Daftar Lengkap 24 Daerah yang Wajib Kocok Ulang Pilkada 2024 : Daerah Mana Saja ?

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 25 Feb 2025 - 12:20

Sidang pengucapan putusan akhir sengketa Pilkada 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (24/2/2025).-Foto : Dokumen Palpos-

10. Kabupaten Empat Lawang – Perkara No. 24/PHPU.BUP-XXIII/2025

11. Kabupaten Bangka Barat – Perkara No. 99/PHPU.BUP-XXIII/2025

12. Kabupaten Serang – Perkara No. 70/PHPU.BUP-XXIII/2025

13. Kabupaten Pesawaran – Perkara No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025

14. Kabupaten Kutai Kartanegara – Perkara No. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025

15. Kota Sabang – Perkara No. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025

16. Kabupaten Kepulauan Talaud – Perkara No. 51/PHPU.BUP-XXIII/2025

17. Kabupaten Banggai – Perkara No. 171/PHPU.BUP-XXIII/2025

18. Kabupaten Gorontalo Utara – Perkara No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025

19. Kabupaten Bungo – Perkara No. 173/PHPU.BUP-XXIII/2025

20. Kabupaten Bengkulu Selatan – Perkara No. 68/PHPU.BUP-XXIII/2025

21. Kota Palopo – Perkara No. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025

22. Kabupaten Parigi Moutong – Perkara No. 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

23. Kabupaten Siak – Perkara No. 73/PHPU.BUP-XXIII/2025

24. Kabupaten Pulau Taliabu – Perkara No. 267/PHPU.BUP-XXIII/2025

daftar lengkap 24 daerah yang wajib kocok ulang pilkada 2024 : daerah mana saja ?                            koranpalpos.com - komisi pemilihan umum (kpu) republik indonesia bergerak cepat dalam menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi (mk) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (psu) di 24 daerah setelah menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
anggota kpu ri, august mellaz, menegaskan bahwa kpu segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan kajian hukum dan teknis serta mempertimbangkan konsekuensi anggaran.
"secara prinsip, kpu segera menindaklanjuti putusan mk. saat ini, kami tengah melakukan kajian dari sisi hukum, teknis penyelenggaraan, serta anggaran. selain itu, koordinasi dengan kpu di provinsi dan kabupaten/kota juga tengah dilakukan," ungkapnya kepada media, selasa siang 25 februari 2025.
baca juga:mk kocok ulang pilkada empat lawang : joncik-arifai vs hba-henny ! 
baca juga:head to head joncik vs hba : siapa yang akan berkuasa di empat lawang ?
dalam putusannya, mk resmi mengabulkan 26 permohonan terkait sengketa hasil pilkada 2024.
dari jumlah tersebut, sebanyak 24 perkara berujung pada keputusan psu.
sidang pleno yang berlangsung pada senin (24/2) dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi yang telah menyelesaikan pemeriksaan 40 perkara sengketa pilkada.
baca juga:mk instruksikan kpu empat lawang gelar pemilihan suara ulang
baca juga:mengapa hanya bupati empat lawang di sumatera selatan yang belum dilantik ? ternyata ini masalahnya !
data dari laman resmi mahkamah konstitusi ri mencatat bahwa dari 310 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (phpu kada) 2024 yang diterima, sebanyak 26 permohonan dikabulkan, 9 perkara ditolak, dan 5 perkara tidak diterima.
dengan demikian, mk telah menuntaskan seluruh proses hukum terkait sengketa hasil pilkada 2024.
selain perintah psu di 24 daerah, mk juga memberikan dua putusan tambahan.
baca juga:putusan dismissal pilkada di mk rampung : 40 gugatan lolos, 270 kandas di tahap awal !
baca juga:mk tolak gugatan sengketa pilkada ogan komering ulu
dalam perkara nomor 305/phpu.bup-xxiii/2025 yang berkaitan dengan kabupaten puncak jaya, mk menginstruksikan kpu untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.
sementara dalam perkara nomor 274/phpu.bup-xxiii/2025 yang berkaitan dengan kabupaten jayapura, mk menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan kpu mengenai penetapan hasil pilkada bupati dan wakil bupati 2024.
berikut adalah daftar 24 daerah yang diwajibkan untuk menggelar pemungutan suara ulang:
baca juga:sengketa pilkada palembang berakhir : ratu dewa – prima salam segera dilantik !
baca juga:mk putuskan satu gugatan pilkada empat lawang gugur
1. kabupaten pasaman – perkara no. 02/phpu.bup-xxiii/2025
2. kabupaten mahakam ulu – perkara no. 224/phpu.bup-xxiii/2025
3. kabupaten boven digoel – perkara no. 260/phpu.bup-xxiii/2025
4. kabupaten barito utara – perkara no. 28/phpu.bup-xxiii/2025
5. kabupaten tasikmalaya – perkara no. 132/phpu.bup-xxiii/2025
6. kabupaten magetan – perkara no. 30/phpu.bup-xxiii/2025
7. kabupaten buru – perkara no. 174/phpu.bup-xxiii/2025
8. provinsi papua – perkara no. 304/phpu.gub-xxiii/2025
9. kota banjarbaru – perkara no. 05/phpu.wako-xxiii/2025
10. kabupaten empat lawang – perkara no. 24/phpu.bup-xxiii/2025
11. kabupaten bangka barat – perkara no. 99/phpu.bup-xxiii/2025
12. kabupaten serang – perkara no. 70/phpu.bup-xxiii/2025
13. kabupaten pesawaran – perkara no. 20/phpu.bup-xxiii/2025
14. kabupaten kutai kartanegara – perkara no. 195/phpu.bup-xxiii/2025
15. kota sabang – perkara no. 47/phpu.wako-xxiii/2025
16. kabupaten kepulauan talaud – perkara no. 51/phpu.bup-xxiii/2025
17. kabupaten banggai – perkara no. 171/phpu.bup-xxiii/2025
18. kabupaten gorontalo utara – perkara no. 55/phpu.bup-xxiii/2025
19. kabupaten bungo – perkara no. 173/phpu.bup-xxiii/2025
20. kabupaten bengkulu selatan – perkara no. 68/phpu.bup-xxiii/2025
21. kota palopo – perkara no. 168/phpu.wako-xxiii/2025
22. kabupaten parigi moutong – perkara no. 75/phpu.bup-xxiii/2025
23. kabupaten siak – perkara no. 73/phpu.bup-xxiii/2025
24. kabupaten pulau taliabu – perkara no. 267/phpu.bup-xxiii/2025
kpu menekankan bahwa proses psu ini harus dilakukan sesuai dengan aturan dan instruksi yang diberikan mk.
oleh karena itu, koordinasi lebih lanjut akan dilakukan dengan kementerian dalam negeri untuk memastikan kelancaran pelaksanaan psu di daerah-daerah yang terkena putusan.
"kami ingin memastikan bahwa psu ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. kami juga akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah daerah dan aparat keamanan, untuk memastikan bahwa pelaksanaan psu berlangsung aman dan kondusif," tambah august mellaz.
para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan psu diharapkan untuk tetap berpegang pada prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam pemilu.
masyarakat pun diminta untuk tetap berpartisipasi aktif dalam psu guna memastikan hak pilih mereka tetap terjaga.
keputusan mk ini menjadi momentum bagi penyelenggara pemilu untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pelaksanaan pemilu di indonesia agar lebih transparan dan akuntabel.
dengan adanya psu di 24 daerah ini, diharapkan proses demokrasi tetap berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili suara rakyat.
kpu akan terus memantau dan memberikan laporan berkala terkait perkembangan pelaksanaan psu. informasi lebih lanjut mengenai tahapan dan jadwal pelaksanaan psu akan diumumkan dalam waktu dekat setelah seluruh kajian teknis dan hukum diselesaikan.
dengan adanya keputusan ini, diharapkan masyarakat di 24 daerah yang terkena psu dapat tetap menggunakan hak pilihnya dengan bijak serta menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemungutan suara ulang berlangsung.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 25 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan