Kejati Sumsel Tetapkan 3 Tersangka : Kasus Gratifikasi Bantuan Gubernur !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Senin , 17 Feb 2025 - 22:10

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menetapkan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana gratifikasi bantuan khusus Gubernur Sumatera Selatan APBD tahun 2023.-Foto : Istimewa-

Dalam proses penyelidikan kasus ini, tim penyidik Kejati Sumsel telah memeriksa sebanyak 28 saksi, termasuk pimpinan DPRD Sumsel.

Namun, hingga saat ini belum ditemukan bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan pihak lain sebagai tersangka tambahan.

"Kami masih terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru jika nanti ditemukan bukti yang cukup," tambahnya.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang mengatur mengenai keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana.

Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, terutama warga Kabupaten Banyuasin yang merasa dirugikan oleh ketidaksesuaian proyek pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sejumlah aktivis antikorupsi di Sumatera Selatan turut memberikan tanggapan atas kasus ini.

"Kami mengapresiasi langkah Kejati Sumsel yang berani mengungkap praktik korupsi ini. Masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang berkualitas, bukan proyek asal jadi akibat permainan suap dan gratifikasi," ujar seorang pegiat antikorupsi di Palembang.

Di sisi lain, beberapa warga Kelurahan Keramat Raya mengaku kecewa dengan dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan tersebut.

Mereka berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi para pejabat agar lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan program pemerintah.

"Kami sangat berharap aparat penegak hukum dapat menindak tegas para pelaku korupsi agar kejadian seperti ini tidak terulang. Kami ingin pembangunan yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Rini, seorang warga setempat.

Kejati Sumsel berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Umaryadi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan negara.

kejati sumsel tetapkan 3 tersangka : kasus gratifikasi bantuan gubernur !                            koranpalpos.com  – kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel) telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana gratifikasi yang terkait dengan bantuan khusus gubernur sumatera selatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2023. 
bantuan tersebut ditujukan untuk pembangunan kantor lurah, jalan rt, dan drainase saluran air di kelurahan keramat raya, kecamatan talang kelapa, kabupaten banyuasin.
asisten pidana khusus (aspidsus) kejati sumsel, umaryadi, menyampaikan dalam konferensi pers di palembang pada senin (17/2), bahwa tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah kabag humas dprd sumatera selatan, arie martharedho ; wakil direktur cv hk, wisnu andrio fatra ;  kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr)  banyuasin, apriansyah.
dalam keterangannya, umaryadi menjelaskan bahwa hasil penyelidikan sementara mengungkapkan adanya kerugian negara sebesar rp826 juta dari total pagu anggaran proyek yang mencapai rp3 miliar. 
baca juga:polisi beber kronologis penemuan jasad wanita yang tewas di rumahnya : mengungkap misteri kematian vera !
baca juga:geger ! mayat seorang wanita ditemukan tak bernyawa di dalam rumah di ogan ilir
para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan cara meminta dan menerima suap dalam bentuk komitmen fee.
selain itu, mereka juga melakukan pengkondisian pemenang lelang proyek sehingga pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya.
"kami menemukan indikasi kuat bahwa proyek pembangunan ini sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn). tersangka menerima gratifikasi sebagai bentuk suap agar proyek tersebut diberikan kepada pihak tertentu," ujar umaryadi.
kejati sumsel telah melakukan langkah tegas terhadap para tersangka. untuk tersangka waf dan apr, mereka telah ditahan di rutan pakjo, palembang, untuk menjalani masa tahanan awal selama 20 hari ke depan. 
baca juga:kpk panggil hasto kristiyanto untuk diperiksa sebagai tersangka 
baca juga:tragis ! pemuda keterbelakangan mental di prabumulih tewas ditabrak babaranjang
sementara itu, tersangka amr, yang merupakan kabag humas sekretariat dprd sumsel, saat ini masih berada di jakarta dengan alasan sedang menjalani perawatan medis.
"tersangka amr berada di jakarta untuk berobat, namun kami akan segera membawanya ke palembang pada selasa (18/2) untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," jelas umaryadi.
dalam proses penyelidikan kasus ini, tim penyidik kejati sumsel telah memeriksa sebanyak 28 saksi, termasuk pimpinan dprd sumsel. 
namun, hingga saat ini belum ditemukan bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan pihak lain sebagai tersangka tambahan.
baca juga:komitmen berantas peredaran narkoba di prabumulih : dalam sepekan 5 pengedar diringkus !
baca juga:curi pompa air milik petani di cambai : seorang pemuda asal lembak muara enim diringkus polisi !
"kami masih terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru jika nanti ditemukan bukti yang cukup," tambahnya.
ketiga tersangka dijerat dengan pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.
selain itu, mereka juga dikenakan pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana, yang mengatur mengenai keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana.
kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, terutama warga kabupaten banyuasin yang merasa dirugikan oleh ketidaksesuaian proyek pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan mereka. 
sejumlah aktivis antikorupsi di sumatera selatan turut memberikan tanggapan atas kasus ini.
"kami mengapresiasi langkah kejati sumsel yang berani mengungkap praktik korupsi ini. masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang berkualitas, bukan proyek asal jadi akibat permainan suap dan gratifikasi," ujar seorang pegiat antikorupsi di palembang.
di sisi lain, beberapa warga kelurahan keramat raya mengaku kecewa dengan dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan tersebut. 
mereka berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi para pejabat agar lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan program pemerintah.
"kami sangat berharap aparat penegak hukum dapat menindak tegas para pelaku korupsi agar kejadian seperti ini tidak terulang. kami ingin pembangunan yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata rini, seorang warga setempat.
kejati sumsel berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. 
umaryadi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan negara.
"kami akan terus melakukan penyelidikan secara transparan dan profesional. kasus ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pejabat pemerintahan dan pihak swasta agar tidak bermain-main dengan uang negara," pungkasnya.
dengan ditetapkannya tiga tersangka dalam kasus ini, kejati sumsel menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi di wilayah sumatera selatan. 
masyarakat pun berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi.