Ketua Dewan Pers Ajak Kolaborasi Nasional Hadapi Sampah Digital di Ruang Publik

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 14 May 2025 - 21:18

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Rabu (14/5/2025).-Foto: Antara-

ketua dewan pers ajak kolaborasi nasional hadapi sampah digital di ruang publik                            koranpalpos.com - ketua dewan pers komaruddin hidayat mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong menghadapi ancaman sampah digital yang semakin mencemari ruang publik dan membentuk perilaku masyarakat secara masif melalui algoritma media digital.
dalam keterangannya di kantor dewan pers, jakarta, rabu (14/5), komaruddin menekankan bahwa persoalan ini tidak lagi bersifat teknis semata, melainkan sudah menjadi masalah struktural dan kultural yang memengaruhi pola pikir serta perilaku masyarakat indonesia secara luas.
“yang diserang sekarang itu bukan hanya informasi, tapi pemikiran dan perilaku masyarakat, terutama oleh yang disebut digital colonialism atau kolonialisme digital. algoritma sekarang mengarahkan cara berpikir kita,” ujar komaruddin.
baca juga:presiden rampungkan kunjungan di brunei
baca juga:seluruh sppg diminta patuhi sop program mbg 
ia menyoroti betapa dominannya peran teknologi digital dalam membentuk persepsi masyarakat, di mana informasi yang dikonsumsi sehari-hari lebih banyak berasal dari konten algoritmik yang belum tentu valid, otentik, atau mendidik.
“orang sekarang melihat dunia lewat layar hp-nya. apa yang muncul di youtube, media sosial, itu yang dipercaya, tanpa tahu kebenarannya. itu berbahaya,” tambahnya.
komaruddin menyebut fenomena sampah digital sebagai arus informasi yang tidak memiliki nilai edukatif, tidak diverifikasi, dan kerap kali mengandung hoaks, ujaran kebencian, hingga ideologi ekstrem. menurutnya, jika dibiarkan, hal ini akan merusak ekosistem wacana publik yang sehat dan melemahkan daya kritis masyarakat.
baca juga:seskab teddy-dubes australia bahas kunjungan pm albanese
baca juga:akses jalan dan jembatan penghubung desa talang nangka dan desa pandan, rampung 2025
“kalau ruang publik kita terus dipenuhi oleh konten dangkal, menyesatkan, bahkan manipulatif, maka bangsa ini akan kehilangan arah dalam membangun nalar publik yang waras dan kritis,” ujarnya.
ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan informasi seperti halnya menjaga kebersihan lingkungan fisik. “kalau di jalan kita tidak mau melihat sampah berserakan, kenapa di ruang digital kita biarkan informasi beracun merajalela?” tegasnya.
menghadapi tantangan tersebut, ketua dewan pers menegaskan bahwa perlawanan terhadap sampah digital bukan hanya tugas lembaga pers semata, tapi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. ia mendorong kolaborasi aktif antara jurnalis, akademisi, guru, kementerian, hingga perusahaan media sosial.
baca juga:hadiri pembukaan konferensi ke-19 puic di dpr
baca juga:harus berdasar refleksi pengalaman
“tidak bisa dewan pers sendirian. kita perlu kerja sama untuk mendidik masyarakat dan sekaligus melakukan mind cleansing, membersihkan pikiran-pikiran publik dari konten yang mengganggu,” ucap komaruddin.
ia juga mengusulkan agar platform digital lebih bertanggung jawab dalam mengelola algoritma mereka agar tidak hanya mendorong konten viral, tetapi juga memperkuat distribusi konten edukatif dan berkualitas.
salah satu solusi kunci, kata komaruddin, adalah memperkuat literasi digital sejak usia dini. ia mengusulkan adanya kurikulum literasi media di sekolah serta pelatihan literasi digital secara masif bagi masyarakat umum.
baca juga:dpr minta polisi usut kecelakaan tewaskan 11 guru
baca juga:dimulai sidang dukungan kemerdekaan palestina 
“anak-anak kita harus dibekali kemampuan untuk membedakan informasi yang valid dan yang menyesatkan. literasi digital adalah tameng utama kita,” ungkapnya.
dewan pers, kata komaruddin, juga tengah menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak termasuk kementerian pendidikan dan kebudayaan, kominfo, dan organisasi media untuk menggelar kampanye literasi media secara nasional.
menutup pernyataannya, komaruddin mengingatkan bahwa bangsa indonesia sedang menghadapi bentuk kolonialisme baru—yakni kolonialisme digital—di mana perilaku dan opini publik dikendalikan oleh sistem algoritma yang dirancang oleh kekuatan global.
baca juga:bisa benahi tata kelola industri sawit
baca juga:batalkan telegram pengamanan kejaksaan
“ini bukan sekadar soal informasi salah. ini adalah soal siapa yang mengendalikan cara berpikir kita sebagai bangsa. kalau kita tidak waspada, maka kita akan jadi korban kolonialisme yang tidak terlihat,” pungkasnya.
dengan kolaborasi lintas sektor dan penguatan literasi masyarakat, dewan pers berharap indonesia mampu menjadi bangsa yang tidak hanya melek digital, tetapi juga cerdas dan berdaulat dalam ruang informasi.(ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 15 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan