Puan : TNI Harus Jelaskan Secara Tegas Soal Pengamanan Institusi Kejaksaan

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Jumat , 16 May 2025 - 21:22

Ketua DPR RI Puan Maharani.-Foto : ANTARA-

puan : tni harus jelaskan secara tegas soal pengamanan institusi kejaksaan                            koranpalpos.com - ketua dpr ri, puan maharani, menekankan pentingnya penjelasan terbuka dan tegas dari tentara nasional indonesia (tni) terkait kebijakan pengamanan terhadap institusi kejaksaan di seluruh wilayah indonesia.
pernyataan ini disampaikan menyusul beredarnya surat telegram kepala staf tni ad yang memerintahkan jajarannya untuk mendukung pengamanan di lingkungan kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejari).
“harus ada penjelasan secara tegas apakah memang prosedur operasi standar (sop)-nya memungkinkan tni terlibat dalam pengamanan institusi kejaksaan,” ujar puan di kompleks parlemen, jakarta, kamis (15/5).
ia mengingatkan bahwa keterlibatan tni dalam urusan sipil, terlebih dalam lingkup institusi penegakan hukum seperti kejaksaan, merupakan hal yang sensitif dan berpotensi menimbulkan tafsir beragam dari publik.
baca juga:desy kasnayati jabat ketua dwp sumsel 
baca juga:bawaslu jadikan putusan mk sebagai evaluasi
oleh karena itu, menurut puan, tni perlu menjelaskan dasar hukum, mekanisme koordinasi, dan urgensi dari kebijakan tersebut secara terbuka.
“jangan sampai publik malah menilai negatif. kalau tidak dijelaskan dengan transparan, bisa muncul fitnah atau asumsi liar yang justru mengganggu keharmonisan antar lembaga,” tegasnya.
isu ini mencuat setelah beredarnya surat telegram nomor st/1192/2025 tertanggal 6 mei 2025 yang ditandatangani langsung oleh kepala staf tni ad jenderal tni maruli simanjuntak.
surat tersebut memerintahkan para panglima komando daerah militer (pangdam) untuk melakukan dukungan pengamanan terhadap lembaga kejaksaan di wilayah masing-masing.
baca juga:tekankan pentingnya sinergisitas menghapus politik uang 
baca juga:wajah baru kota palembang : kabel optik akan ditata rapi, tak lagi semrawut !
menanggapi hal itu, kepala dinas penerangan tni ad, brigadir jenderal tni wahyu yudhayana, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan kerja sama institusional antara tni dan kejaksaan ri, terutama pasca pembentukan struktur jaksa agung muda pidana militer (jampidmil) di lingkungan kejaksaan.
"yang dilaksanakan ke depan adalah kerja sama pengamanan institusional. ini bukan intervensi, tapi bentuk dukungan terhadap sistem yang sudah terstruktur secara hierarkis," terang wahyu.
ia memastikan bahwa pelibatan personel tni dalam pengamanan kejaksaan tetap berada dalam koridor tugas yang diatur secara internal dan tidak melanggar prinsip netralitas serta profesionalitas militer.
struktur jampidmil sendiri merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih menyeluruh, khususnya dalam mengusut perkara-perkara pidana militer yang melibatkan oknum prajurit tni.
baca juga:ketua dewan pers ajak kolaborasi nasional hadapi sampah digital di ruang publik
baca juga:seluruh sppg diminta patuhi sop program mbg 
dalam konteks ini, kejaksaan berperan sebagai lembaga penuntut umum, sedangkan tni tetap menjalankan fungsi pendampingan dan pengamanan sesuai mandat.
namun, langkah tni ad mengerahkan pasukannya untuk mendukung pengamanan kejaksaan memunculkan perdebatan di ruang publik, mengingat fungsi keamanan lembaga sipil biasanya berada di bawah kendali polri.
sebagai pimpinan lembaga legislatif, puan menyatakan bahwa dpr akan mencermati secara detail kebijakan tersebut.
ia menyebut pentingnya menjaga sinergi antar lembaga penegak hukum, namun juga menegaskan perlunya batasan-batasan peran agar tidak menimbulkan tumpang tindih wewenang.
“sinergi antar lembaga memang dibutuhkan, tapi tetap harus dalam kerangka hukum yang jelas. peran tni di era reformasi sudah sangat jelas, yaitu pertahanan negara, bukan pengamanan sipil. kalau ada perubahan kebijakan, harus dikomunikasikan secara resmi dan terbuka ke publik,” pungkasnya.
para pengamat dan masyarakat sipil pun mulai angkat suara, meminta kejelasan agar kebijakan ini tidak menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan supremasi sipil.
mereka mendorong agar tni tetap berada dalam koridor undang-undang tni, sementara pengamanan institusi hukum tetap menjadi domain polri.
dengan pernyataan tegas dari ketua dpr dan desakan publik yang mulai menguat, kini bola panas berada di tangan tni dan kejaksaan agung untuk memberikan klarifikasi menyeluruh terkait dasar, tujuan, dan pelaksanaan kerja sama pengamanan tersebut. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 17 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan