Daftar Lengkap 24 Daerah yang Wajib Kocok Ulang Pilkada 2024 : Daerah Mana Saja ?
Sidang pengucapan putusan akhir sengketa Pilkada 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (24/2/2025).-Foto : Dokumen Palpos-
KPU menekankan bahwa proses PSU ini harus dilakukan sesuai dengan aturan dan instruksi yang diberikan MK.
Oleh karena itu, koordinasi lebih lanjut akan dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kelancaran pelaksanaan PSU di daerah-daerah yang terkena putusan.
"Kami ingin memastikan bahwa PSU ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kami juga akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah daerah dan aparat keamanan, untuk memastikan bahwa pelaksanaan PSU berlangsung aman dan kondusif," tambah August Mellaz.
Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PSU diharapkan untuk tetap berpegang pada prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam pemilu.
Masyarakat pun diminta untuk tetap berpartisipasi aktif dalam PSU guna memastikan hak pilih mereka tetap terjaga.
Keputusan MK ini menjadi momentum bagi penyelenggara pemilu untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pelaksanaan pemilu di Indonesia agar lebih transparan dan akuntabel.
Dengan adanya PSU di 24 daerah ini, diharapkan proses demokrasi tetap berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili suara rakyat.
KPU akan terus memantau dan memberikan laporan berkala terkait perkembangan pelaksanaan PSU. Informasi lebih lanjut mengenai tahapan dan jadwal pelaksanaan PSU akan diumumkan dalam waktu dekat setelah seluruh kajian teknis dan hukum diselesaikan.
Dengan adanya keputusan ini, diharapkan masyarakat di 24 daerah yang terkena PSU dapat tetap menggunakan hak pilihnya dengan bijak serta menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemungutan suara ulang berlangsung.
- Tag
- Share
-
-
