Pemerintah Siagakan Posko Pengaduan THR : Antisipasi Potensi Pelanggaran !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Senin , 17 Mar 2025 - 22:00

Para buruh dan pekerja melakukan aksi menuntut hak mereka-Foto : Disway -

KORANPALPOS.COM – Menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri, Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hak yang sangat dinantikan oleh para pekerja di Sumatera Selatan.

Namun, di tengah euforia persiapan lebaran, potensi pelanggaran terkait pembayaran THR oleh perusahaan masih menjadi perhatian serius.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah menyiagakan Posko Pengaduan THR bagi para pekerja yang mengalami kendala dalam penerimaan hak mereka.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kemungkinan adanya perusahaan yang tidak membayar THR secara penuh, terlambat, atau bahkan tidak memberikan sama sekali. .

Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengaduan, tetapi juga sebagai pusat konsultasi bagi pekerja yang ingin memastikan hak mereka terpenuhi.

Dengan adanya langkah ini, Pemprov Sumsel berharap seluruh perusahaan di daerah tersebut dapat memenuhi kewajiban mereka, sehingga kesejahteraan pekerja tetap terjaga di tengah momen hari raya.

Plt Kepala Disnakertrans Sumsel Edward Candra di Palembang, Senin, mengatakan posko tersebut terbagi menjadi dua bentuk yaitu posko tatap muka dan secara daring.

Untuk posko tatap muka, kata dia, bisa mendatangi Kantor Disnakertrans Sumsel di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 284, 14 Ulu, Plaju, Seberang Ulu II, Kota Palembang.

Sedangka, posko daring itu dibuka Kementerian Ketenagakerjaan dan dapat diakses poskothr.kemnaker.go.id.

Posko ini, lanjut dia, bertujuan untuk mengakomodir keluhan dan permasalahan terkait dengan pembayaran THR Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah.

pemerintah siagakan posko pengaduan thr : antisipasi potensi pelanggaran !                            koranpalpos.com – menjelang perayaan hari raya idulfitri, tunjangan hari raya (thr) menjadi hak yang sangat dinantikan oleh para pekerja di sumatera selatan.
namun, di tengah euforia persiapan lebaran, potensi pelanggaran terkait pembayaran thr oleh perusahaan masih menjadi perhatian serius.
untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah provinsi sumatera selatan melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) telah menyiagakan posko pengaduan thr bagi para pekerja yang mengalami kendala dalam penerimaan hak mereka.
langkah ini diambil sebagai respons terhadap kemungkinan adanya perusahaan yang tidak membayar thr secara penuh, terlambat, atau bahkan tidak memberikan sama sekali. .
baca juga:tol palembang-betung beroperasi fungsional h-7 lebaran 2025
baca juga:ott kpk di oku : mantan pj bupati iqbal alisyabana siap diperiksa !
posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengaduan, tetapi juga sebagai pusat konsultasi bagi pekerja yang ingin memastikan hak mereka terpenuhi.
dengan adanya langkah ini, pemprov sumsel berharap seluruh perusahaan di daerah tersebut dapat memenuhi kewajiban mereka, sehingga kesejahteraan pekerja tetap terjaga di tengah momen hari raya.
plt kepala disnakertrans sumsel edward candra di palembang, senin, mengatakan posko tersebut terbagi menjadi dua bentuk yaitu posko tatap muka dan secara daring.
untuk posko tatap muka, kata dia, bisa mendatangi kantor disnakertrans sumsel di jalan jenderal achmad yani nomor 284, 14 ulu, plaju, seberang ulu ii, kota palembang.
baca juga:buka puasa bareng gubernur, wako ratu dewa dapat arahan terkait pelayanan publik
baca juga:gubernur herman deru optimis target 2500 rtlh se-sumsel rampung di bedah dalam hitungan 100 hari
sedangka, posko daring itu dibuka kementerian ketenagakerjaan dan dapat diakses poskothr.kemnaker.go.id.
posko ini, lanjut dia, bertujuan untuk mengakomodir keluhan dan permasalahan terkait dengan pembayaran thr lebaran 2025 atau idul fitri 1446 hijriah.
"bagi pekerja yang memiliki kendala dalam pembayaran thr yang dilakukan, perusahaan dapat langsung mendatangi posko tersebut," katanya.
ia menjelaskan thr harus diberikan perusahaan kepada pekerja sesuai peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) nomor 6 tahun 2016 tentang thr bagi pekerja di perusahaan.
baca juga:perumda tirta raja oku gelar buka bersama dan santunan anak yatim
baca juga:polres muba bagikan bantuan ke rumah tahfidz
dalam peraturan tersebut, kata dia, pembayaran thr bagi pekerja atau buruh wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayarannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambat-lambatnya h-7 lebaran.
"regulasi sudah mengatur pemberian thr. oleh sebab itu kami meminta perusahaan yang ada di sumsel untuk mematuhi regulasi tersebut," kata edward.
terkait langkah pemprov sumsel melalui dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) dalam menyiapkan posko pengaduan tunjangan hari raya (thr) mendapat respons positif dari para pekerja.
mereka menilai keberadaan posko ini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja, terutama bagi mereka yang kerap mengalami kendala dalam penerimaan thr.
ri, seorang pekerja di sektor ritel di palembang, mengapresiasi kebijakan ini dan berharap posko pengaduan benar-benar efektif dalam menindaklanjuti laporan pekerja.
“setiap tahun selalu ada saja perusahaan yang menunda atau membayar thr tidak sesuai aturan. dengan adanya posko ini, jadi lebih berani untuk melapor jika ada pelanggaran,” ujarnya, senin (17/3). 
senada dengan itu, st, seorang karyawan di sebuah perusahaan manufaktur, berharap pemprov sumsel tidak hanya menyediakan posko pengaduan, tetapi juga melakukan pengawasan langsung ke perusahaan-perusahaan. “yang penting ada tindak lanjut.
jangan sampai hanya tempat melapor saja, tapi tidak ada tindakan nyata bagi perusahaan yang melanggar,” katanya.
selain itu, para pekerja juga berharap sosialisasi mengenai hak thr semakin digencarkan, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal dan pekerja kontrak.
"dengan adanya langkah pemerintah ini, saya optimistis bahwa pelanggaran terkait thr dapat diminimalisir dan kesejahteraan pekerja menjelang hari raya dapat lebih terjamin, " ujar dr, salah seorang pekerja swasta di prabumulih. 
terpisah, federasi serikat buruh sejahtera indonesia (dpc-fsbsi) musi banyuasin (muba) menyambut baik kebijakan pemerintah terkait aturan pembayaran tunjangan hari raya (thr) bagi pekerja dan buruh.
ketua dpc-fsbsi muba, anton, menyatakan apresiasinya terhadap ketegasan pemerintah dalam memastikan hak pekerja terpenuhi menjelang perayaan idulfitri.
"kami sangat mengapresiasi aturan pemerintah mengenai thr bagi pekerja dan buruh. ini merupakan hak yang harus diterima oleh setiap pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar anton, senin (17/3).
ia pun menekankan pentingnya kepatuhan para pengusaha terhadap aturan tersebut agar kesejahteraan pekerja tetap terjaga.
"untuk itu, kami berharap agar para pengusaha patuh dengan aturan tersebut dan tidak mengabaikan kewajiban mereka dalam memberikan thr tepat waktu dan sesuai ketentuan," tambahnya.
anton juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan pembayaran thr agar tidak ada pelanggaran yang merugikan pekerja.
dengan adanya pengawasan ketat, diharapkan seluruh perusahaan di muba dapat menjalankan kewajiban mereka tanpa ada kendala, sehingga para pekerja dapat merayakan idulfitri dengan lebih tenang dan sejahtera.
sementara itu, sejumlah perusahaan di palembang memastikan bahwa tunjangan hari raya (thr) bagi karyawan yang merayakan idul fitri akan diberikan sesuai dengan aturan pemerintah.
deny mulyawan, corporate general affair jm group, menegaskan bahwa seluruh karyawan muslim di perusahaannya berhak mendapatkan thr seperti yang telah diterapkan selama ini.
"saya tidak memiliki wewenang untuk menjawab ini secara resmi, namun memang sejak dahulu kami menetapkan bahwa karyawan muslim mendapatkan thr," ujarnya, senin (17/3).
sedangkan astra motor sumsel juga telah mempersiapkan pencairan thr untuk seluruh karyawan yang merayakan idul fitri.
manager customer care astra motor sumsel, rita kusuma, memastikan bahwa perusahaan akan memenuhi kewajiban sesuai regulasi.
"intinya, astra motor memenuhi kewajiban sesuai dengan kebijakan pemerintah. aman, thr sudah beres di minggu ini," kata rita.
ia menambahkan bahwa manajemen telah mengantisipasi kebutuhan karyawan dalam menyambut lebaran dan memastikan pencairan thr dilakukan tepat waktu.
"kami memahami bahwa kebutuhan untuk merayakan idul fitri harus dipersiapkan jauh-jauh hari," tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan