Perkuat Pengawasan dan Sanksi Tegas

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Rabu , 16 Apr 2025 - 20:37

Truk tronton yang melintas di dalam Kota Palembang di jam-jam sibuk. -Foto : Koer Palpos -

Namun, lemahnya pengawasan dan sanksi yang kurang tegas dinilai menjadi pemicu pengemudi truk mengabaikan ketentuan yang ada.

“Kita ingin pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian, lebih aktif dan konsisten dalam pengawasan di titik-titik rawan. Penegakan hukum harus berjalan, jangan hanya berhenti di imbauan atau sosialisasi,” tegasnya.

FPB juga mengajak semua pihak, termasuk perusahaan pemilik truk, untuk lebih peduli pada dampak sosial dari aktivitas distribusi barang.

Idham menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat demi menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib di Palembang.

“Harapan kami, semua pemangku kepentingan bisa berkomitmen menegakkan aturan bersama. Karena kemacetan yang disebabkan oleh truk-truk ini bukan hanya merugikan warga, tapi juga mengganggu citra Palembang sebagai kota yang tengah berbenah menuju kota metropolitan yang tertib dan nyaman,” tutupnya.

perkuat pengawasan dan sanksi tegas                            keberadaan truk tronton di jalanan kota palembang masih menjadi sorotan warga.
meski sudah ada aturan jelas mengenai jadwal operasional kendaraan berat, nyatanya pelanggaran masih kerap terjadi.
dari pantauan palpos, truk-truk bertonase besar ini, masih sering terlihat melintas di luar jam yang telah ditetapkan, terutama pada pagi dan sore hari saat arus lalu lintas padat.
kondisi ini tentu berdampak langsung pada kelancaran lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan, seperti kawasan jalan soekarno-hatta, simpang patal pusri, hingga di sekitar jembatan ampera.
baca juga:gubernur herman deru apresiasi sekolah lansia di ogan ilir 
baca juga:minta jaminan hak pedagang pasar 16 ilir
kehadiran truk-truk besar pada jam sibuk membuat antrean kendaraan semakin mengular, memperlambat laju mobilitas warga yang hendak beraktivitas maupun pulang kerja.
padahal, pemerintah kota palembang bersama instansi terkait sudah memberlakukan jadwal ketat untuk mengatur waktu operasional truk besar, demi menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan lain. 
dimana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam surat peraturan wali kota (perwali) palembang nomor :  36 tahun 2019  tentang pengaturan rute angkutan barang.
angkutan barang hannya  boleh beroperasi dari jam 21.00 wib hingga jam 06.00 wib.
baca juga:kejati sumsel geledah kantor pemkot palembang : kasus revitalisasi pasar cinde !
baca juga:herman deru : jaga kerukunan umat beragama, pertahankan sumsel zero konflik !
namun sayangnya, kepatuhan pengemudi truk dan pengawasan di lapangan masih menjadi pr besar.
masyarakat berharap pihak berwenang dapat lebih tegas melakukan pengawasan dan penindakan kepada truk-truk yang melanggar jadwal, agar lalu lintas palembang bisa berjalan lebih lancar dan aman, terutama pada jam-jam sibuk yang krusial bagi aktivitas harian.
truk tronton yang melanggar jadwal melintas di kota palembang tak hanya dirasakan oleh pengendara roda empat, tetapi juga para pengguna motor yang setiap hari melintas di jalur-jalur utama kota.
kemunculan truk bermuatan besar di jam-jam sibuk dianggap sangat mengganggu kelancaran lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan.
baca juga:dukung program koperasi merah putih, h arlan : kami akan membuat koperasi di setiap desa dan kelurahan !
baca juga:dukung ptba wujudkan asta citra presiden prabowo
“kadang kami sudah berangkat lebih pagi supaya nggak terjebak macet, tapi tetap saja pas di jalan ketemu truk besar yang jalannya lambat dan memakan badan jalan. bikin antrean panjang dan terlambat sampai kantor,” ujar dedi, salah seorang pegawai swasta yang setiap hari melintasi kawasan simpang patal pusri.
keluhan serupa juga datang dari pengendara roda dua. 
leni, seorang karyawan toko di kawasan jalan soekarno-hatta, mengaku khawatir setiap kali berpapasan dengan truk-truk besar, terutama saat pagi hari.
“motor kalah angin sama truk besar, apalagi kalau truknya tiba-tiba belok atau berhenti mendadak. selain bikin macet, juga berbahaya,” keluhnya.
warga berharap pihak terkait seperti dinas perhubungan (dishub) kota palembang dan kepolisian dapat lebih serius mengawasi pergerakan truk-truk tronton, agar aturan pembatasan jam operasional kendaraan berat benar-benar ditegakkan.
“harapan kami sih pengawasan harus lebih ketat, jangan hanya sesekali razia, tapi rutin dan ada sanksi tegas. karena ini menyangkut keselamatan orang banyak, bukan cuma soal kemacetan saja,” tambah yudi, pengemudi ojek online.
kondisi ini menjadi pengingat bahwa penataan lalu lintas di kota besar seperti palembang tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal kedisiplinan dan ketegasan dalam menegakkan aturan.
warga pun menanti tindakan nyata agar kenyamanan dan keselamatan di jalan kembali terjaga.
ketua forum palembang bangkit (fpb), drs. idham rianom menilai kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalulintas, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara, terutama di jam-jam sibuk.
“kami dari forum palembang bangkit sangat prihatin dengan kondisi di lapangan, di mana masih sering terlihat truk-truk bertonase besar melintas di waktu yang seharusnya tidak diperbolehkan. ini bukan sekadar masalah macet, tapi juga persoalan keselamatan bagi masyarakat pengguna jalan, baik roda dua maupun roda empat,” ujar idham rianom, rabu (16/4).
menurut idham, aturan pembatasan jam operasional truk tronton sudah jelas diberlakukan oleh pemerintah daerah.
namun, lemahnya pengawasan dan sanksi yang kurang tegas dinilai menjadi pemicu pengemudi truk mengabaikan ketentuan yang ada.
“kita ingin pemerintah, dalam hal ini dinas perhubungan dan aparat kepolisian, lebih aktif dan konsisten dalam pengawasan di titik-titik rawan. penegakan hukum harus berjalan, jangan hanya berhenti di imbauan atau sosialisasi,” tegasnya.
fpb juga mengajak semua pihak, termasuk perusahaan pemilik truk, untuk lebih peduli pada dampak sosial dari aktivitas distribusi barang.
idham menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat demi menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib di palembang.
“harapan kami, semua pemangku kepentingan bisa berkomitmen menegakkan aturan bersama. karena kemacetan yang disebabkan oleh truk-truk ini bukan hanya merugikan warga, tapi juga mengganggu citra palembang sebagai kota yang tengah berbenah menuju kota metropolitan yang tertib dan nyaman,” tutupnya.