Pengusaha Kondang H. Halim Ditahan di Rutan Pakjo : Ini Kasus yang Menjeratnya !

Reporter: Romi Rivano |

Editor: Maryati |

Senin , 10 Mar 2025 - 18:16

H. Halim dibawa menggunakan mobil ambulans untuk ditahan di Rutan Pakjo Palembang--

pengusaha kondang h. halim ditahan di rutan pakjo : ini kasus yang menjeratnya !                             koranpalpos.com - tim penyidik dari kejaksaan negeri (kejari) musi banyuasin (muba) melakukan penjemputan terhadap tersangka kasus tindak pidana korupsi, h. halim.
pengusaha kondang di sumatera selatan ini, dilakukan pemeriksaan di kejaksaan tinggi sumatera selatan, senin, 10 maret 2025, sekitar pukul 10.00 wib.
penjemputan dilakukan oleh tim penyidik kejari muba yang dipimpin langsung oleh kepala kejari muba, roy riady, sh, mh, dengan didampingi tim intelijen kejari palembang serta tim intelijen kejaksaan tinggi sumatera selatan.
baca juga:pembunuhan tragis di oki : pelaku dibekuk saat bersembunyi di rumah orang tua !
baca juga:bandar sabu sanga desa dibekuk : ini barang bukti yang disita polisi !
h. halim, yang sebelumnya berada di rsud siti fatimah az-zahra provinsi sumatera selatan, dibawa ke kejati sumsel untuk menjalani pemeriksaan.
sebelum melakukan penjemputan, tim penyidik kejari muba berkoordinasi dengan pihak rumah sakit terkait kondisi kesehatan tersangka serta teknis pemindahannya ke kejati sumsel.
langkah ini dilakukan berdasarkan surat perintah membawa tersangka nomor: print-388/l.6.16/fd.1/03/2025.
baca juga:kejati sumsel tetapkan 5 tersangka korupsi lahan sawit di musi rawas : salah satunya ridwan mukti !
baca juga:kpk gerebek kantor pupr muba : usut dugaan korupsi proyek jalan tebing bulang senilai rp200 miliar !
tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan memalsukan buku atau daftar khusus dalam proses administrasi pengadaan tanah untuk proyek jalan tol betung-tempino jambi tahun 2024.
atas perbuatannya, h. halim diduga melanggar pasal 9 jo. pasal 15 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
saat tiba di kejati sumsel, h. halim sempat menolak untuk diperiksa oleh penyidik.
baca juga:penyidik polres muba geledah kantor pt mep : dugaan korupsi puluhan miliar terkuak !
baca juga:menyusul mantan kades : bendahara desa petanang dijerat kasus korupsi dana desa rp1,2 miliar !
namun, setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan kelengkapan alat bukti, kepala kejari muba akhirnya mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap h. halim.
ia resmi ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 10 maret hingga 29 maret 2025, di rumah tahanan negara kelas 1a pakjo palembang.
menurut kajari muba roy riady, modus operandi dalam kasus ini adalah pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh h alim bersama rekannya, amin mansur.
baca juga:korupsi dana desa rp1,2 miliar : oknum mantan kades petanang masuk bui !
baca juga:terbukti korupsi : mantan dirut pt timah divonis 8 tahun penjara ! 
pada bulan november dan desember 2024, keduanya diduga memalsukan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang berlokasi di desa peninggalan dan desa simpang tungkal.
dokumen tersebut diajukan sebagai kelengkapan administratif guna mendapatkan ganti rugi dalam proyek pembangunan jalan tol betung-tempino jambi.
namun, berdasarkan hasil investigasi, diketahui bahwa h alim bukanlah pemilik sah dari tanah yang diklaimnya.
hal ini diperkuat dengan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh panitia pengadaan tanah nomor 285/500.16.06/x/2024 pada 31 oktober 2024 untuk desa peninggalan dan pengumuman nomor 343/500.16.06/xii/2024 pada 6 desember 2024 untuk desa simpang tungkal.
kedua pengumuman tersebut memuat daftar nominatif pemilik tanah yang berhak atas ganti rugi pengadaan tanah proyek tol tersebut.
kejaksaan negeri muba memastikan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas.
pemeriksaan terhadap h. halim akan dilakukan secara intensif untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen pengadaan tanah ini.
kejari muba juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap praktik pemalsuan dokumen terkait pengadaan tanah, terutama dalam proyek infrastruktur skala besar.
dengan adanya kasus ini, diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat lebih memperketat pengawasan dalam setiap proses pengadaan tanah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat luas.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 11 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan