Ombudsman Sumsel Kawal Ketat SPMB 2025 untuk Cegah Maladministrasi

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Rabu , 12 Mar 2025 - 22:27

Kepala Ombudsman Sumsel Adriansyah-FOTO : ANTARA-

KORANPALPOS.COM – Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmennya dalam mengawal ketat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses seleksi berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Kepala Ombudsman Sumsel, Adriansyah, dalam konferensi pers yang digelar di Palembang pada Rabu (12/3), menyoroti pentingnya penerapan peraturan yang sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB.

Regulasi ini menegaskan bahwa jalur penerimaan murid baru harus mencakup jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Dalam implementasinya, sistem penerimaan siswa untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Jalur domisili paling sedikit 30 persen dari daya tampung.

Jalur afirmasi paling sedikit 30 persen dari daya tampung.

Jalur prestasi paling sedikit 30 persen dari daya tampung.

Jalur mutasi paling banyak 5 persen dari daya tampung.

ombudsman sumsel kawal ketat spmb 2025 untuk cegah maladministrasi                            koranpalpos.com – ombudsman provinsi sumatera selatan (sumsel) menegaskan komitmennya dalam mengawal ketat sistem penerimaan murid baru (spmb) tahun ajaran 2025/2026.
langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses seleksi berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
kepala ombudsman sumsel, adriansyah, dalam konferensi pers yang digelar di palembang pada rabu (12/3), menyoroti pentingnya penerapan peraturan yang sesuai dengan permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang spmb.
baca juga:dari ppdb ke spmb : reformasi pendidikan indonesia ! 
baca juga:pemerintah resmi ganti sistem ppdb jadi spmb : ini harapan masyarakat !
regulasi ini menegaskan bahwa jalur penerimaan murid baru harus mencakup jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.
dalam implementasinya, sistem penerimaan siswa untuk jenjang sekolah menengah atas (sma) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
jalur domisili paling sedikit 30 persen dari daya tampung.
baca juga:wacana perubahan ppdb ke spmb, disdikbud lubuklinggau tunggu kejelasan resmi
baca juga:carut marut ppdb sma di sumsel : di mana akar masalahnya ?
jalur afirmasi paling sedikit 30 persen dari daya tampung.
jalur prestasi paling sedikit 30 persen dari daya tampung.
jalur mutasi paling banyak 5 persen dari daya tampung.
baca juga:terkait temuan kecurangan ppdb 2024 : kadisdik sumsel tegaskan tidak ada transaksi pungli ! 
baca juga:ombudsman beber kecurangan ppdb sma negeri di palembang : 911 siswa seharusnya tidak lulus ! 
adriansyah menegaskan bahwa dalam menentukan persentase kuota jalur afirmasi, dinas pendidikan perlu berkoordinasi dengan dinas sosial untuk memastikan data yang valid mengenai jumlah calon murid dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas.
hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih adil kepada calon murid dari kelompok yang kurang beruntung.
mengacu pada evaluasi penerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun 2024, ombudsman ri menemukan beberapa bentuk maladministrasi, termasuk penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.
baca juga: ombudsman ri perwakilan sumsel ungkap dugaan kecurangan ppdb sma jalur prestasi : begini modusnya !
baca juga:beredar kabar pengumuman ppdb smp di kota palembang pada 18 juni 2024 : ombudsman minta sekolah lakukan ini !
berdasarkan temuan tersebut, ombudsman telah menerbitkan sejumlah rekomendasi kepada dinas pendidikan agar kasus serupa tidak terulang dalam pelaksanaan spmb tahun ini.
beberapa permasalahan yang menjadi perhatian utama dalam ppdb tahun lalu antara lain:
1. penerimaan siswa yang melebihi daya tampung
ombudsman menemukan kasus di mana sebuah sekolah negeri yang seharusnya hanya menerima 36 siswa per kelas, justru menerima lebih dari 50 siswa.
kondisi ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berdampak pada kualitas pembelajaran yang tidak optimal.
2. dispensasi nama siswa setelah spmb selesai
beberapa sekolah melakukan penambahan siswa setelah proses spmb berakhir, yang menyebabkan ketidakseimbangan daya tampung di berbagai sekolah.
3. penerapan sistem double shift
akibat jumlah siswa yang melebihi kapasitas, beberapa sekolah menerapkan sistem pembelajaran dua shift. hal ini dinilai tidak efektif karena mengurangi waktu belajar siswa.
4. ketidaktegasan dalam jalur prestasi
ombudsman menemukan bahwa dalam beberapa kasus, siswa dengan prestasi akademik tinggi justru kalah saing dengan siswa yang memiliki sertifikat kejuaraan olahraga.
beberapa sertifikat tersebut bahkan diperoleh dari organisasi yang tidak terverifikasi.
5. ketidakterbukaan dalam tes kompetensi akademik
ditemukan bahwa dalam beberapa sekolah, pihak panitia ppdb tidak mengetahui pihak ketiga yang bertanggung jawab atas penyusunan soal, pemeriksaan jawaban, dan pengawasan tes kompetensi akademik.
berdasarkan evaluasi tahun lalu, ombudsman sumsel memberikan beberapa rekomendasi strategis kepada dinas pendidikan untuk perbaikan sistem spmb 2025:
1. melibatkan sekolah swasta dalam penerimaan siswa
agar distribusi siswa lebih merata dan tidak membebani sekolah negeri, dinas pendidikan diharapkan lebih aktif dalam mendorong calon siswa untuk mempertimbangkan sekolah swasta sebagai alternatif.
2. memastikan penerimaan siswa sesuai daya tampung yang wajar
ombudsman meminta agar setiap sekolah negeri mematuhi ketentuan daya tampung untuk menjaga kualitas pendidikan.
3. menerapkan sistem pendataan lebih awal untuk dispensasi nama siswa
jika ada dispensasi penerimaan siswa di luar jalur resmi, harus dilakukan sebelum proses spmb dimulai, bukan setelahnya.
4. memperjelas pemisahan kuota jalur prestasi akademik dan non-akademik
dinas pendidikan perlu memastikan bahwa siswa yang berprestasi akademik tidak dirugikan oleh siswa dengan sertifikat kejuaraan yang tidak valid.
oleh karena itu, perlu ada sistem verifikasi ketat untuk sertifikat prestasi non-akademik.
5. memastikan transparansi dalam tes kompetensi akademik
setiap sekolah harus mengumumkan secara terbuka siapa pihak yang menyusun soal, mengoreksi jawaban, dan mengawasi tes agar tidak ada kecurangan atau praktik maladministrasi.
ombudsman berharap dengan adanya pengawasan ketat terhadap spmb 2025, proses penerimaan siswa baru dapat berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
kualitas pendidikan di sumatera selatan juga diharapkan meningkat dengan adanya sistem yang lebih adil dan transparan.
selain itu, ombudsman menegaskan akan terus mengawal jalannya spmb dengan membuka kanal pengaduan bagi masyarakat.
jika ditemukan indikasi maladministrasi, masyarakat diminta segera melapor agar dapat ditindaklanjuti secepat mungkin.
“dengan pengawasan yang lebih ketat dan aturan yang diperjelas, kami optimis bahwa pelaksanaan spmb tahun ini bisa berjalan lebih baik dan meminimalisir praktik maladministrasi. kami juga mengimbau kepada orang tua dan masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan jika ada kejanggalan dalam proses penerimaan murid baru,” pungkas adriansyah.
dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan spmb 2025 dapat berjalan dengan lebih baik, sehingga seluruh calon siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di sumatera selatan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 13 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan