara tidak wajar oleh aplikator dan keempat pemerintah harus mulai melibatkan perwakilan pengemudi dalam setiap perumusan kebijakan, termasuk ketika membahas tarif dan regulasi operasional, demi menciptakan sistem yang lebih adil bagi semua pihak.

Di Sumatera Selatan (Sumsel), ribuan driver Ojol dari berbagai komunitas dan paguyuban juga menggelar aksi unjuk rasa serentak dengan mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.

tuntut keadilan tarif : driver ojol  desak uu transportasi online !                            koranpalpos.com – ribuan driver ojek online (ojol) dari berbagai penjuru indonesia secara serentak menggelar aksi unjuk rasa nasional, menuntut pemerintah segera memenuhi sejumlah tuntutan yang selama ini dinilai diabaikan.
aksi damai ini berlangsung di berbagai kota besar, termasuk di jakarta, bandung, surabaya, makassar, hingga palembang.
para pengemudi ojol mengajukan empat tuntutan utama dalam aksi nasional ini: yakni pertama kenaikan tarif pengemudi roda dua (ojol) sesuai peraturan menteri perhubungan (permenhub) nomor 12 yang menyebutkan bahwa tarif ojol harus dievaluasi dan disesuaikan minimal sekali dalam setahun.
namun menurut perwakilan massa aksi, mahmud, regulasi tersebut telah diabaikan oleh kementerian perhubungan (kemenhub) sejak tahun 2022.
baca juga:gojek tegaskan layanan tetap berjalan meski ada demo ojol: ini penjelasannya !
baca juga:ulah pengamen masih kerap meresahkan pengunjung bkb palembang
kedua segera terbitkan regulasi tarif layanan food dan paket (termasuk layanan airpad). hingga kini, tidak ada aturan baku yang mengatur tarif layanan ini.
para driver menilai tarif yang berlaku jauh dari layak dan berada di bawah tarif reguler, membuat pengemudi mengalami kerugian dalam setiap transaksi pengantaran makanan maupun paket.
ketiga segera melakukan penetapan tarif bersih untuk taksi online.
sesuai dengan permenhub nomor 118, seharusnya tarif taksi online diatur dan dievaluasi setiap enam bulan.
baca juga:peran strategis posyandu dalam mendukung pembangunan daerah
baca juga:festival sriwijaya 2025 dibuka spektakuler : sumsel raih apresiasi ken dari kemenparekraf ri !
para driver mendesak agar evaluasi ini benar-benar dijalankan dan memastikan bahwa pendapatan bersih pengemudi tidak dipotong secara tidak wajar oleh aplikator dan keempat pemerintah harus mulai melibatkan perwakilan pengemudi dalam setiap perumusan kebijakan, termasuk ketika membahas tarif dan regulasi operasional, demi menciptakan sistem yang lebih adil bagi semua pihak.
di sumatera selatan (sumsel), ribuan driver ojol dari berbagai komunitas dan paguyuban juga menggelar aksi unjuk rasa serentak dengan mendatangi kantor dprd provinsi sumsel di palembang.
selain menyuarakan tuntutan nasional, mereka juga menambahkan aspirasi lokal yakni mendesak dprd sumsel mendorong terbentuknya undang-undang tentang teknologi transportasi online.
menurut mereka, keberadaan uu tersebut penting agar transportasi berbasis aplikasi memiliki payung hukum yang jelas, serta melindungi pengemudi dari sistem yang merugikan.
baca juga:pemprov sumsel dorong optimalisasi aplikasi xstar untuk pantau bbm subsidi
baca juga:bagikan rutinitas sebelum tidur bersama anak
“kami bukan hanya menuntut tarif yang layak, tapi kami juga ingin perlindungan hukum yang pasti.
saat ini, kami bekerja di tengah ketidakjelasan aturan dan dipaksa tunduk pada algoritma aplikator yang tidak berpihak pada pengemudi,” ujar salah satu koordinator aksi di palembang.
para driver  berharap adanya kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada mereka yang menopang sistem transportasi digital indonesia dari balik kemudi.
para  driver ojol dari  berharap para wakil rakyat mendorong terciptanya undang-undang tentang teknologi transportasi online.
sehingga dengan itu agar dapat menjamin hak para pengemudi yang bekerja dilapangan salah satu aspirasi dari para driver.
"kami ingin pemerintah berpihak kepada para driver ojol agar dapat hidup sejahtera," ungkap ketua umum asosiasi driver online (ado) sumsel, m asrul indrawan, selasa 20 mei 2025.
asrul menambahkan, perjuangan para pengemudi ojol yang tergabung dalam aliansi ojol palembang bersinergi (ajpb) akan terus berjuang hingga ada keputusan mengenai nasib mereka.
selain tuntutan diterbitkannya uu tentang teknologi transportasi online, para driver ojol  juga meminta kejelasan  status sebagai mitra.
dimana, para driver ojol meminta adanya uu khusus yang mengatur ongkos standar sehingga tidak ada lagi program-program aplikator yang memberatkan pengemudi. 
"kita yakin pemerintah akan bersama ojol dan meyakini presiden prabowo subianto dapat mengakomodir tuntutan yang disampaikan serentak para driver dari aceh hingga papua hari ini,"  harapnya.
asrul menegaskan, selama ini potongan yang diberikan pihak aplikasi terasa mencekik dan memeras para pengemudi yang bekerja dari pagi hingga malam.
sebab, para ojol r2 harus mendapat pemotongan biaya aplikasi 15-20 persen, hal ini berbeda dengan pengemudi r4 yang mendapat keringanan potongan hanya 5 persen.
"apabila aplikator melanggar, pemerintah dapat menutup kantornya. maka dari itu kita hari ini memastikan tuntutan kita sampaikan ke dprd sumsel," ujarnya. 
hal lainnya yang diminta driver ojol  keadilan soal tarif dan biaya pemotongan yang diterima para pengemudi.
sebab menurut para ojol, semua bekerja memeras keringat setiap hari sehingga tidak adil jika ada aplikator yang membedakan tarif potongan yang diterima mereka. 
"selama ini kita dimanfaatkan sebagai iklan berjalan dengan memakai rompi aplikator. tetapi hak-hak dan aspirasi kita tidak pernah didengar," katanya.
terkait aksi para driver ojol tersebut, kasubag aspirasi dprd sumsel, selvi ariana yang menemui massa aksi.
dia menyebut jika aspirasi yang disampaikan aliansi ojol palembang bersinergi akan diteruskan ke dprd sumsel.
"rilis akan kami sampaikan dan teruskan ke pimpinan dprd sumsel. kemudian akan kami sampaikan ke dpr ri," ucapnya.
di sisi lain, aksi unjuk rasa nasional yang dilakukan ribuan driver ojek online (ojol) turut menarik perhatian masyarakat pengguna layanan tersebut.
di palembang, sejumlah warga menyatakan dukungannya terhadap tuntutan para driver yang meminta keadilan tarif, perlindungan hukum, dan regulasi yang berpihak kepada pengemudi.
sejumlah warga pengguna jasa ojol menyebut bahwa perjuangan para driver bukan sekadar urusan tarif, melainkan soal keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari layanan transportasi berbasis aplikasi ini. 
“saya setiap hari pakai ojol buat ke kantor. kalau tarif dinaikkan secara wajar dan sesuai dengan kebutuhan driver, saya pikir itu sah-sah saja,” ujar ema, warga ilir barat i.
“mereka kerja panas-panasan, hujan-hujanan, dan kadang penghasilannya kecil sekali. wajar kalau mereka ingin sistem yang lebih adil," ucapnya.
aan, warga kemuning, yang sehari-harinya bekerja di prusahaan swasta  menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya hadir sebagai penengah dan pembuat aturan yang berpihak pada keadilan. 
“kita sebagai pelanggan juga sebenarnya kasihan kalau tahu driver cuma dapat bayaran kecil dari jarak yang jauh. kadang saya pesan makanan, bayarnya rp8.000, padahal jaraknya 6 km. itu belum termasuk potongan aplikator,” jelas agus.
“saya rasa tuntutan mereka soal tarif dan perlindungan hukum itu sangat masuk akal," tandasnya.
polrestabes palembang menerjunkan 537 personil untuk mengamankan aksi unjuk rasa driver ojol) yang dipusatkan  di kantor dprd sumatera selatan di palembang.
"kami mengerahkan 537 personel untuk mengawal aksi hari ini," kata kabag ops polrestabes palembang kompol musa jedi permana di palembang, selasa (20/5).
ia menambahkan dalam pengamanan tersebut kepolisian tidak melakukan penutupan atau pengalihan arus selama aksi berlangsung.
di tempat yang sama, ketua umum dpd asosiasi driver online (ado) sumsel, muhammad asrul indrawan menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan yang beradab.
ia menyebutkan ini merupakan sebuah panggilan moral untuk memperjuangkan nasib ribuan driver yang selama ini bekerja dalam ketidakpastian sistem dan minimnya perlindungan.
kemudian sebagai gabungan dari sumsel dimana di pusat sendiri akan ada aksi 500.000 ojol dan juga serentak di seluruh indonesia.“kami minta maaf kepada masyarakat palembang jika pada 20 mei nanti jalanan sedikit padat dan aplikasi sulit menemukan driver karena aksi kami melibatkan 10.000 orang," katanya.
ia menambahkan aksi itu akan dilakukan hanya sehari penuh dan merupakan perjuangan jangka panjang.
aksi itu nantinya tidak hanya diisi dengan orasi. para peserta juga akan menggelar doa bersama, shalawat nabi, dan istighosah untuk para pemimpin- pemimpin negeri.
ia menambahkan kebijakan sepihak perusahaan aplikasi yang dinilai merugikan mitra driver, mulai dari potongan komisi, sistem insentif yang tidak transparan, hingga nihil nya jaminan sosial.
sebelumnya, ketua dpr ri puan maharani mengatakan bahwa dpr ri sedang mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami para pengemudi ojek online (ojol), yang hari ini rencananya akan melaksanakan aksi besar-besaran di jakarta.
menurut dia, dpr tengah mencari solusi terbaik yang tidak menyebabkan ada salah satu pihak dirugikan.
"dan kami tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak," kata puan di kompleks parlemen, jakarta, selasa.
dia mengatakan bahwa masalah transportasi online itu menjadi bagian dari kewenangan pembahasan tiga komisi di dpr ri, yakni komisi i, komisi v, dan komisi xi.
mereka, kata dia, akan menindaklanjuti keinginan kedua belah pihak, antara pengemudi dan penyedia aplikasi.
"jadi apa yang terbaik buat kedua belah pihak kami akan menindaklanjuti sehingga ada win-win solution," kata dia.
meski begitu, dia juga mengimbau kepada para pengemudi ojol untuk melaksanakan demonstrasi dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.
sebelumnya, ketua umum garda indonesia raden igun wicaksono dikonfirmasi di jakarta, selasa menyatakan, pergerakan unjuk rasa atau demo besar-besaran pengemudi ojek online pada selasa, 20 mei 2025 hari ini akan dimulai pukul 12.30 wib di jakarta.
konvoi massa aksi akan diberangkatkan dari markas garda indonesia yang terletak di jalan kodam raya nomor 6, sumur batu, kemayoran, jakarta pusat menuju titik aksi pertama di patung kuda.
menurut igun, iring-iringan konvoi akan melibatkan mobil komando serta para pengemudi ojol yang berkumpul dan mulai bergerak secara terorganisir menuju kawasan pusat ibu kota.
dia menjelaskan demo ini menjadi puncak kekecewaan para pengemudi online dengan tuntutan pertama meminta presiden ri dan menteri perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi pemerintah ri/permenhub pm nomor 12 tahun 2019, kepmenhub kp nomor 1001 tahun 2022.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 21 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan