Gencarkan Tindakan, Perketat Pengawasan

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Minggu , 27 Apr 2025 - 20:17

Ilustrasi petugas Dishub Kota Palembang menertibkan juru parkir di salah satu minimarket. Insert : plang pengumuman parkir gratis di salah satu minimarket. -Foto : Disway-

"Jika sudah ada aturan resmi yang menyatakan bahwa parkir di minimarket itu gratis, karena pihak manajemen sudah membayar retribusi ke pemerintah, maka pungutan oleh juru parkir liar itu jelas melanggar hukum. Ini bisa dikategorikan sebagai pungutan liar, bahkan pemerasan dalam skala tertentu," ujar Hendra saat dimintai tanggapan, Minggu (27/4).

Menurutnya, pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Perhubungan harus mengambil langkah konkret untuk melakukan pengawasan dan penertiban secara kontinyu.

Ia menegaskan bahwa membiarkan praktek tersebut justru akan memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat.

"Penertiban harus dilakukan secara konsisten. Jangan hanya sebatas imbauan atau operasi razia yang diadakan sesekali, tapi harus berkelanjutan. Aparat juga perlu memberikan sanksi tegas, bahkan bisa membawa kasus ke ranah pidana jika ada unsur pemaksaan atau intimidasi terhadap pengunjung," kata dia.

Lebih lanjut, Hendra juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui hak-haknya sebagai konsumen di ruang publik.

Masyarakat perlu diberi informasi yang jelas bahwa parkir di minimarket adalah gratis.

Ia pun mendorong Pemkot Palembang untuk membuka kanal pengaduan cepat, baik melalui hotline, aplikasi, maupun media sosial, agar warga lebih mudah melaporkan kejadian pungli di lapangan.

"Kalau laporan cepat ditindaklanjuti, masyarakat juga akan lebih percaya terhadap upaya pemerintah memberantas parkir liar ini," tutupnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perhubungan Kota Palembang melarang keberadaan juru parkir liar di minimarket.

Larangan ini diberlakukan karena pihak minimarket telah membayarkan retribusi parkir kepada Pemerintah Kota Palembang.

Kepala Bidang Pengawasan dan Operasi Dishub Kota Palembang, Ak Julyanzah, mengatakan bahwa dari total 321 gerai minimarket, pemerintah kota menerima retribusi parkir sebesar Rp96.500.000 setiap bulan.

"Setiap gerai sudah membayarkan retribusi parkir sebesar Rp300.000 per bulan. Jadi, dari dua jenis minimarket tersebut, retribusi parkir yang masuk ke pemerintah mencapai Rp96.500.000 per bulan, dengan rincian Alfamart sebesar Rp50.000.000 dan Indomaret sebesar Rp46.500.000," kata Ak Julyanzah.

Oleh karena itu, masyarakat Kota Palembang yang berbelanja di minimarket diimbau untuk tidak lagi memberikan imbalan berupa uang parkir kepada juru parkir liar yang ada di setiap minimarket di kota ini.

"Jadi, masyarakat pengguna minimarket tidak perlu memberikan imbalan kepada juru parkir, karena sudah jelas parkir di minimarket itu gratis. Kami minta masyarakat memahami hal ini dan tidak lagi memberikan imbalan," tambah Ak Julyanzah.

Apabila nantinya ditemukan adanya pungutan liar atau pemaksaan oleh juru parkir liar di minimarket, masyarakat diminta untuk segera membuat laporan pengaduan agar dapat segera ditindaklanjuti.

gencarkan tindakan, perketat pengawasan                            praktik  juru parkir liar masih kerap ditemukan di sejumlah minimarket di kota palembang, meski pemerintah kota melalui dinas perhubungan (dishub) telah menegaskan larangan pungutan parkir di area tersebut.
sejumlah pengunjung mengeluhkan masih adanya oknum yang meminta uang parkir secara paksa, meskipun minimarket sebenarnya sudah membayar retribusi resmi ke pemkot palembang.
kebijakan yang dikeluarkan dishub kota palembang ini bertujuan agar pengunjung minimarket bisa menikmati fasilitas parkir secara gratis.
sebab, berdasarkan peraturan, manajemen minimarket telah menunaikan kewajiban pembayaran retribusi parkir ke kas daerah, sehingga tidak diperkenankan lagi ada pungutan dari pengunjung.
baca juga:gubernur ingatkan masyarakat legowo terima hasil psu pilkada empat lawang 
baca juga:bacaan doa tawaf putaran 1 hingga 7: lengkap latin dan artinya !
namun kenyataan di lapangan berkata lain.
di sejumlah minimarket di kawasan strategis seperti jalan jenderal sudirman, jalan demang lebar daun, hingga kawasan jalan kol h burlian, masih ditemukan keberadaan juru parkir liar.
dimana, mereka tetap meminta bayaran kepada setiap pengunjung yang keluar dari minimarket.
fenomena ini membuat banyak warga merasa dirugikan. tidak jarang pula terjadi ketegangan antara pengunjung dan juru parkir, terutama saat pengunjung menolak memberikan uang.
baca juga:3.100 djh sumsel masuk kategori risiko tinggi
baca juga:pemprov sumsel bakal segera perluas segmen program gsmp tahun 2025 
"seharusnya kan gratis, tapi tetap saja dipaksa bayar. kadang kalau kita tidak kasih, mereka marah-marah," keluh irna, seorang pengunjung minimarket di kawasan sudirman, minggu (24).
warga kota palembang lainnya mengeluhkan masih adanya pungutan parkir liar di minimarket, meskipun pemerintah telah menegaskan bahwa parkir di minimarket harusnya gratis.
banyak pengunjung mengaku terpaksa memberikan uang parkir karena tidak ingin terjadi cekcok dengan juru parkir liar.
"ya, kadang saya berikan uang parkir karena cuma dua ribu rupiah, tapi kalau memang ada peraturan pemerintah yang mengatakan harusnya gratis, ini sangat disayangkan. harusnya hal seperti ini bisa ditertibkan," ujar rodi, warga kemuning palembang yang kerap berbelanja di minimarket.
baca juga:awas ! produk makanan berunsur babi beredar 
baca juga:cuaca ekstrim : waspada ancaman bencana mengintai
rodi mengatakan, ketidakjelasan informasi di lapangan membuat sebagian besar masyarakat memilih untuk mengalah.
"kalau kita tidak kasih, kadang mereka pasang muka marah. daripada ribut, mending kasih saja. tapi kalau memang resmi harus gratis, ya sebaiknya ada tindakan tegas dari pemerintah," tambahnya.
hal senada disampaikan  lia warga alang-alang lebar, pengunjung minimarket di kawasan kol h burlian .
ia mengaku kaget saat mengetahui bahwa minimarket sebenarnya sudah membayar retribusi parkir ke pemerintah.
baca juga:harus dievaluasi dan perjelas pengawasan
baca juga:waspada jebakan pinjol ilegal
"selama ini saya pikir memang harus bayar, karena ada tukang parkirnya. tapi ternyata seharusnya gratis. saya berharap pemerintah serius menertibkan juru parkir liar ini. biar belanja pun lebih nyaman, tidak merasa dipalak," harapnya. 
keluhan serupa juga datang dari hendri, warga sukarame.
ia berharap selain penertiban, perlu juga ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai hak mereka terkait fasilitas parkir gratis di minimarket.
"kalau masyarakat tahu, mungkin lebih berani menolak. tapi kalau tidak dikasih tahu, banyak yang pasrah saja. pemerintah harus bantu edukasi juga, bukan hanya menangkap juru parkir liar," ujarnya.
pengamat hukum, hendra, s.h., menilai keberadaan juru parkir liar tersebut bukan hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga berpotensi masuk kategori pungutan liar yang dapat dipidana.
"jika sudah ada aturan resmi yang menyatakan bahwa parkir di minimarket itu gratis, karena pihak manajemen sudah membayar retribusi ke pemerintah, maka pungutan oleh juru parkir liar itu jelas melanggar hukum. ini bisa dikategorikan sebagai pungutan liar, bahkan pemerasan dalam skala tertentu," ujar hendra saat dimintai tanggapan, minggu (27/4).
menurutnya, pemerintah kota, dalam hal ini dinas perhubungan harus mengambil langkah konkret untuk melakukan pengawasan dan penertiban secara kontinyu.
ia menegaskan bahwa membiarkan praktek tersebut justru akan memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat.
"penertiban harus dilakukan secara konsisten. jangan hanya sebatas imbauan atau operasi razia yang diadakan sesekali, tapi harus berkelanjutan. aparat juga perlu memberikan sanksi tegas, bahkan bisa membawa kasus ke ranah pidana jika ada unsur pemaksaan atau intimidasi terhadap pengunjung," kata dia.
lebih lanjut, hendra juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui hak-haknya sebagai konsumen di ruang publik. 
masyarakat perlu diberi informasi yang jelas bahwa parkir di minimarket adalah gratis. 
ia pun mendorong pemkot palembang untuk membuka kanal pengaduan cepat, baik melalui hotline, aplikasi, maupun media sosial, agar warga lebih mudah melaporkan kejadian pungli di lapangan.
"kalau laporan cepat ditindaklanjuti, masyarakat juga akan lebih percaya terhadap upaya pemerintah memberantas parkir liar ini," tutupnya.
sementara itu, pemerintah kota palembang melalui dinas perhubungan kota palembang melarang keberadaan juru parkir liar di minimarket.
larangan ini diberlakukan karena pihak minimarket telah membayarkan retribusi parkir kepada pemerintah kota palembang.
kepala bidang pengawasan dan operasi dishub kota palembang, ak julyanzah, mengatakan bahwa dari total 321 gerai minimarket, pemerintah kota menerima retribusi parkir sebesar rp96.500.000 setiap bulan.
"setiap gerai sudah membayarkan retribusi parkir sebesar rp300.000 per bulan. jadi, dari dua jenis minimarket tersebut, retribusi parkir yang masuk ke pemerintah mencapai rp96.500.000 per bulan, dengan rincian alfamart sebesar rp50.000.000 dan indomaret sebesar rp46.500.000," kata ak julyanzah.
oleh karena itu, masyarakat kota palembang yang berbelanja di minimarket diimbau untuk tidak lagi memberikan imbalan berupa uang parkir kepada juru parkir liar yang ada di setiap minimarket di kota ini.
"jadi, masyarakat pengguna minimarket tidak perlu memberikan imbalan kepada juru parkir, karena sudah jelas parkir di minimarket itu gratis. kami minta masyarakat memahami hal ini dan tidak lagi memberikan imbalan," tambah ak julyanzah.
apabila nantinya ditemukan adanya pungutan liar atau pemaksaan oleh juru parkir liar di minimarket, masyarakat diminta untuk segera membuat laporan pengaduan agar dapat segera ditindaklanjuti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 28 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan