Bisa Benahi Tata Kelola Industri Sawit

JAKARTA  - Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan bahwa Badan Sawit Nasional bisa membenahi tata kelola industri sawit karena mampu menangani seluruh persoalan sawit dari hulu hingga hilir dalam satu kesatuan sistem.

"Bagaimana tata kelola ini bisa ditertibkan? Solusinya satu. Maka, bentuklah Badan Sawit Nasional yang melingkupi persoalan sawit dari hulu ke hilir dalam satu atap," ujar Yeka Hendra Fatika dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, saat menjadi panelis dalam diskusi terbatas di Jakarta, Rabu (7/5), Yeka mengatakan bahwa Ombudsman mendorong agar Pemerintah segera membentuk Badan Sawit Nasional.

BACA JUGA:Batalkan Telegram Pengamanan Kejaksaan

BACA JUGA:Tugas Pengamanan Kejaksaan Termasuk Kerja Sama Rutin

Pada tahun 2024, Ombudsman telah melakukan kajian sistemik terhadap tata kelola industri kelapa sawit Indonesia dengan memeriksa 52 institusi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan.

Dari kajian itu, Ombudsman telah merumuskan lima saran perbaikan kepada pemerintah terkait tata kelola industri kelapa sawit.

Yeka mengungkapkan saran tersebut mencakup penyelesaian tumpang tindih lahan sawit dengan kawasan hutan, perbaikan sistem perizinan dan pendataan pekebun rakyat, penguatan regulasi pendirian pabrik kelapa sawit, kebijakan tata niaga yang menjamin harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani, serta pembentukan Badan Sawit Nasional yang berada langsung di bawah Presiden.

BACA JUGA:Batalkan Telegram Pengamanan Kejaksaan

BACA JUGA:Mendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2025 untuk Ekonomi Daerah

Pada bulan lalu, Ombudsman juga telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden sebagai bentuk tindak lanjut atas permasalahan yang ditemukan.

"Dari kajian sistemik ini, kami berhasil merumuskan ada lima saran kepada Pemerintah, yang beberapa waktu lalu kami juga harus bersurat kepada Presiden RI terkait dengan tata kelola," tuturnya.

Menurut dia, hilirisasi industri sawit di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia, dan belum ada negara lain yang mampu menyainginya. Namun, permasalahan masih terjadi pada sektor hulu, yang memerlukan perhatian lebih.

BACA JUGA:Benarkan Instruksi BUMN Nonpublik