PPPK Desak Jaminan Kepastian Pelantikan

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Minggu , 09 Mar 2025 - 22:05

Ilustrasi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan CASN-Foto : Disway-

KORANPALPOS.COM – Penetapan nasib pegawai khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari hasil seleksi 2024, nampaknya belum akan berujung.

Pasalnya pemerintah pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI tiba-tiba mengeluarkan kebijakan dengan menginstruksikan kepada seluruh instansi yang sudah menunda pengangkatan PPPK dengan.

Keputusan ini juga diberlakukan kepada calon pegawai negeri sipil (CPNS) selain terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Oktober 2025.

Hal itu termuat dalam surat resmi BKN bernomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025B yang ditandatangani Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Sabtu (8/3).

Adapun instruksi tersebut muncul setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengirim surat kepada BKN agar menindak lanjuti penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 pada Jumat (7/3).

Zudan dalam surat itu mengatakan proses pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkan keputusan pengangkatan.

Dalam proses penetapan NIP yang sedang berlangsung, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan/pengunduran TMT pengangkatan CPNS dan/atau PPPK.

Sehubungan dengan itu, kata dia, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tindak lanjut hasil seleksi CPNS dan PPPK.

Penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi CPNS, sebagai berikut: 1) peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus, diangkat menjadi CPNS TMT 1 Oktober 2025 dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2025; 2) Usul penetapan nomor induk CPNS paling lambat tanggal 30 Juni 2025; 3) Penyerahan keputusan pengangkatan CPNS paling lambat tanggal 1 September 2025.Kemudian, penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi PPPK, yakni 1) Peserta seleksi PPPK yang mengisi alokasi kebutuhan (formasi) diangkat menjadi PPPK dan melaksanakan perjanjian kerja TMT 1 Maret 2026; 2) Usul penetapan nomor induk PPPK paling lambat tanggal 30 November 2025; 3) Penandatanganan Perjanjian Kerja dan Keputusan Pengangkatan PPPK paling lambat tanggal 1 Februari 2026. Dia menyampaikan pertimbangan teknis penetapan nomor induk CPNS yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyesuaian menjadi TMT 1 Oktober 2025.

Terjadi keputusan pemerintah untuk menunda pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi 2024 telah menimbulkan beragam reaksi di kalangan pegawai PPPK di Sumatera Selatan (Sumsel).

pppk desak jaminan kepastian pelantikan                             koranpalpos.com – penetapan nasib pegawai khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) dari hasil seleksi 2024, nampaknya belum akan berujung.
pasalnya pemerintah pusat badan kepegawaian negara (bkn) ri tiba-tiba mengeluarkan kebijakan dengan menginstruksikan kepada seluruh instansi yang sudah menunda pengangkatan pppk dengan.
keputusan ini juga diberlakukan kepada calon pegawai negeri sipil (cpns) selain terhitung mulai tanggal (tmt) 1 oktober 2025.
hal itu termuat dalam surat resmi bkn bernomor 2793/b-ks.04.01/sd/k/2025b yang ditandatangani kepala bkn zudan arif fakrulloh di jakarta, sabtu (8/3).
baca juga:indahnya berbagi di bulan ramadan
baca juga:polres muaraenim gelar patroli presisi salat tarawih
adapun instruksi tersebut muncul setelah menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) rini widyantini mengirim surat kepada bkn agar menindak lanjuti penyesuaian jadwal pengangkatan casn 2024 pada jumat (7/3).
zudan dalam surat itu mengatakan proses pengangkatan cpns dan pppk hasil seleksi 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkan keputusan pengangkatan.
dalam proses penetapan nip yang sedang berlangsung, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan/pengunduran tmt pengangkatan cpns dan/atau pppk.
sehubungan dengan itu, kata dia, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tindak lanjut hasil seleksi cpns dan pppk.
baca juga:catat ! thr asn cair mulai 20 maret 2025 : pemerintah alokasikan anggaran rp 50 triliun
baca juga:kelurahan 5 ilir gelar festival pasar bedug
penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi cpns, sebagai berikut: 1) peserta seleksi cpns yang dinyatakan lulus, diangkat menjadi cpns tmt 1 oktober 2025 dan surat pernyataan melaksanakan tugas (spmt) diterbitkan pada tanggal 1 oktober 2025; 2) usul penetapan nomor induk cpns paling lambat tanggal 30 juni 2025; 3) penyerahan keputusan pengangkatan cpns paling lambat tanggal 1 september 2025.kemudian, penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi pppk, yakni 1) peserta seleksi pppk yang mengisi alokasi kebutuhan (formasi) diangkat menjadi pppk dan melaksanakan perjanjian kerja tmt 1 maret 2026; 2) usul penetapan nomor induk pppk paling lambat tanggal 30 november 2025; 3) penandatanganan perjanjian kerja dan keputusan pengangkatan pppk paling lambat tanggal 1 februari 2026. dia menyampaikan pertimbangan teknis penetapan nomor induk cpns yang sudah diterbitkan bkn dilakukan penyesuaian menjadi tmt 1 oktober 2025. 
terjadi keputusan pemerintah untuk menunda pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) dan penetapan nomor induk kepegawaian (nik) bagi calon pegawai negeri sipil (cpns) hasil seleksi 2024 telah menimbulkan beragam reaksi di kalangan pegawai pppk di sumatera selatan (sumsel).
tak sedikit pegawai pppk yang telah dinyatakan lulus seleksi merasa kecewa dan khawatir atas penundaan ini.
mereka mengharapkan kepastian mengenai status kepegawaian dan masa depan karier mereka.
seorang pegawai honorer yang telah lulus seleksi pppk tahap 1 mengungkapkan,  pihaknya  sudah menunggu lama untuk diangkat sebagai pppk.
penundaan ini membuat kami cemas tentang nasib kami ke depan.
selain itu, para pegawai pppk di sumsel berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian terkait jadwal pengangkatan dan penetapan nik cpns 2024.
mereka juga menginginkan transparansi dalam proses ini agar tidak menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran di kalangan pegawai yang telah lulus seleksi.
terpisah, kalangan honorer, khususnya pegawai harian lepas (phl) di lingkungan pemerintah kota (pemkot) prabumulih nenilai penundaan pengangkatan ini membuat nasib mereka terancam, mengingat surat keputusan (sk) kontrak kerja para honorer atau phl serta anggaran gaji honorer dilingkungan pemkot prabumulih hanya tersedia hingga juni 2025.
“sk kami hanya sampai bulan juni 2025. jangan menunda pelantikan hingga maret 2026. bagaimana nasib kami kalau benar ditunda?” ungkap salah satu phl di pemkot prabumulih yang enggan namanya disebutkan.
kekecewaan serupa juga diungkapkan oleh honorer lainnya. menurut honorer tersebut, mereka sudah tidak sabar menunggu kesempatan untuk merasakan menjadi pppk.
“kami ini sudah tidak sabar lagi, pak. umur kami sudah tua, kami ingin merasakan juga menerima gaji sebagai pppk,” kata salah satu honorer. 
sementara itu, phl lainnya mengaku pasrah dengan situasi ini.
“kalau harapan kami, bisa dilantik bulan ini juga,” ujarnya. namun, harapan tersebut tampaknya jauh dari kenyataan, apalagi mereka juga belum menerima gaji.
“kami sudah tidak sabar lagi ingin mencicipi gaji 13 dan gaji 14,” tuturnya, menambahkan bahwa mereka belum mendapatkan tunjangan hari raya (thr) selama dua tahun terakhir.
menanggapi kecemasan honorer, plt kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bpsdm) pemkot prabumulih, matnur latif, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat mengenai pelantikan pppk.
“kapan waktunya, kita masih menunggu petunjuk pusat,” terangnya.
latif juga menegaskan bahwa saat ini, gaji honorer di pemkot prabumulih hanya dianggarkan hingga juni 2025, dan mereka belum menerima gaji mulai januari 2025.
“namun akan segera dibayarkan. karena sk sudah diproses, anggaran juga sudah siap, dan saat ini kita sedang meminta data ke opd terkait jumlah dan besaran gaji yang akan dibayarkan,” jelasnya.
di satu sisi, latif mengakui bahwa pihaknya belum bisa memastikan skema gaji yang akan dibayarkan apakah akan dibayarkan secara rapel atau bulanan.
“intinya, phl ini, mereka bekerja dulu baru dibayar. jadi kalau bulan ini mereka baru dua bulan bekerja,” tambahnya. 
sementara itu, gubernur sumatera selatan, h herman deru mengimbau calon aparatur sipil negara (casn) di wilayah itu untuk tetap tenang meskipun pengangkatannya diundur.
herman deru di palembang, minggu (9/3) mengatakan, alasan pengangkatan casn itu diundur kemungkinan karena terdapat banyak hal yang disesuaikan, mulai dari penyelesaian masalah administrasi, pembayaran gaji, dan sebagainya.
oleh sebab itu, ia meminta seluruh casn yang telah lulus untuk tetap tenang menunggu jadwal dan kepastian pengangkatan.
sebab, mundurnya jadwal pengangkatan bukan berarti pembatalan sebagai casn.
"tenang-tenang saja, ini bukan dibatalkan, tapi diundur saja. saya kemarin dilantik juga diundur-undur (pelantikan kepala daerah menang pilkada serentak 2024)," katanya.
deru berharap mereka yang lulus tak patah semangat.
meskipun beredar informasi ada yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya, karena diterima sebagai casn.
"kalau sekedar mundur, leluhur kita dulu pakai bambu runcing melawan penjajah lagi tidak apa-apa. sekali-sekali mengabdi untuk negara," kata dia.
plt kepala kantor regional vii bkn prima sepriza mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi dari kementerian pan-rb dan kepala bkn.
untuk wilayah sumsel, jumlah formasi dalam penerimaan cpns sebanyak 4.564. "kalau jumlah formasi cpns se-sumsel ada 4.564.
data rinciannya ada di masing-masing kabupaten/kota, apakah terisi semua atau tidak (formasinya)," ujarnya.
kepala badan kepegawaian daerah (bkd) sumsel ismail fahmi mengatakan jumlah casn di lingkungan pemerintah provinsi sumsel sebanyak 103 cpns dan 3.077 pppk.
terkait mundurnya jadwal pengangkatan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi.
"kami masih menunggu surat tertulis dari kementerian pan-rb terkait kebijakan tersebut, karena itu hasil kesepakatan dengan komisi ii dpr ri," katanya.
sebelumnya, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) mengungkapkan bahwa pengangkatan calon pegawai negeri sipil (cpns) dijadwalkan secara serentak pada 1 oktober 2025.
kemudian, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) secara serentak diagendakan pada 1 maret 2026.
sebelumnya, kepala bkn zudan arif fakrulloh mengatakan, pertimbangan teknis penetapan nomor induk pppk yang sudah diterbitkan bkn dilakukan penyesuaian masa perjanjian kerja menjadi tmt 1 maret 2026.
"bagi instansi yang sudah menetapkan keputusan pengangkatan cpns selain tmt 1 oktober 2025 dan pppk selain tmt 1 maret 2026 agar melakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan teknis bkn sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5," demikian bunyi beleid nomor 6 yang dikutip di jakarta. 
zudan mengungkapkan dalam hal terdapat pelamar pppk yang pada tanggal 1 maret 2026 telah melampaui syarat batas usia pengangkatan dan belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki, tetap diangkat sebagai pppk dengan masa perjanjian kerja satu tahun.
adapun surat deputi bidang penyelenggaraan layanan manajemen asn nomor 1239/b-mp.01.01/sd/d/2025 tanggal 14 januari 2025 perihal usul penetapan nip asn 2024 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini.
pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-asn yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi asn sebagaimana diatur dalam surat menteri panrb nomor b/5993/m.sm.01.00/2024 tanggal 12 desember 2024.
ia pun meminta pejabat pembina kepegawaian agar memastikan proses pengangkatan cpns dan pppk dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan surat ini.
kepala biro hubungan masyarakat, hukum, dan kerja sama bkn vino dita tama pun mengonfirmasi keberadaan surat ini.
"iya (betul), rilis senin baru kami tayangkan ya," kata vino saat dikonfirmasi dari jakarta, sabtu malam.
pemerintah telah menyelenggarakan seleksi calon aparatur sipil negara (casn) di 2024 dengan formasi 248.970 untuk cpns, dan 1.017.111 untuk pppk.
seleksi cpns telah dilakukan mulai agustus 2024. kemudian, pppk tahap satu mulai september 2024, dan pppk tahap ii pada januari 2025.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 10 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan