Ketua Dewan Pers Ajak Kolaborasi Nasional Hadapi Sampah Digital di Ruang Publik

BACA JUGA:Harus Berdasar Refleksi Pengalaman

“Tidak bisa Dewan Pers sendirian. Kita perlu kerja sama untuk mendidik masyarakat dan sekaligus melakukan mind cleansing, membersihkan pikiran-pikiran publik dari konten yang mengganggu,” ucap Komaruddin.

Ia juga mengusulkan agar platform digital lebih bertanggung jawab dalam mengelola algoritma mereka agar tidak hanya mendorong konten viral, tetapi juga memperkuat distribusi konten edukatif dan berkualitas.

Salah satu solusi kunci, kata Komaruddin, adalah memperkuat literasi digital sejak usia dini. Ia mengusulkan adanya kurikulum literasi media di sekolah serta pelatihan literasi digital secara masif bagi masyarakat umum.

BACA JUGA:DPR Minta Polisi usut Kecelakaan Tewaskan 11 Guru

BACA JUGA:Dimulai Sidang Dukungan Kemerdekaan Palestina

“Anak-anak kita harus dibekali kemampuan untuk membedakan informasi yang valid dan yang menyesatkan. Literasi digital adalah tameng utama kita,” ungkapnya.

Dewan Pers, kata Komaruddin, juga tengah menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kominfo, dan organisasi media untuk menggelar kampanye literasi media secara nasional.

Menutup pernyataannya, Komaruddin mengingatkan bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi bentuk kolonialisme baru—yakni kolonialisme digital—di mana perilaku dan opini publik dikendalikan oleh sistem algoritma yang dirancang oleh kekuatan global.

BACA JUGA:Bisa Benahi Tata Kelola Industri Sawit

BACA JUGA:Batalkan Telegram Pengamanan Kejaksaan

“Ini bukan sekadar soal informasi salah. Ini adalah soal siapa yang mengendalikan cara berpikir kita sebagai bangsa. Kalau kita tidak waspada, maka kita akan jadi korban kolonialisme yang tidak terlihat,” pungkasnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan penguatan literasi masyarakat, Dewan Pers berharap Indonesia mampu menjadi bangsa yang tidak hanya melek digital, tetapi juga cerdas dan berdaulat dalam ruang informasi.(ant)