PPPK Desak Jaminan Kepastian Pelantikan

Tak sedikit pegawai PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi merasa kecewa dan khawatir atas penundaan ini.

Mereka mengharapkan kepastian mengenai status kepegawaian dan masa depan karier mereka.

Seorang pegawai honorer yang telah lulus seleksi PPPK tahap 1 mengungkapkan,  pihaknya  sudah menunggu lama untuk diangkat sebagai PPPK.

Penundaan ini membuat kami cemas tentang nasib kami ke depan.

Selain itu, para pegawai PPPK di Sumsel berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian terkait jadwal pengangkatan dan penetapan NIK CPNS 2024.

Mereka juga menginginkan transparansi dalam proses ini agar tidak menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran di kalangan pegawai yang telah lulus seleksi.

Terpisah, kalangan honorer, khususnya Pegawai Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih nenilai penundaan pengangkatan ini membuat nasib mereka terancam, mengingat surat Keputusan (SK) kontrak kerja para honorer atau PHL serta anggaran gaji honorer dilingkungan pemkot Prabumulih hanya tersedia hingga Juni 2025.

“SK kami hanya sampai bulan Juni 2025. Jangan menunda pelantikan hingga Maret 2026. Bagaimana nasib kami kalau benar ditunda?” ungkap salah satu PHL di Pemkot Prabumulih yang enggan namanya disebutkan.

Kekecewaan serupa juga diungkapkan oleh honorer lainnya. Menurut honorer tersebut, mereka sudah tidak sabar menunggu kesempatan untuk merasakan menjadi PPPK.

“Kami ini sudah tidak sabar lagi, pak. Umur kami sudah tua, kami ingin merasakan juga menerima gaji sebagai PPPK,” kata salah satu honorer. 

Sementara itu, PHL lainnya mengaku pasrah dengan situasi ini.

“Kalau harapan kami, bisa dilantik bulan ini juga,” ujarnya. Namun, harapan tersebut tampaknya jauh dari kenyataan, apalagi mereka juga belum menerima gaji.

“Kami sudah tidak sabar lagi ingin mencicipi gaji 13 dan gaji 14,” tuturnya, menambahkan bahwa mereka belum mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) selama dua tahun terakhir.

Menanggapi kecemasan honorer, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemkot Prabumulih, Matnur Latif, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat mengenai pelantikan PPPK.

“Kapan waktunya, kita masih menunggu petunjuk pusat,” terangnya.