Pemkab dan Kejari OKI Teken MOU Bidang Datun: Hapus Keraguan OPD Jalankan Program Pembangunan

Reporter: Diansyah |

Editor: Dahlia |

Senin , 10 Mar 2025 - 21:11

Bupati dan Kajari OKI berfoto bersama usai saat penandatanganan nota kesepakatan kerja sama bidang Datun di Kantor Bupati OKI.-Foto: Humas Kominfo OKI-

OKI,KORANPALPOS.COM - Bantuan dan pertimbangan hukum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI) sangat diperlukan, agar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Bupati OKI, Muchendi Mahzareki saat penandatanganan nota kesepakatan kerja sama bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) di Kantor Bupati OKI, Senin, 10 Matet 2025.

“Adanya pertimbangan hukum bidang Datun dari Kejari menghilangkan keraguan OPD dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.

Menurut Muchendi, kerja sama bidang Datun yang telah dijalin dengan Kejari selama ini, memberikan dampak positif bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Untuk itu dia, pihaknya bersepakat melanjutkan kerja sama bidang Datun pada OPD yang memiliki layanan langsung kepada masyarakat antara lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

"Kemudian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), RSUD Kayuagung, dan PDAM Tirta Agung," ujarnya.

Muchendi juga mengapresiasi Kejaksaan Negeri OKI dalam upayanya membantu Pemerintah Kabupaten OKI sebagai Jaksa Pengacara Negara.

"Semoga melalui Kerjasama ini, sinergisitas antara Pemerintah dan Kejari OKI semakin erat, serta berkeseninambungan," tuturnya.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri OKI, Hendri Hanafi, menyambut baik inisiatif pemerintah daerah.

pemkab dan kejari oki teken mou bidang datun: hapus keraguan opd jalankan program pembangunan                            oki,koranpalpos.com - bantuan dan pertimbangan hukum dari kejaksaan negeri (kejari) ogan komering ilir (oki) sangat diperlukan, agar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
hal itu disampaikan bupati oki, muchendi mahzareki saat penandatanganan nota kesepakatan kerja sama bidang perdata dan tata usaha negara (datun) di kantor bupati oki, senin, 10 matet 2025.
“adanya pertimbangan hukum bidang datun dari kejari menghilangkan keraguan opd dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.
baca juga:kejari muara enim dukung program pemerintah lewat pendampingan hukum
baca juga:progres bantuan stimulan korban banjir di oku capai 80 persen
menurut muchendi, kerja sama bidang datun yang telah dijalin dengan kejari selama ini, memberikan dampak positif bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.
untuk itu dia, pihaknya bersepakat melanjutkan kerja sama bidang datun pada opd yang memiliki layanan langsung kepada masyarakat antara lain, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr).
"kemudian, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (prkp), dinas kebudayaan dan pariwisata (disbudpar), badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad), rsud kayuagung, dan pdam tirta agung," ujarnya.
baca juga:kapolres lubuklinggau bagikan takjil gratis, wujud kepedulian di bulan ramadhan
baca juga:operasi pasar dimulai di lubuklinggau, beras jadi primadona warga
muchendi juga mengapresiasi kejaksaan negeri oki dalam upayanya membantu pemerintah kabupaten oki sebagai jaksa pengacara negara. 
"semoga melalui kerjasama ini, sinergisitas antara pemerintah dan kejari oki semakin erat, serta berkeseninambungan," tuturnya.
sementara, kepala kejaksaan negeri oki, hendri hanafi, menyambut baik inisiatif pemerintah daerah. 
baca juga:konflik antarwarga desa sunur vs koperasi tiara sawit permai berhasil dimediasi !
baca juga:h. arlan : tpa ini sudah over dosis, tidak layak lagi !
"kejari oki siap menjadi jaksa pengacara negara bagi pemkab oki dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara," ucapnya.
hendri menjelaskan, kerja sama ini  mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan dalam mendukung program-program pembangunan pemerintah daerah. 
"hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memastikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset serta kebijakan publik yang dijalankan," imbuhnya.
baca juga:h. arlan : tpa ini sudah over dosis, tidak layak lagi !
baca juga:bubarkan potensi aksi balap liar
adapun acara penandatanganan ini dihadiri oleh perwakilan kodim oki dan polres oki, sekda oki, jajaran kejari oki, dan kepala opd di lingkungan pemkab oki. 
kehadiran mereka menandakan komitmen bersama dalam mendukung program pembangunan dan menjaga stabilitas hukum di kabupaten oki.ril

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan