Bentuk Koreksi Moral dan Politik

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Rabu , 30 Apr 2025 - 23:09

Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.-Foto : Disway-

DESAKAN untuk memakzulkan Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, nampaknya harus disikapi serius baik oleh institusi yang berwenang.

Setidak hal ini dapat dilihat dari respon sejumlah pihak, sehingga desakan makin hari semakin kencang.

Adapun alasan desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut dilatari kekhawatiran mendalam atas legitimasi dan proses politik yang mengantarkan Gibran ke posisi orang nomor dua di Indonesia.

Meski desakan ini bukan hal baru, namun tensinya kini meningkat tajam seiring dengan munculnya respons dari berbagai elemen masyarakat, tokoh hukum, akademisi, hingga aktivis demokrasi.

Forum Purnawirawan TNI menilai bahwa proses politik yang dilalui Gibran menuju kursi Wakil Presiden sarat kontroversi.

Mereka mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai “dibajak” untuk membuka jalan bagi pencalonan Gibran, yang saat itu belum memenuhi syarat usia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Keputusan itu juga dikaitkan dengan konflik kepentingan, mengingat Ketua MK saat itu merupakan paman dari Gibran.

Pernyataan terbaru forum tersebut disampaikan dalam forum terbuka, yang disiarkan secara daring dan mendapat sorotan publik luas.

Para purnawirawan menekankan bahwa demokrasi tidak boleh dikompromikan demi kepentingan kekuasaan keluarga.

Mereka mendesak lembaga-lembaga negara, termasuk DPR dan Mahkamah Konstitusi, untuk mengevaluasi ulang dan mempertimbangkan langkah-langkah konstitusional yang dapat ditempuh dalam rangka pemakzulan.

Desakan ini juga diperkuat oleh suara dari sejumlah akademisi dan pengamat hukum tata negara yang menilai ada pelanggaran etik dan cacat formil dalam proses pencalonan Gibran.

Beberapa tokoh bahkan menyebutkan bahwa jika persoalan ini dibiarkan, maka preseden buruk terhadap sistem demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia akan terus terulang.

Pihak Istana hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut.

Namun beberapa pendukung pemerintah menilai bahwa desakan pemakzulan ini bernuansa politis dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

bentuk koreksi moral dan politik                            desakan untuk memakzulkan wakil presiden (wapres) ri, gibran rakabuming raka yang disuarakan forum purnawirawan prajurit tni, nampaknya harus disikapi serius baik oleh institusi yang berwenang. 
setidak hal ini dapat dilihat dari respon sejumlah pihak, sehingga desakan makin hari semakin kencang.
adapun alasan desakan forum purnawirawan prajurit tni tersebut dilatari kekhawatiran mendalam atas legitimasi dan proses politik yang mengantarkan gibran ke posisi orang nomor dua di indonesia.
meski desakan ini bukan hal baru, namun tensinya kini meningkat tajam seiring dengan munculnya respons dari berbagai elemen masyarakat, tokoh hukum, akademisi, hingga aktivis demokrasi.
forum purnawirawan tni menilai bahwa proses politik yang dilalui gibran menuju kursi wakil presiden sarat kontroversi.
mereka mengkritisi putusan mahkamah konstitusi yang dinilai “dibajak” untuk membuka jalan bagi pencalonan gibran, yang saat itu belum memenuhi syarat usia sebagaimana diatur dalam undang-undang.
keputusan itu juga dikaitkan dengan konflik kepentingan, mengingat ketua mk saat itu merupakan paman dari gibran.
pernyataan terbaru forum tersebut disampaikan dalam forum terbuka, yang disiarkan secara daring dan mendapat sorotan publik luas.
para purnawirawan menekankan bahwa demokrasi tidak boleh dikompromikan demi kepentingan kekuasaan keluarga.
mereka mendesak lembaga-lembaga negara, termasuk dpr dan mahkamah konstitusi, untuk mengevaluasi ulang dan mempertimbangkan langkah-langkah konstitusional yang dapat ditempuh dalam rangka pemakzulan.
desakan ini juga diperkuat oleh suara dari sejumlah akademisi dan pengamat hukum tata negara yang menilai ada pelanggaran etik dan cacat formil dalam proses pencalonan gibran.
beberapa tokoh bahkan menyebutkan bahwa jika persoalan ini dibiarkan, maka preseden buruk terhadap sistem demokrasi dan supremasi hukum di indonesia akan terus terulang.
pihak istana hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut.
namun beberapa pendukung pemerintah menilai bahwa desakan pemakzulan ini bernuansa politis dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
meski demikian, tekanan publik terus bergulir dan berpotensi memicu gelombang protes lanjutan.
situasi ini menandai babak baru dalam dinamika politik nasional, di mana pertarungan antara kekuatan konstitusional dan etika politik kembali menjadi sorotan utama.
apakah desakan ini akan mengarah pada langkah hukum dan politik yang nyata, atau sekadar menjadi bagian dari wacana publik yang berlalu, akan sangat ditentukan oleh respon para pemegang kekuasaan dalam beberapa waktu ke depan.
pengamat sosial dan politik sumsel, hamidi sip, angkat bicara terkait menguatnya desakan dari forum purnawirawan prajurit tni yang meminta agar wakil presiden gibran rakabuming raka dimakzulkan dari jabatannya.
menurut hamidi, desakan tersebut bukan sekadar ekspresi kekecewaan politik, tetapi juga merupakan bentuk koreksi moral terhadap kondisi demokrasi indonesia pasca pemilu 2024.
“pernyataan para purnawirawan tni itu tidak bisa dianggap remeh. ini adalah sinyal kuat bahwa ada keresahan di kalangan kelompok strategis bangsa terhadap arah demokrasi dan etika kekuasaan di negeri ini,” ujar hamidi saat diwawancarai pada rabu (30/4).
hamidi menyebutkan bahwa proses pencalonan gibran sebagai cawapres pada pilpres lalu memang menimbulkan polemik serius, terutama soal perubahan mendadak syarat usia capres/cawapres yang diputuskan mahkamah konstitusi (mk).
“saat itu, publik mencatat dengan jelas bagaimana mk dinilai menyimpang dari independensinya, apalagi ada hubungan keluarga antara ketua mk saat itu dengan gibran. ini menjadi luka konstitusi yang belum sembuh,” tegasnya.
menurut hamidi, meskipun secara hukum pelantikan gibran telah sah, namun dari sisi etika dan moral publik, persoalan itu masih menggantung dan belum selesai.
“makanya desakan seperti dari forum purnawirawan ini muncul lagi, karena tidak ada ruang penyelesaian etis yang diberikan oleh sistem politik kita. semua berjalan terlalu cepat dan nyaris tanpa evaluasi,” imbuhnya.
ia menilai bahwa langkah para purnawirawan bukan ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan, tetapi lebih sebagai tekanan agar ada refleksi mendalam dari elite politik.
“pemakzulan mungkin terlalu jauh jika hanya berbasis pada ketidakpuasan, tetapi desakan ini setidaknya harus dibaca sebagai bentuk kontrol sosial dari elemen yang pernah punya peran penting menjaga negara ini,” jelas hamidi.
dia  juga menyoroti pentingnya respons dari lembaga-lembaga negara seperti dpr dan mahkamah konstitusi atas dinamika ini.
“kalau lembaga-lembaga negara abai, maka ini bisa menjadi preseden buruk ke depan. ada kesan bahwa kekuasaan bisa dimodifikasi lewat celah hukum demi kepentingan politik keluarga,” ujarnya.
sebelumnya, direktur eksekutif trias politika strategis agung baskoro, turut bersuara mengenai pernyataan sikap purnawirawan tni agar gibran rakabuming dicopot alias pemakzulan sebagai wakil presiden (wapres) ri.
dilansir dari berbagai sumber, senin 28 april 2025, imenilai tidak ada alasan mendesak untuk memakzulkan wakil presiden yang saat ini dijabat oleh putra sulung joko widodo tersebut.
menurut agung, selama enam bulan masa kepemimpinannya, gibran tidak menunjukkan pelanggaran konstitusi yang dapat menjadi dasar pemakzulan.
"tidak ada urgensi yang mendesak untuk memakzulkan mas gibran karena selama enam bulan ini tidak ada pelanggaran inkonstitusional menurut kacamata saya sebagai analis politik," tegas agung.
agung mencermati, gerakan pemakzulan tersebut tidak terlepas dari dinamika politik pasca-pilpres 2024.
ia menilai sebagian besar purnawirawan yang mendorong pemakzulan gibran merupakan pihak yang sebelumnya mendukung pasangan calon lain dalam pemilihan presiden.
"saya tidak bisa menafikan, residu pilpres 2024 itu masih terasa kental ketika tuntutan ini diajukan," ujar agung.
ia menambahkan bahwa penting untuk mengobjektifikasi tuntutan-tuntutan yang ada, agar pemerintahan prabowo-gibran dapat tetap berjalan efektif.
untuk itu, agung menyarankan agar pemerintah fokus pada langkah-langkah konkret yang lebih substansial, seperti melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri yang kinerjanya tidak maksimal.
"ambil contoh, reshuffle menteri kabinet yang bermasalah, saya kira itu bisa dieksekusi segera oleh presiden prabowo, karena memang momen sekarang pas, ada beberapa menteri yang kurang maksimal," katanya.
lebih jauh, agung menilai adanya gerakan sejumlah purnawirawan lebih disebabkan oleh ketidaksukaan terhadap pemerintahan sebelumnya.
menurutnya, situasi ini menciptakan anomali dalam dinamika dukungan politik saat ini.
"agak lucu, mendukung pak prabowo tapi tidak satu paket dengan mas gibran. ini kan anomali menurut saya dan harusnya tidak perlu terjadi," kata agung.
ia menegaskan bahwa dalam demokrasi, mendukung pemerintahan seharusnya dilakukan secara utuh, tidak terpisah-pisah.
"ketika mendukung kabinet merah putih, satu paket semuanya harus kita support, karena ini bagian dari komitmen kita dalam berdemokrasi, berkonstitusi, dan berbangsa," tegasnya.
sebelumnya, forum purnawirawan tni mengusulkan pemakzulan gibran dan mendesak adanya perombakan kabinet.
namun sejauh ini, belum ada langkah resmi dari mpr menindaklanjuti permintaan tersebut.
pemerintahan prabowo-gibran tetap melanjutkan agenda nasionalnya, dengan fokus pada stabilitas politik dan perbaikan kinerja kabinet.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 1 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan