Sumur Ilegal di Keluang Kembali Terbakar : Polisi Tegaskan Proses Hukum Tetap Jalan !

Tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi yang besar, belum lagi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Aktivitas ilegal pengeboran minyak ini kerap terjadi di tengah dilema antara faktor ekonomi masyarakat dan keharusan penegakan hukum.

Banyak pelaku merupakan masyarakat lokal yang menjadikan pengeboran ilegal sebagai mata pencaharian utama karena sulitnya akses terhadap lapangan kerja formal.

Namun di sisi lain, aparat kepolisian dan pemerintah daerah tidak bisa mentolerir praktik ini karena sangat berbahaya dan melanggar hukum.

“Kami paham kondisi ekonomi masyarakat, tapi hukum tetap harus ditegakkan. Kegiatan seperti ini sudah terbukti berkali-kali membahayakan nyawa dan merusak lingkungan,” ujar seorang petugas dari Polres Muba yang enggan disebut namanya.

Pemerintah pusat bersama Kementerian ESDM dan pihak terkait saat ini tengah merumuskan kebijakan legalisasi dan tata kelola sumur minyak rakyat.

Rencananya, sumur-sumur yang dikuasai oleh masyarakat bisa dialihkan menjadi bentuk kerja sama resmi melalui koperasi atau BUMDes, sehingga aktivitas pengeboran bisa diawasi dan dilengkapi dengan standar keamanan yang memadai.

Namun hingga kini, kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara nasional.

Hal ini membuat aparat masih harus bertindak dalam wilayah abu-abu: antara menindak pelanggaran hukum dan menunggu solusi formal dari pemerintah pusat.

Sementara itu, sebagian masyarakat di Keluang dan wilayah sekitarnya berharap agar pemerintah segera menyelesaikan regulasi tata kelola sumur rakyat.

Mereka meminta agar sumur minyak yang sudah berproduksi bisa dilegalkan, bukan justru dibongkar atau ditutup paksa.

“Kami tidak minta dibiarkan ilegal, kami cuma ingin diberi jalan supaya bisa kerja secara sah. Kalau ditutup semua, kami kerja apa lagi?” ujar Roni (38), warga Keluang yang mengaku pernah bekerja di sumur minyak rakyat.

Insiden kebakaran sumur ilegal di Keluang ini menjadi alarm bagi semua pihak, bahwa permasalahan illegal drilling bukan hanya persoalan hukum, tapi juga menyangkut kesejahteraan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan.

Diperlukan sinergi yang lebih serius antara aparat keamanan, pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat untuk menemukan solusi jangka panjang.

Penegakan hukum memang penting, namun tanpa regulasi yang jelas dan program alternatif yang layak bagi masyarakat, kejadian serupa hampir pasti akan terus berulang.