Lemahnya Sistem Tata Kelola Transportasi : Parkir Liar di Palembang Masih Marak !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 29 Apr 2025 - 21:33

Ilustrasi penertiban parkir liar di Kota Palembang. -Foto : Disway-

Wako Ratu Dewa memperingatkan keras agar tidak ada permainan di sektor perparkiran.

“Kalau ada oknum Dishub yang main mata, saya tidak segan beri sanksi tegas!” ujarnya lantang.

Tak hanya soal parkir, Wali Kota juga menggulirkan percepatan program Palembang Terang Benderang.

Ia menargetkan perbaikan dan penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) secara masif, termasuk pengadaan mobil crane dan motor operasional untuk menjangkau lorong-lorong gelap.

“Palembang harus terang benderang, tidak boleh ada sudut kota yang gelap lagi!” pungkasnya.

Sementara itu, Forum Palembang Bangkit (FPB) menanggapi serius maraknya parkir liar yang semakin semrawut di Kota Palembang.

Ketua FPB, Drs. Idham Rianom, menyebutkan bahwa persoalan parkir liar bukan sekadar soal disiplin masyarakat, tetapi juga akibat dari lemahnya sistem tata kelola transportasi dan minimnya fasilitas pendukung.

“Kita tidak bisa hanya menyalahkan masyarakat atau juru parkir liar. Ini masalah sistemik yang harus ditangani secara terstruktur, dari regulasi, pengawasan, sampai ketersediaan lahan parkir resmi,” tegas Idham, Selasa (29/4). Menurutnya, fenomena parkir sembarangan di jalan-jalan utama hingga gang sempit menandakan bahwa kota belum memiliki manajemen parkir yang terpadu. FPB mendorong Pemkot Palembang untuk segera merancang sistem parkir digital dan membangun sarana parkir vertikal di titik-titik strategis, seperti kawasan pasar, pusat kuliner, dan kampus.“Jika hanya mengandalkan razia tanpa solusi jangka panjang, maka praktik ini akan terus berulang. Kita butuh sistem parkir digital berbasis zona, dengan pengawasan ketat dan sanksi tegas,” sambungnya.

Idham juga menyoroti potensi kebocoran retribusi parkir yang tidak sedikit akibat praktik parkir liar yang tidak resmi.

“Ini merugikan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sudah semrawut, kita rugi pula. Maka Dishub harus transparan dan profesional,” ucapnya.

Terkait instruksi tegas dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, FPB menyambut baik namun meminta pengawasan internal juga diperkuat.

“Kami mendukung penuh langkah tegas Wali Kota. Tapi perlu diawasi juga petugas di lapangan agar tidak bermain mata. Jika perlu, libatkan pengawasan masyarakat sipil,” pungkasnya.

lemahnya sistem tata kelola transportasi : parkir liar di palembang masih marak !                            koranpalpos.com – kota palembang sampai kini, masih dihadapkan pada persoalan klasik yang kian meresahkan yakni parkir liar.
hal ini, tidak hanya mengganggu estetika kota dengan pemandangan semerawut, praktik parkir sembarangan ini juga menjadi salah satu penyebab utama kemacetan di sejumlah titik jalan protokol, sehingga menciptakan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan maupun pengemudi kendaraan.
dari pantauan palembang pos (palpos), parkir liar kerap terlihat di beberapa ruas jalan vital yang menjadi urat nadi lalu lintas kota.
mulai dari jalan kolonel haji burlian, kawasan pasar km 5, jalan angkatan 45, hingga jalan sumpah pemuda yang menjadi akses utama menuju kawasan kampus.
baca juga:gubernur puji psu empat lawang berjalan lancar dan kondusif 
baca juga:gubernur herman deru siapkan rp50 miliar : dukung pemerataan pembangunan di musirawas ! 
bahkan ruas jalan paling sentral seperti jalan jenderal sudirman, serta sejumlah wilayah di seberang ulu i, seberang ulu ii, hingga kawasan perumnas, tidak luput dari fenomena ini.
kondisi ini membuat banyak kendaraan pribadi dan angkutan umum terpaksa memperlambat laju, bahkan berhenti mendadak karena badan jalan yang menyempit.
"setiap pagi dan sore pasti macet, terutama di depan pasar dan sekitar kampus. kendaraan parkir di pinggir jalan seenaknya, membuat kami susah lewat," keluh arman, seorang pengendara  yang sehari-hari melintasi kawasan km 5.
selain menyebabkan kemacetan, parkir liar juga berdampak pada estetika kota.
deretan kendaraan yang terparkir tanpa aturan membuat wajah kota tampak semrawut dan tidak tertata.
baca juga:bijak dan sesuai azas kepatutan
baca juga:gencarkan tindakan, perketat pengawasan
padahal, sebagai ibu kota provinsi sumatera selatan, palembang seharusnya mencerminkan tata kelola kota yang rapi dan disiplin.
meski aparat berwenang kerap melakukan razia dan penertiban, namun fenomena ini terus berulang.
"kita sering lakukan penertiban, tapi banyak yang bandel. begitu kita pergi, mereka kembali parkir di tempat terlarang," ujar seorang petugas dinas perhubungan yang enggan disebutkan namanya.
terkait hal ini, warga pun berharap ada tindakan tegas dan berkelanjutan dari pihak berwenang.
baca juga:3.100 djh sumsel masuk kategori risiko tinggi
baca juga:bahaya jalan pintas ibadah
"bukan hanya razia sesekali, tapi harus ada sistem yang jelas. termasuk pembatasan parkir di zona padat dan penyediaan parkir vertikal," usul yuni, warga kawasan jalan sumpah pemuda. 
sedangkan ranma, salah seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri (ptn) di kota palembang mengatakan, jika tidak segera diatasi, fenomena parkir liar dikhawatirkan akan menjadi benih persoalan lalu lintas yang lebih besar.
kota palembang yang sedang berbenah menuju kota modern dan tertib, tidak boleh kalah oleh budaya ketidakdisiplinan yang mengakar. 
"saatnya pemerintah dan aparat terkait menggencarkan tindakan nyata, bukan sekadar hanya  imbauan, " tandasnya. 
masalah parkir liat ini diakui wali kota palembang, drs h ratu dewa msi. oleh sebab itu, wako menekankan bahkan mengultimatum, menggelar dinas perhubungan (dishub) melakukan tindakan tegas. 
hal ini ditegaskan wako ratu dewa saat memanggi jajaran dishub di kantor wali kota palembang, selasa (29/4). 
dalam penekanan tersebut, wako menyoroti dua hal yakni parkir liar yang makin merajalela dan kondisi penerangan jalan yang dinilai belum maksimal.
dalam kesempatan itu, wako ratu dewa menginstruksikan penertiban tegas terhadap parkir liar yang dinilai sebagai biang kemacetan dan keresahan masyarakat.
“saya ingin lihat aksi nyata di lapangan! jangan hanya di jalan utama, di gang kecil pun harus rapi. jalan angkatan 45, sudirman, bahkan depan indomaret dan alfamart yang seharusnya gratis, banyak yang semrawut,” tegasnya.
tidak tanggung-tanggung, wali kota juga membuka opsi kerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindak tegas pelanggar.
wako ratu dewa memperingatkan keras agar tidak ada permainan di sektor perparkiran.
“kalau ada oknum dishub yang main mata, saya tidak segan beri sanksi tegas!” ujarnya lantang.
tak hanya soal parkir, wali kota juga menggulirkan percepatan program palembang terang benderang.
ia menargetkan perbaikan dan penambahan penerangan jalan umum (pju) secara masif, termasuk pengadaan mobil crane dan motor operasional untuk menjangkau lorong-lorong gelap.
“palembang harus terang benderang, tidak boleh ada sudut kota yang gelap lagi!” pungkasnya.
sementara itu, forum palembang bangkit (fpb) menanggapi serius maraknya parkir liar yang semakin semrawut di kota palembang.
ketua fpb, drs. idham rianom, menyebutkan bahwa persoalan parkir liar bukan sekadar soal disiplin masyarakat, tetapi juga akibat dari lemahnya sistem tata kelola transportasi dan minimnya fasilitas pendukung.
“kita tidak bisa hanya menyalahkan masyarakat atau juru parkir liar. ini masalah sistemik yang harus ditangani secara terstruktur, dari regulasi, pengawasan, sampai ketersediaan lahan parkir resmi,” tegas idham, selasa (29/4). menurutnya, fenomena parkir sembarangan di jalan-jalan utama hingga gang sempit menandakan bahwa kota belum memiliki manajemen parkir yang terpadu. fpb mendorong pemkot palembang untuk segera merancang sistem parkir digital dan membangun sarana parkir vertikal di titik-titik strategis, seperti kawasan pasar, pusat kuliner, dan kampus.“jika hanya mengandalkan razia tanpa solusi jangka panjang, maka praktik ini akan terus berulang. kita butuh sistem parkir digital berbasis zona, dengan pengawasan ketat dan sanksi tegas,” sambungnya.
idham juga menyoroti potensi kebocoran retribusi parkir yang tidak sedikit akibat praktik parkir liar yang tidak resmi.
“ini merugikan pad (pendapatan asli daerah). sudah semrawut, kita rugi pula. maka dishub harus transparan dan profesional,” ucapnya.
terkait instruksi tegas dari wali kota palembang, ratu dewa, fpb menyambut baik namun meminta pengawasan internal juga diperkuat.
“kami mendukung penuh langkah tegas wali kota. tapi perlu diawasi juga petugas di lapangan agar tidak bermain mata. jika perlu, libatkan pengawasan masyarakat sipil,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 30 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan