Dalil Efisiensi Anggaran : Pemerintah Terapkan Sistem Kerja 3 Hari Bagi ASN

dalil efisiensi anggaran : pemerintah terapkan sistem kerja 3 hari bagi asn koranpalpos.com – kebijakan efisiensi belanja anggaran oleh presiden prabowo subianto kini diikuti dengan kebijakan baru lainnya yakni metode atau sistem kerja yang juga direncanakan berubah.  hal itu juga sejalan dengan instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd tahun anggaran 2025 dengan ditindaklanjuti dengan peraturan presiden (perpres) nomor 21 tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara (asn). kebijakan akan dimulai dari instansi badan kepegawaian nasional (bkn). dimana sesuai dengan arahan presiden prabowo subianto, bkn sudah menetapkan 10 kebijakan untuk pegawai. baca juga:pemprov sumsel bentuk satgas untuk serap gabah petani baca juga:fokus penghematan tanpa mengurangi bantuan sosial selain itu kebijakan tersebut juga untuk menguji kehandalan sistem digitalisasi manajemen asn secara keseluruhan.  “efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden ini dapat kita jadikan peluang untuk meningkatkan efektivitas kinerja bkn sekaligus untuk mengukur efektivitas sistem informasi asn (siasn) terintegrasi yang kita miliki,” ungkap kepala bkn prof zudan ari dalam keterangan tertulisnya yang dikutip senin 10 februari 2025. dalam kebijakan yang ditetapkan bkn salah satunya menyinggung soal formula 2 hari wfa (work from anywhere) dan 3 hari wfo (work from office). kebijakan tersebut sebagai langkah awal untuk melakukan efisiensi anggaran yang bisa membantu mengurangi biaya yang tidak perlu. baca juga:hpn di era digital, ‘media instan’ dan pentingnya literasi digital baca juga:pelajaran berharga dari polemik gas melon “salah satunya dalam meningkatkan trustworthy masyarakat, dimana anggaran negara yang digunakan disoroti sebagai penghamburan keuangan negara,” katanya.  menurut zudan dengan instruksi efisiensi ini juga dapat meningkatkan kemampuan bersaing pegawai bkn dalam bekerja untuk mencapai target kinerja.  “jadikan efisiensi ini untuk membranding profesi asn, agar stakeholders dapat melihat bahwa bkn mampu bekerja secara efektif dan efisien dan berpacu pada target kinerja yang dicapai,” lanjutnya. dengan efisiensi yang dilakukan bkn diharapkan akan lahir berbagai inovasi untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan. pola ini akan dilakukan evaluasi secara rutin setiap bulan. di lain kesempatan, ada ragam pendapat asn bkn terkait instruksi efisiensi ini. terkait kebijakan 3 hari kerja, mendapat reaksi dari sejumlah asn di sumsel. “saya rasa kebijakan ini bisa meningkatkan kualitas hidup asn, terutama yang tinggal jauh dari kantor. dengan dua hari wfa, kami bisa bekerja dari rumah dan lebih fokus pada pekerjaan tanpa terjebak kemacetan,” ungkap ar salah seorang asn  di palembang, rabu (12/2). menurutnya, kebijakan ini juga bisa mengurangi stres karena mengurangi waktu perjalanan menuju kantor. sedangkan seorang asn pemprov sumsel yang enggan disebutkan namanya, menilai bahwa kebijakan ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja. “di sisi lain, wfa memberikan saya waktu lebih untuk mengatur pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan kantor. namun, saya berharap ada dukungan sistem teknologi yang stabil agar pekerjaan tetap berjalan lancar,” ujarnya. terpisah, seorang asn di kabupaten oki yang juga enggan disebutkan namanya mengatakan, dirinya sebenarnya setuju-setuju saja. "kitakan mengikuti kebijakan pimpinan. sebenarnya kalau nurut saya di wilayah daerah tidak terlalu berpengaruh, beda dengan kota," ungkapnya.  ia menambahkan, kalau di kota kantornya sudah ada yang memakai lift. kemudian, gedungnya juga ada yang bertingkat, tentu pengeluaran lebih tinggi dibandingkan daerah. menurut asn lain mengatakan, penetapan 3 hari wfo dan 2 hari wfa, sepengetahuannya hanya untuk internal bkn saja. "namun, kalau mau dilihat dari asas manfaat memang efisiensi terhadap penggunaan anggaran. tetapi, di dalam penerapannya harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai nanti mengganggu layanan publik," ucapnya.  kebijakan ini juga mendapatkan reaksi dari warga masyarakat. rizki, seorang pekerja swasta di palembang mengungkapkan, bahwa ia mendukung penuh kebijakan ini, terutama dalam hal pengurangan pengeluaran yang tidak efisien. “dengan adanya kebijakan ini, diharapkan bisa memangkas biaya yang tidak perlu, seperti operasional kantor yang mahal. selain itu, ini juga bisa mendorong asn untuk lebih produktif dan inovatif,” ujarnya. beberapa warga lainnya juga menyambut baik kebijakan wfo dan wfa yang dianggap lebih fleksibel. dily, seorang ibu rumah tangga dari sekayu, berharap kebijakan ini bisa meningkatkan kesejahteraan pegawai asn tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. “jika asn lebih fleksibel bekerja dari rumah, mereka bisa lebih fokus dan tidak terikat oleh jarak dan waktu. ini juga bisa mengurangi kemacetan dan polusi, yang tentunya baik untuk lingkungan,” kata dia.  namun, di sisi lain, beberapa warga sumsel memiliki harapan terkait keberlanjutan dan evaluasi kebijakan ini. asri, seorang pebisnis lokal, berharap agar efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dapat memperhitungkan dampaknya terhadap perekonomian daerah. “saya berharap kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pegawai asn, tapi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sumsel, " kata dia.  selain aris, seorang mahasiswa di palembang, mengingatkan agar sistem kerja baru ini tidak membuat asn menjadi kurang terhubung dengan masyarakat yang mereka layani. "memang efisiensi itu penting, tetapi jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terganggu. asn tetap harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat meski bekerja lebih fleksibel,” harapnya.  sementara itu, anggota dprd lubuklinggau h hambali lukman, menanggapi skema 3 hari wfo dan 2 hari wfa  menegaskan  bahwa pada prinsipnya sebagai wakil masyarakat di dprd lubuklinggau, dirinya sangat mendukung dilakukannya efesiensi anggaran.  "yang namanya efesiensi pasti sangat kami dukung, demi untuk program-program pemerintah yang pro rakyat dan efektif memang harus efesien," tegasnya. namun lanjut hambali, untuk  anggaran-anggaran strategis yang juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan hari kerja terkait bidang pelayanan hendaknya jangan di potong. "efesiensi itu harusnya dilakukan pada kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak terbilang urgent, tetapi menyangkut pelayanan kepada masyarakat  harusnya tetap mendapat perhatian yang optimal dengan didukung anggaran yang cukup," pungkasnya.  sebelumnya deri yusuf, selaku analis sdma ahli pertama yang mengatakan bahwa efisiensi anggaran bisa jadi langkah yang cermat. serta terukur untuk mendukung tercapainya suatu tujuan besar dengan mengurangi pos-pos pengeluaran yang tidak diperlukan.  selain itu efisiensi anggaran bisa menjadi refleksi atau cermin bagi sebuah instansi, sejauh mana mereka dapat atau telah melakukan pemanfaatan/utilisasi sumber daya/resources yang mereka punya. pendapat lain dari chusumaningrum, analis sdma ahli madya) yang berkantor di gedung 2 bkn pusat juga berpendapat bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan momentum bagi asn. khususnya untuk terus meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan.

Tag

• # wfodan wfa
• # kerja 3 hari asn
• # kebijakan prabowo
• # asn palembang
• # bkn
• # efisiensi anggaran
• # asn indonesia
• # digitalisasi asn
• # reformasi birokrasi
• # pelayanan publik

Share

• 
• 
• 
• 
•